Bayang Operasi Rahasia di Langit Karibia

Langit Karibia yang biasanya biru dan tenang kini diselimuti bayangan helikopter hitam tanpa tanda pengenal. Rotor MH-6 Little Bird berputar rendah di atas laut, sementara MH-60 Black Hawk menembus garis awan, melintas hanya beberapa puluh mil dari pantai Venezuela. Di balik bising mesinnya, dunia seolah tak sadar bahwa sebuah permainan lama sedang diulang—permainan tentang kekuasaan, dalih moral, dan penghapusan batas hukum yang disebut kedaulatan.

Kita tahu, ketika Amerika Serikat menggerakkan pasukan khusus di perairan asing, itu jarang sekadar “latihan kesiapan.” Setiap operasi, sekecil apa pun, selalu berlapis makna politik. Dan kali ini, dengan dalih “memerangi narkotika,” Washington menurunkan unit paling rahasia dan paling berbahaya yang dimilikinya—160th Special Operations Aviation Regiment, pasukan udara yang biasa menyokong SEALs dan Green Berets. Dari kapal pangkalan terapung MV Ocean Trader di dekat Trinidad, helikopter-helikopter itu meluncur bagai burung hitam di malam gelap, membawa pesan yang jauh lebih keras dari sekadar perang terhadap narkoba.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Menurut laporan, sedikitnya lima kapal dihantam rudal dalam beberapa pekan terakhir di laut internasional. Dua puluh tujuh orang tewas. Tak ada nama, tak ada wajah, tak ada bukti. Hanya klaim bahwa mereka “terlibat dalam perdagangan narkotika.” Pentagon menyebutnya bagian dari “konflik bersenjata melawan jaringan kriminal.” Tapi bukankah itu frasa yang sama yang dulu dipakai untuk membenarkan serangan drone di Timur Tengah? Frasa yang membuat setiap korban bisa disebut “ancaman,” dan setiap kematian bisa dianggap “keamanan nasional”?

Ironi paling getir justru datang dari pernyataan resmi Gedung Putih. Presiden Donald Trump mengakui telah memberi otorisasi kepada CIA untuk melakukan operasi rahasia di dalam Venezuela. Kalimat itu terdengar seolah ringan, tapi di baliknya tersimpan sinyal paling berbahaya: Washington kini kembali bermain di halaman belakang Amerika Latin dengan tangan terbuka dan pistol di pinggang. Di era pasca-invasi Irak, CIA bukan sekadar badan intelijen; ia adalah tangan bayangan yang bisa menjatuhkan pemerintahan sah, seperti yang pernah mereka lakukan di Guatemala, Chili, atau Nikaragua.

Dan di sinilah absurditasnya: Amerika Serikat—negara yang paling sering berbicara tentang hukum internasional dan hak asasi manusia—melakukan eksekusi di laut terbuka tanpa pengadilan. Mereka menyebutnya “operasi pencegahan.” Dunia menyebutnya pembunuhan di luar hukum. Tapi karena yang menekan pelatuk adalah Washington, maka semua media arus utama menunduk diam, menulisnya sebagai “strike against traffickers.” Tidak ada pertanyaan, tidak ada investigasi, tidak ada moral yang tersisa.

Venezuela tentu tidak tinggal diam. Melalui duta besarnya di PBB, Samuel Moncada, Caracas menyerukan agar Dewan Keamanan menyatakan tindakan AS itu ilegal dan melanggar kedaulatan negara. Tapi siapa yang masih percaya Dewan Keamanan bisa adil ketika salah satu pelaku agresi memegang hak veto? Ini seperti meminta serigala memimpin sidang tentang keselamatan domba. Akhirnya, laporan itu hanya menjadi catatan kaki di meja diplomasi—sementara di laut, kapal-kapal terus terbakar.

AS berkilah dengan Pasal 51 Piagam PBB: hak membela diri dari serangan. Tapi di mana serangannya? Kapan Venezuela menembakkan rudal ke AS? Tidak ada. Tidak pernah. Dalih “self-defense” di sini hanyalah baju hukum untuk menutupi luka agresi. Saya rasa, inilah yang disebut para akademisi hukum internasional sebagai “lawfare”—perang dengan memanipulasi hukum untuk membenarkan pelanggaran hukum.

Sementara itu, media Amerika menyiarkan gambar B-52 yang berpatroli di atas Puerto Rico dan kapal selam yang mendekat di bawah permukaan laut. Sebuah pamer kekuatan yang tidak jauh beda dengan gaya film aksi murahan: dramatis tapi kehilangan alasan moral. Dan seperti biasanya, rakyat sipil di negara target yang akan menanggung akibatnya. Venezuela bukan Irak, tapi polanya sama—kriminalisasi negara, demonisasi pemimpin, lalu intervensi dengan bendera moral.

Venezuela memang memiliki sistem pertahanan udara canggih, termasuk S-300 buatan Rusia. Itu artinya, satu kesalahan arah dari helikopter AS bisa memicu bencana. Bayangkan, satu peluru berpandu yang meleset bisa menjadi alasan untuk perang terbuka. Tapi mungkin justru itu yang diinginkan sebagian kalangan di Washington: menciptakan krisis, lalu mengaku “menjaga stabilitas.” Pola lama, dikemas dengan narasi baru.

Cuba, yang pernah menjadi korban blokade dan percobaan invasi AS, tentu tahu aroma ini. Presiden Miguel Díaz-Canel segera menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela, mengutip kata-kata Martí dan Fidel: “Kami percaya rakyat Venezuela akan mengalahkan ancaman imperial dengan persatuan.” Kalimat itu sederhana tapi tegas. Dalam politik Amerika Latin, solidaritas adalah bentuk perlawanan. Sebab setiap kali Washington bergerak di selatan, tujuannya selalu sama: memastikan tidak ada kedaulatan yang tumbuh tanpa restu Gedung Putih.

Saya teringat bagaimana retorika “war on drugs” pernah menghancurkan banyak negara di kawasan ini. Di Meksiko, perang melawan kartel justru melahirkan lebih banyak pembunuhan. Di Kolombia, bantuan militer AS lewat Plan Colombia membuka jalan bagi pelanggaran HAM dan kontrol politik. Kini skenario itu tampaknya diulang di Venezuela: musuhnya bukan lagi kartel, melainkan pemerintah yang menolak tunduk.

Yang paling ironis, di saat AS sibuk menuduh negara lain sebagai pusat narkotika, statistik resmi mereka sendiri menunjukkan lebih dari 100 ribu warga Amerika meninggal setiap tahun akibat overdosis fentanyl dan opioid—narkoba yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan farmasi sah di negaranya sendiri. Tapi tentu, lebih mudah menyalahkan musuh di luar negeri daripada menatap kegagalan di rumah sendiri.

Sebagian mungkin menganggap ini hanya permainan geopolitik biasa, tapi bagi saya, ini lebih menyerupai perang teater dengan panggung Karibia dan naskah usang dari era Perang Dingin. Hanya saja kini tanpa spanduk ideologi, melainkan dibungkus retorika keamanan global. Dan seperti biasa, media besar menjadi naratornya—menyebut agresi sebagai operasi, pembunuhan sebagai intervensi, dan imperialisme sebagai stabilisasi.

Jika kita di Indonesia membaca ini sekadar sebagai konflik jauh di Amerika Latin, kita keliru. Pola semacam ini adalah pengingat: tak ada negara kecil yang benar-benar aman dari tafsir sepihak kekuatan besar. Hari ini Venezuela, besok bisa siapa saja—asal punya minyak, gas, atau ide politik yang tak sejalan dengan Washington.

Akhirnya, yang tersisa adalah pertanyaan moral yang menggantung di atas laut Karibia: sejak kapan perang melawan narkoba memberi izin untuk menenggelamkan kapal tanpa pengadilan? Sejak kapan hak bela diri bisa digunakan untuk menyerang negara lain yang bahkan tak mengancam? Mungkin jawabannya sederhana—sejak dunia berhenti menegur Amerika. Dan di saat dunia memilih diam, rotor-rotor helikopter itu akan terus berputar, membawa pesan gelap di langit Karibia: bahwa hukum internasional kini hanya berlaku bagi yang lemah.