Banjir Aceh Sumbar: Pembunuhan Massal Berencana

Bayangkan air deras mengamuk seperti binatang buas yang dilepas dari kandang, menyapu desa-desa di Aceh dan Sumatera Barat, menelan ratusan nyawa seolah tak ada nilainya. Akhir November 2025, hujan ekstrem dari siklon tropis Senyar turun tanpa ampun. Ribuan rumah tenggelam dan puluhan ribu warga mengungsi seperti korban perang. Namun ini bukan semata kisah alam yang murka. Ada absurditas yang lebih dalam: presiden baru dengan janji-janji lingkungan yang megah, sementara banjir bandang ini justru menjadi tamparan ironi. Hutan yang seharusnya menjadi benteng malah dirampok lewat izin-izin raksasa. Kita semua tahu, ini bukan bencana; ini pembunuhan massal yang disembunyikan rapi dengan label “musibah alam”.

Peta JATAM memperlihatkan gambaran seperti lukisan horor: garis-garis ungu yang menandai daerah banjir terparah di Pidie Jaya, Aceh Tengah, hingga Aceh Singkil. Semua berada dalam status siaga darurat. Tepat di hulu sungai yang kini berubah menjadi arus lumpur pembunuh, membentang konsesi hutan tanaman industri PT Tusam Hutani Lestari seluas 97.300 hektare. Perusahaan dengan keterkaitan langsung pada jaringan bisnis Prabowo Subianto itu berdampingan dengan 30 izin tambang minerba seluas 132.105 hektare. Ironis—pemimpin yang katanya akan melindungi rakyat justru memiliki lahan yang melemahkan kemampuan alam menahan air. Hutan itu ibarat spons raksasa yang menyerap curah hujan ekstrem, tetapi ketika diganti pinus industri, air turun liar membawa lumpur dan kayu ke permukiman. Ini bukan kecelakaan; ini pembunuhan massal yang dirancang bertahun-tahun melalui selembar kertas izin.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Dan ini bukan hanya tentang Aceh. Di Sumatera Barat, banjir dan longsor menewaskan ratusan orang. Total korban mencapai 686 jiwa per 2 Desember 2025, dengan 402 masih hilang dan 1,5 juta terdampak. Hulu sungai di Bukit Barisan, yang seharusnya hijau dan rapat, kini gundul akibat ekspansi sawit dan tambang ilegal. Analognya sederhana: Anda punya rumah dengan atap bocor—alih-alih memperbaikinya, Anda malah memotong atap itu untuk dijual. Lalu Anda heran ketika hujan membanjiri seluruh ruangan. Begitulah yang terjadi di DAS Batang Toru dan Krueng Aceh. Dua dekade deforestasi 1,4 juta hektare, digantikan konsesi, menjadikan sungai-sungai itu saluran maut. Greenpeace dan WALHI sudah lama memperingatkan bahwa ini akumulasi dari mental “untung cepat”, tetapi siapa peduli asalkan kantong elit tetap tebal.

Absurditas makin terasa ketika kita ingat konteks lokal. Di Aceh Tengah, warga adat Linge sudah lama melawan perampasan hutan mereka yang diubah menjadi kebun pinus. Mereka hidup harmonis dengan alam selama generasi, namun justru menjadi korban banjir bandang akibat kaplingan elit di Jakarta. Ini kisah lama di Indonesia: dari konflik agraria di Sumatera Selatan yang kehilangan 3,3 juta hektare hutan, hingga laporan pembalakan liar yang bahkan pernah diterima Prabowo sendiri. Namun responsnya selalu sama—janji audit dan moratorium setengah hati. Satir paling pahitnya adalah ini: presiden yang berkampanye “untuk rakyat” memiliki saham di perusahaan yang ikut menciptakan pembunuhan massal tersebut. Bukan hujan yang membunuh, tetapi keserakahan yang membiarkan hutan hilang.

Betapa getirnya membayangkan seorang ibu di Pidie Jaya kehilangan anaknya yang terseret arus, sementara di hulu sungai alat berat tambang terus bekerja, aman di bawah izin resmi. Ini bukan bencana alam; ini pembunuhan massal yang elegan, dibungkus regulasi dan janji politik. LBH dan masyarakat sipil mendorong penetapan status bencana nasional, tetapi apa artinya tanpa tanggung jawab nyata? Ada 631 perusahaan yang disorot karena deforestasi, namun aktivitas mereka tetap berjalan seolah nyawa rakyat hanyalah angka statistik. Pertanyaannya sederhana: berapa banyak korban lagi agar para elit sadar bahwa hutan bukan ATM pribadi? Ini seperti menikmati buah beracun—manis sesaat, tetapi perlahan mematikan.

Ironi semakin kuat di tengah krisis iklim. BMKG sudah memprediksi hujan ekstrem akan semakin sering, tetapi Indonesia justru mempercepat deforestasi. Longsor di Agam dan Padang menjadi mimpi buruk berulang, namun siapa yang dituntut? Bukan perusahaan yang menggunduli lereng, melainkan “alam” yang kembali disalahkan. Inilah pola normalisasi tragedi: banjir datang, belasungkawa disampaikan, bantuan dikirim, lalu bisnis berjalan seperti biasa. Negara kaya hutan tetapi miskin kebijakan perlindungan. Pembunuhan massal ini bukan kecelakaan; ia lahir dari relasi kuasa yang membentengi pemilik izin, sementara rakyat menjadi korban tak bernama.

Data makin menegaskan semuanya. Tiga puluh izin tambang di Aceh, berdampingan dengan HTI dan HPH, menghancurkan daerah tangkapan air. Hasilnya adalah banjir terbesar dalam satu dekade yang menenggelamkan ribuan rumah. Namun alih-alih moratorium, yang kita dengar hanya janji reboisasi tanpa kepastian. Itu ibarat obat pereda sakit bagi penyakit kanker—mengurangi rasa nyeri sebentar, tanpa menyembuhkan apa pun. Mengapa konsesi PT Tusam Hutani Lestari seluas hampir 100 ribu hektare tetap dibiarkan meski warga menolak? Jawabannya sederhana: kuasa. Ini pembunuhan massal yang halus—korban tak pernah melihat pelakunya, tetapi merasakan akibatnya setiap musim hujan.

Di Sumatera Utara, kisah serupa berulang. PLTA Batang Toru membuka hutan baru dan mengubah aliran sungai hingga banjir menelan 116 nyawa di Sibolga. Ini bukan takdir; ini buah dari kebijakan yang memprioritaskan keuntungan cepat di atas keselamatan rakyat. Mongabay menyebutnya peringatan keras dari alam, namun peringatan itu hilang di ruang rapat para elit. Analogi paling dekat: Anda meminjam uang dari rentenir, tetapi membayarnya dengan nyawa keluarga sendiri. Begitulah deforestasi—mengambil hutan untuk bisnis, membayar dengan pembunuhan massal rakyat.

Karena itu, tragedi ini tidak boleh berakhir dengan “turut berduka” belaka. Keadilan harus dituntut: cabut izin perusahaan perusak, audit kepemilikan elit, dan pulihkan DAS secara serius. Jika kita diam, kita ikut menjadi aksesori dari pembunuhan massal ini. Bayangkan masa depan ketika anak cucu bercerita bahwa banjir adalah warisan keserakahan generasi kita. Tetapi jika kita bergerak—melalui petisi, protes, boikot, atau tekanan publik—narasi itu bisa berubah. Ini bukan penutup; ini panggilan untuk bangun dari mimpi buruk yang kita ciptakan sendiri. Enam ratus delapan puluh enam nyawa terlalu mahal untuk diabaikan. Mereka bukan korban bencana; mereka martir pembunuhan massal yang menuntut perubahan nyata.