Dari Beirut ke Jakarta: Saat Perlawanan Menemukan Gaungnya di Indonesia

Beirut selalu punya cara berbicara pada dunia, bahkan ketika tubuhnya retak oleh sejarah. Kota itu—yang pernah menjadi saksi perang saudara, invasi, dan luka kolonialisme—kini kembali berdiri sebagai ruang pernyataan politik, bukan dari kekuasaan, tapi dari kesadaran. Di tengah reruntuhan bangunan dan kelelahan bangsa-bangsa Arab yang lama dipecah belah, sebuah suara kembali bergema: perlawanan belum mati. Dan dari jarak ribuan kilometer, di Jakarta yang tampak tenang dan sibuk oleh urusan domestik, gema itu sesungguhnya juga mengetuk hati kita.

Konferensi Nasional Arab ke-34 di Beirut bukan sekadar pertemuan rutin tokoh-tokoh Timur Tengah. Ia menyerupai kebangkitan nurani kolektif. Lebih dari dua ratus tokoh berkumpul, dari Mesir hingga Lebanon, dari Hamas hingga Hizbullah, dari jurnalis sampai intelektual yang percaya bahwa dunia Arab tak sedang menuju kehancuran, tapi kebangkitan. Mereka menegaskan satu hal yang kini menjadi langka dalam politik global: bahwa resistensi bukan sinonim dari kekerasan, melainkan hak dasar untuk menolak ditindas.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Bashour, Sabahi, al-Hayya, al-Nakhalah, Mezher, al-Mousawi, hingga al-Houthi—nama-nama yang mungkin terasa asing di telinga publik Indonesia—mengulang pesan yang justru dekat dengan DNA sejarah kita: bangsa yang menyerah pada penjajahan, kehilangan hak untuk bermartabat. Mereka berbicara tentang perlawanan bukan sebagai proyek militer, tetapi sebagai kesadaran politik dan kultural, bahkan spiritual. Bahwa bangsa-bangsa Arab telah terlalu lama diseret ke dalam perang sektarian dan kepalsuan diplomasi. Dan bahwa Gaza, meski luluh lantak, telah menjadi simbol yang membangunkan dunia dari tidur panjangnya.

Kita di Indonesia mungkin bertanya: apa hubungannya dengan kita? Jawabannya sederhana. Karena sejarah kita, sejak Sumpah Pemuda hingga Konferensi Asia-Afrika 1955, dibangun di atas ide yang sama—bahwa penjajahan, dalam bentuk apapun, harus dihapuskan dari muka bumi. Maka ketika dunia Arab berbicara tentang resistance sebagai jalan kebangkitan, sebetulnya mereka sedang mengucapkan ulang apa yang dulu juga diteriakkan oleh para pendiri bangsa ini: “Sekali merdeka, tetap merdeka.”

Ironinya, sebagian dari kita kini merasa perlawanan itu jauh dan asing. Ada yang berkata, “itu urusan mereka, bukan urusan kita.” Ada pula yang mencibir, “kita masih banyak masalah di dalam negeri.” Padahal, sikap seperti itu justru menandakan betapa jauh kita terlelap dalam kenyamanan. Kita lupa bahwa solidaritas lintas bangsa bukanlah kemewahan moral, melainkan fondasi dari kemerdekaan itu sendiri. Bangsa yang menutup mata terhadap penindasan di luar dirinya, perlahan akan kehilangan kepekaan terhadap ketidakadilan di dalam rumahnya sendiri.

Beirut hari ini mengingatkan kita pada Bandung 1955. Bedanya, jika dulu bangsa-bangsa baru merdeka berkumpul untuk melawan kolonialisme klasik, kini mereka bangkit untuk melawan bentuk kolonialisme baru: pendudukan, hegemoni ekonomi, dan monopoli narasi global. Perlawanan tidak lagi berbasis agama atau etnis semata; ia kini lintas batas. Dari Lebanon hingga Venezuela, dari Gaza hingga La Paz. Poros perlawanan bukan lagi proyek Arab atau Islam belaka, tapi gerakan moral global melawan imperialisme yang memanipulasi media, ekonomi, dan bahkan kemanusiaan.

Di sinilah kita, bangsa Indonesia, seharusnya bercermin. Bukankah kita juga kerap jadi korban dari sistem global yang menindas dengan wajah ramah? Kita menyaksikan harga pangan dikendalikan korporasi asing, hutan dikuras demi pasar luar negeri, dan generasi muda diracuni budaya konsumtif yang menumpulkan kesadaran politiknya. Dalam arti tertentu, kita juga sedang dijajah—bukan oleh senjata, tapi oleh algoritma dan utang. Maka ketika Beirut berbicara tentang perlawanan, itu bukan soal Gaza semata, tapi juga tentang Jakarta, Surabaya, Makassar, dan seluruh kota yang perlahan kehilangan keberanian untuk berkata tidak.

Perlawanan di Indonesia tidak harus bersenjata. Ia bisa berwujud keberanian menyuarakan kebenaran di tengah kebohongan kolektif. Ia bisa berupa dukungan terhadap rakyat Palestina, bukan sekadar lewat poster di media sosial, tapi lewat pendidikan, kebijakan publik, dan tekanan diplomatik yang nyata. Ia bisa muncul di ruang akademik, di ruang redaksi, di ruang ibadah, di ruang kelas—di mana pun ada upaya membela yang lemah dari yang berkuasa. Perlawanan hari ini tidak lagi soal medan perang, tapi soal siapa yang berani mempertahankan kemanusiaan di tengah banjir informasi yang menyesatkan.

Sebagian mungkin khawatir, bahwa keberpihakan pada perlawanan akan menyeret bangsa ini pada konflik geopolitik. Kekhawatiran yang masuk akal, tapi tidak berdasar. Sebab berpihak pada kebenaran bukan ancaman bagi negara, melainkan bukti kematangan bangsa. Justru bahaya terbesar adalah ketika kita memilih netral di hadapan ketidakadilan. Netralitas moral adalah bentuk lain dari kepengecutan. Ketika anak-anak Gaza dibom, ketika pelabuhan Yaman diserang, dan ketika suara-suara pembebasan dicap ekstremis, maka diam kita adalah bentuk persetujuan diam-diam.

Saya rasa, inilah saatnya kita mengembalikan makna politik luar negeri bebas-aktif ke tempat yang seharusnya. Bebas dari tekanan blok kekuatan besar, aktif membela kemanusiaan di manapun. Jangan sampai kebijakan luar negeri kita berubah menjadi sekadar kalkulasi investasi atau foto diplomatik tanpa isi. Jika Beirut menegaskan perlawanan sebagai moral bangsa Arab, maka Jakarta seharusnya menegaskannya sebagai moral bangsa merdeka. Sebab merdeka tanpa keberanian membela yang tertindas, hanyalah kemerdekaan yang hampa.

Mereka di Beirut bicara dengan darah dan sejarah. Kita di Jakarta, seharusnya bicara dengan kesadaran dan nurani. Karena dunia yang tenang tapi tidak adil, sama buruknya dengan dunia yang gaduh tapi penuh kezaliman. Dan di antara keduanya, kita harus memilih: menjadi penonton yang tenang, atau bagian kecil dari kebangkitan moral yang sedang tumbuh di dunia.

Beirut bukan hanya kota di peta, tapi simbol. Ia mengingatkan kita bahwa perlawanan bukan warisan ideologi tertentu, tapi naluri kemanusiaan untuk menolak dikuasai. Ia mengajarkan bahwa solidaritas tidak punya paspor, dan bahwa penderitaan di Gaza bisa saja menjadi cermin dari kesunyian di Jakarta. Dan seperti gema yang menembus waktu, suara Beirut kini datang lagi, mengetuk pintu bangsa yang dulu pernah berani melawan penjajahan.

Kita bisa menutup mata, berpura-pura sibuk dengan urusan dalam negeri. Tapi suara itu tidak akan berhenti. Karena yang berbicara bukan sekadar Lebanon atau Palestina, melainkan nurani manusia yang menolak tunduk. Dan selama nurani itu masih hidup, perlawanan akan selalu menemukan jalannya—dari Beirut, ke Jakarta, dan ke hati siapa pun yang masih percaya bahwa dunia ini bisa lebih adil dari hari ini.