Opini
Boikot Akademik Israel Pecahkan Topeng Ilmu Netralitas
Di Eropa, kita biasa membayangkan universitas sebagai menara gading: penuh buku, diskusi, dan mimpi tentang masa depan yang lebih baik. Tapi kini menara itu retak. Hampir seribu ilmuwan menandatangani petisi mendesak CERN memutus kerjasama dengan Israel, karena universitas-universitas di sana dianggap terkait dengan mesin perang yang menghancurkan Gaza. Ironis, ruang yang seharusnya melahirkan cahaya pengetahuan kini dipenuhi bau mesiu.
Akademisi sering dibanggakan sebagai entitas netral. Bahwa sains berdiri di atas kebenaran universal. Namun laporan terbaru membuktikan sebaliknya: universitas Israel, kata Giacomo Ortona, “sangat terkait dengan militer.” Absurd? Sangat. Laboratorium dan ruang kuliah menjadi bengkel senjata, menyuplai pikiran cerdas untuk menjustifikasi dan mempercepat genosida. Bagaimana mungkin kampus mengajarkan etika penelitian, sementara terlibat langsung dengan logika perampasan nyawa?
Bagi kita di Indonesia, ini terasa dekat. Seberapa sering ilmu dijual murah pada kekuasaan, riset dijadikan dalih kebijakan menindas? Boikot akademik Israel kini relevan, bukan sekadar isu jauh di sana, tapi cermin bagi pendidikan global: apakah kampus berdiri untuk kemanusiaan, atau untuk penguasa bersenjata?
Laporan menunjukkan boikot akademik Israel sudah merambah Belanda, Belgia, Italia, hingga Spanyol. Seminar dibatalkan, publikasi riset ditolak, mahasiswa asing berpikir ulang ke Israel. Efek domino ini disebut presiden Universitas Ben-Gurion sebagai “virus yang menyebar.” Lucu sekaligus tragis, solidaritas moral dianggap penyakit menular. Padahal inilah antibodi yang dunia butuhkan.
Dulu, ketika Rusia menyerbu Ukraina, Eropa cepat memutus hubungan akademik. CERN berani bersikap. Tapi saat Israel menumpahkan bom di Gaza, standar ganda jelas terlihat. Jika kematian anak Ukraina bisa mengguncang hati, mengapa darah anak Palestina dianggap statistik? Boikot akademik Israel bukan sekadar solidaritas; ia ujian moral bagi kredibilitas internasional Eropa. Diam berarti ikut menutup mata pada ketidakadilan.
Israel panik. Diplomasi kampus digerakkan, beasiswa hingga 200 ribu dolar per tahun ditawarkan untuk menarik kembali akademisi Yahudi dari luar negeri. Bayangkan: negara harus “menyogok” cendekiawannya sendiri agar tidak lari. Bukan sekadar brain drain; ini eksodus moral. Ilmuwan yang dulu bangga dengan reputasi Israel kini berpikir dua kali: maukah tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari mesin genosida?
Pimpinan universitas Tel Aviv, Yerusalem, hingga Haifa mulai mengkritik pemerintah Netanyahu, menandatangani surat terbuka mengecam minimnya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Jangan cepat mengira ini kesadaran moral. Bisa jadi reaksi defensif: reputasi akademik Israel karam, kapal harus ditambal sebelum tenggelam. Sebuah kalkulasi, bukan kebangkitan nurani.
Ilan Pappe, sejarawan Israel yang menentang apartheid, bicara gamblang: universitas di Israel bukan ruang netral, tapi mendukung kursus untuk polisi dan militer pendudukan. Setiap publikasi, setiap program studi, bisa menyumbang legitimasi bagi penjajahan. Bagi mereka yang meromantisasi kebebasan akademik, boikot akademik Israel ini adalah wake up call: tak ada kebebasan dalam struktur apartheid, hanya kebebasan untuk ikut berkomplot.
Saya rasa, apa yang terjadi adalah shift dalam kesadaran global. Dulu, boikot akademik dianggap radikal; kini ia etika minimum. Bahkan di Inggris, meski pemerintah menolak BDS, personal boycott terus menyebar. Dari ruang kuliah ke ruang tamu, dari seminar ke percakapan santai, boikot akademik Israel menjadi bisikan moral yang sulit dibendung.
Dampaknya nyata: reputasi akademik Israel terguncang. Riset ditolak, publikasi melambat, mahasiswa asing enggan datang. Output belum kolaps, tapi tren perlambatan jelas. Dalam dunia akademik yang bergantung jaringan global, reputasi adalah segalanya. Kehilangan akses ke CERN, konferensi internasional, jurnal bereputasi tinggi berarti kehilangan panggung—dan kehilangan panggung berarti kehilangan legitimasi.
Kita juga harus menyadari bahwa boikot akademik Israel bukan sekadar aksi simbolik, melainkan alarm moral untuk seluruh dunia pendidikan. Ia menantang kita bertanya: apakah ilmu pengetahuan hanya alat untuk kemajuan teknologi dan reputasi, ataukah ia harus selalu berpihak pada kemanusiaan? Saat universitas di Israel terus berkolaborasi dengan militer yang membunuh warga sipil, diam berarti turut menyetujui. Boikot akademik menjadi peringatan: integritas ilmiah tak bisa dilepaskan dari etika dan keadilan. Inilah momen refleksi bagi semua institusi akademik global—apakah mereka hanya mengukir angka dan publikasi, atau juga menegakkan nilai kemanusiaan.
Satir sejarahnya menarik: Israel yang bangga sebagai pusat inovasi dan teknologi, justru bisa jatuh bukan oleh roket, tapi oleh pena akademisi dunia. Bukan dentuman meriam, tapi kalimat dingin: “Makalah Anda tidak diterima.” Sunyi, tapi mengguncang. Boikot akademik Israel menunjukkan, perlawanan bisa hadir dalam bentuk sederhana: email, tanda tangan petisi, atau kursi kosong di konferensi.
Pertanyaannya, apakah ini cukup untuk mengubah kebijakan Israel? Mungkin tidak instan, tapi dampak simbolis luar biasa. Sama seperti sanksi internasional terhadap apartheid Afrika Selatan, langkah kecil ini menumpuk menjadi tekanan global yang tak bisa diabaikan. Perubahan politik lahir dari akumulasi tekanan moral, dan kini tekanan itu terasa di ruang kampus yang dulu dianggap netral.
Boikot akademik Israel adalah ujian kemanusiaan untuk dunia pendidikan. Apakah universitas hanya pabrik ijazah untuk penguasa, atau ruang perlawanan terhadap penindasan? Setiap kampus harus memilih. Dan kita, masyarakat yang menaruh harapan pada akademisi, berhak bertanya: berdiri di mana kampus kita?
Satu hal pasti: boikot akademik Israel memecahkan topeng netralitas ilmu pengetahuan. Sains tak pernah murni bebas nilai; selalu berpihak pada kemanusiaan, atau pada kekuasaan yang membunuh. Kini, dunia akademik harus memilih: berdiri bersama Gaza yang hancur, atau universitas yang bangga menjadi perpanjangan tangan genosida.
