Deportasi atas Nama Kebebasan: Ironi Amerika

Presiden Donald Trump baru saja menandatangani sebuah perintah eksekutif yang memerintahkan lembaga-lembaga federal untuk mengidentifikasi dan mendeportasi “peserta non-warga negara” dalam protes pro-Palestina yang terjadi di kampus-kampus Amerika Serikat tahun lalu. Menggunakan retorika keras, Trump menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam aksi tersebut, bahkan jika mereka tidak melakukan kekerasan, akan berhadapan dengan deportasi.

Langkah ini menunjukkan ironi yang mencolok, terutama bagi negara yang mengklaim sebagai pelindung kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia. Sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, AS sering kali mengkritik negara-negara lain yang membatasi kebebasan warganya untuk menyuarakan pendapat. Namun, keputusan Trump justru mencerminkan upaya untuk membungkam salah satu bentuk ekspresi politik yang sah: protes damai.

Pernyataan Trump bahwa ia akan mengeluarkan visa kepada mereka yang terlibat dalam “protes jihadist” adalah klaim yang jelas tanpa dasar yang kuat. Ia melabeli sebagian besar protes damai dengan kata-kata yang menstigmatisasi dan menciptakan atmosfer ketakutan. Mengapa label “jihadist” disematkan kepada mereka yang sekadar menuntut keadilan bagi Palestina? Ini adalah generalisasi yang membahayakan dan berpotensi merugikan komunitas Muslim di seluruh dunia, termasuk mereka yang berada di AS.

Jika kebijakan ini diteruskan, dampaknya bisa sangat jauh dan merugikan bagi kebebasan berpendapat di AS. Warga non-AS, terutama mahasiswa internasional yang berasal dari negara-negara dengan hubungan diplomatik tegang dengan AS, bisa menjadi sasaran kebijakan ini. Mereka yang hanya mendukung keadilan untuk Palestina bisa dideportasi dengan alasan yang sangat lemah. Apa artinya kebebasan berpendapat jika suara-suara yang tak sejalan dengan kebijakan pemerintah dihapus begitu saja?

Kebijakan ini bukan hanya masalah internal AS, tetapi juga bisa memperburuk hubungan internasional negara tersebut. Jika AS terus melarang atau mendiskriminasi orang berdasarkan pandangan politik mereka, negara-negara lain akan merasa perlu untuk merespons dengan cara yang serupa. Bayangkan jika negara-negara di Timur Tengah atau Asia mulai mengusir warga AS yang dianggap mendukung kebijakan luar negeri mereka. Ini bisa menciptakan ketegangan global yang lebih besar dan memperburuk citra AS di dunia internasional.

Dengan memanfaatkan isu antisemitisme sebagai alasan untuk mendeportasi warga yang mendukung Palestina, Trump mengabaikan fakta bahwa mayoritas protes tersebut berlangsung damai. Sebuah studi oleh Armed Conflict Location & Event Data (ACLED) menunjukkan bahwa 97 persen protes pro-Palestina adalah aksi damai. Menargetkan mereka yang menyuarakan pendapat politik tanpa bukti tindakan kekerasan jelas bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi yang seharusnya dijaga oleh negara demokrasi.

Dalam konteks ini, kebijakan Trump lebih terlihat sebagai upaya untuk meredam kritik terhadap kebijakan luar negeri AS yang mendukung Israel, daripada sebuah tindakan yang bertujuan untuk melawan antisemitisme. Menganggap setiap suara yang kritis terhadap kebijakan Israel sebagai ancaman adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan yang serius. Alih-alih melawan kebencian, kebijakan ini justru memupuknya, menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap perbedaan pandangan politik.

Di dunia yang semakin terhubung dan global ini, kita harus berhati-hati dengan kebijakan yang membatasi kebebasan berpendapat. Jika tindakan ini dianggap sah, kita berisiko kehilangan hak dasar kita untuk berbicara dan menyatakan pendapat tanpa takut akan konsekuensi yang mengancam eksistensi kita di negara ini. Kebebasan berpendapat bukan hanya hak, tetapi juga pilar dari demokrasi yang seharusnya dilindungi, bukan dihukum.

Jika kebebasan berpendapat dapat dibungkam dengan alasan politik atau ideologi, kita mungkin akan melihat lebih banyak negara yang mulai membatasi suara-suara yang berseberangan dengan kekuasaan. AS, yang sering kali dipandang sebagai contoh negara demokrasi, akan kehilangan kredibilitasnya di dunia internasional. Dunia akan semakin terpolarisasi, dan negara-negara yang mengutamakan kebebasan berpikir akan menjadi semakin langka.

Pada akhirnya, kebijakan Trump ini menunjukkan betapa bahayanya jika kebebasan berpendapat dipertaruhkan untuk tujuan politik semata. Dalam mengejar ambisi politik domestik, negara bisa kehilangan prinsip-prinsip dasar yang telah menjadikannya adidaya demokrasi. Dunia akan lebih baik jika kita saling menghormati kebebasan untuk berpendapat, bukan mendiktekan pandangan yang harus diterima oleh semua orang.