Opini
Bencana, Negara Absen, Agamawan Diam Berjamaah
Ada pagi-pagi tertentu di Aceh ketika hujan turun bukan sekadar membasahi tanah, tetapi seperti membuka kembali ingatan kolektif tentang betapa rapuhnya hidup di negeri yang katanya religius ini. Air datang pelan, lalu mendadak rakus. Sungai meluap, tanah runtuh, rumah hanyut, nyawa terhitung satu per satu. Kita membaca angka korban di layar ponsel sambil menyeruput kopi, dan entah mengapa dunia tetap berjalan seperti biasa. Di sinilah kegelisahan itu bermula: bencana terjadi, negara hadir terlambat, dan agama—atau lebih tepatnya para agamawannya—terasa terlalu sibuk dengan urusan lain.
Kita semua tahu, laporan yang beredar tentang bencana di Aceh dan Sumatera bukan sekadar kisah hujan ekstrem. Angka korban meninggal dan hilang itu adalah ujung dari rangkaian panjang kebijakan, pembiaran, dan kompromi moral. Bencana akibat ulah manusia selalu punya jejak kaki: hutan yang ditebang, lereng yang dikeruk, sungai yang disempitkan. Namun anehnya, setiap kali tragedi datang, narasi yang mengemuka nyaris seragam: ini musibah, ini cobaan, ini takdir. Seolah-olah kerusakan itu turun dari langit, bukan hasil keputusan manusia yang bisa dilacak dengan rapi.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Di titik ini, mudah menyalahkan negara. Dan memang, negara patut disalahkan. Negara hadir sebagai pencatat korban, bukan sebagai penjaga kehidupan. Negara sigap menetapkan status darurat setelah bencana, tetapi jauh sebelumnya longgar mengawasi izin, tutup mata pada peringatan, dan gemar berkompromi dengan kepentingan yang merusak alam. Namun berhenti pada kritik terhadap negara saja terasa terlalu nyaman. Karena ada satu aktor lain yang mestinya bersuara lebih keras, tetapi justru sering memilih diam: para agamawan.
Agama, sebagai ajaran, hampir selalu berdiri di pihak kehidupan. Alam dipahami sebagai amanah, ciptaan yang harus dijaga, ruang bersama yang tak boleh diperlakukan semena-mena. Tapi di lapangan, yang kita lihat bukanlah agama dalam bentuk nilai, melainkan agama dalam bentuk institusi dan figur. Dan di sinilah masalahnya. Banyak agamawan tampak lebih sibuk mengelola umat ketimbang membela bumi. Lebih sibuk memastikan mimbar penuh daripada memastikan hutan tetap berdiri. Lebih gelisah pada perbedaan tafsir ibadah daripada pada fakta bahwa sungai-sungai kita berubah menjadi saluran bencana.
Saya rasa kita perlu jujur: ketika bencana akibat ulah manusia terus berulang, itu pertanda kegagalan ganda. Negara gagal menjalankan fungsi perlindungan. Agamawan gagal menjalankan fungsi profetik. Kegagalan ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari hubungan yang terlalu mesra. Negara membutuhkan stabilitas. Agamawan membutuhkan kenyamanan. Maka lahirlah kesepakatan tak tertulis: negara tak mengganggu ritual, agamawan tak mengganggu kebijakan. Alam dan warga, terutama yang tinggal di pinggir sungai dan kaki gunung, menjadi korban paling setia.
Ironinya, setelah bencana, agamawan sering tampil paling depan. Doa bersama digelar. Kata-kata penghiburan mengalir. Kamera menyorot kesalehan kolektif. Tidak ada yang salah dengan doa, tentu saja. Tapi doa yang datang setelah kerusakan, tanpa keberanian mencegah kerusakan, berubah menjadi semacam penenang massal. Ia menenangkan duka, tetapi juga meredam kemarahan. Ia menguatkan iman, tetapi sekaligus melemahkan tuntutan keadilan. Dalam situasi seperti ini, agama berfungsi bukan sebagai suara yang menggugat, melainkan sebagai mekanisme stabilisasi penderitaan.
Kita perlu bertanya dengan nada yang tidak nyaman: mengapa suara agama jarang terdengar ketika izin tambang diterbitkan, ketika hutan dibuka, ketika tata ruang diutak-atik? Mengapa mimbar lebih sering membahas moral privat ketimbang kejahatan ekologis yang dampaknya massal? Jawaban yang sering muncul adalah soal “netralitas”, soal “tidak berpolitik”. Padahal, membiarkan kebijakan merusak berjalan tanpa kritik juga pilihan politik. Pilihan untuk diam. Pilihan untuk aman.
Dalam diskusi-diskusi lintas iman yang belakangan muncul, ada pengakuan jujur bahwa krisis iklim dan bencana ekologis adalah krisis iman. Ini penting. Karena dengan mengakuinya, agama seharusnya keluar dari zona nyaman. Namun pengakuan saja tidak cukup jika tidak diikuti perubahan sikap. Revolusi dalam beragama—terutama di kalangan agamawan—menjadi kebutuhan mendesak. Bukan revolusi mengganti Tuhan atau kitab, tetapi revolusi orientasi: dari mengurus umat menjadi membela kehidupan.
Revolusi ini menuntut harga. Agamawan mungkin kehilangan akses, kehilangan panggung, bahkan kehilangan sebagian jamaah. Tapi bukankah itu justru ujian kesalehan yang sesungguhnya? Kita sering lupa bahwa suara profetik dalam sejarah hampir selalu datang dari pinggiran, bukan dari pusat kenyamanan. Jika agamawan terus menghitung risiko popularitas sebelum bersuara, maka mereka bukan hanya korban sistem, tetapi bagian dari sistem yang memproduksi bencana.
Bencana Aceh mengajarkan kita satu hal yang pahit: alam tidak bernegosiasi dengan doa yang terlambat. Air tidak peduli pada niat baik yang datang setelah hutan habis. Longsor tidak menunggu klarifikasi teologis. Alam merespons apa yang kita lakukan padanya, bukan apa yang kita ucapkan setelahnya. Di sinilah absurditas itu terasa: kita mengaku beriman, tetapi membiarkan bumi dihancurkan; kita mengaku religius, tetapi alergi pada kritik struktural.
Kata kunci “bencana Aceh” seharusnya tidak hanya memicu empati sesaat, tetapi refleksi mendalam tentang relasi negara, agama, dan kekuasaan. Selama negara terus melihat alam sebagai komoditas dan agamawan melihat kritik sebagai ancaman, bencana Aceh hanya akan menjadi satu bab dari buku tebal tragedi ekologis Indonesia. Kita akan terus membaca angka korban, menggelar doa, lalu kembali ke rutinitas, menunggu hujan berikutnya.
Saya tidak menulis ini dari posisi netral. Saya berpihak pada kehidupan, pada hutan yang tersisa, pada warga yang tinggal di bantaran sungai dan lereng bukit. Saya berpihak pada agama yang berani bersuara, bukan agama yang dijinakkan. Dan saya yakin, banyak di antara kita merasakan kegelisahan yang sama, meski mungkin belum menemukan bahasa untuk mengucapkannya. Tulisan ini adalah upaya kecil untuk menyebutnya dengan jujur.
Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana tapi menusuk: ketika bencana akibat ulah manusia terus terjadi, apakah agamawan akan terus diam? Ataukah mereka akhirnya memilih berdiri, meski harus berhadapan dengan negara dan kepentingan yang selama ini mereka hindari? Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan apakah agama masih layak disebut penjaga kehidupan, atau sekadar penonton setia dari tragedi yang kita ciptakan sendiri.
Sumber:
– https://www.youtube.com/live/dljNfiy91vg
