Connect with us

Opini

Austerity Prancis: Janji Defisit, Nyawa Rakyat

Published

on

Ilustrasi satir protes besar di Paris menolak kebijakan austerity, dengan Menara Eiffel gelap dan pejabat menimbang anggaran pertahanan serta sosial.

Bayangkan sebuah negara yang membanggakan dirinya sebagai pusat peradaban, kiblat demokrasi, dan mercusuar kebebasan. Lalu, tiba-tiba ia memutuskan untuk menutup sekolah, mengurangi anggaran rumah sakit, membekukan tunjangan, tapi di saat yang sama menambah miliaran euro untuk membeli senjata. Ironi macam apa ini? Inilah Prancis hari ini, negeri yang katanya egalité dan fraternité, tetapi sedang sibuk mengorbankan warganya demi angka defisit yang dingin dan tak berjiwa.

Saya rasa tak ada yang lebih absurd daripada melihat negara maju dengan perekonomian besar justru meniru resep usang yang sudah berkali-kali gagal: austerity (penghematan atau efisiensi). Pemangkasan anggaran publik sebesar €43 miliar, termasuk €5 miliar di sektor kesehatan dan €5,3 miliar untuk pemerintah lokal, bukanlah sekadar kebijakan teknis. Itu serangan frontal terhadap fondasi kesejahteraan. Dan ketika pemerintah berkilah bahwa langkah ini demi menjaga kepercayaan pasar, kita tahu pasar yang dimaksud bukanlah pasar rakyat kecil tempat orang membeli roti dan susu, melainkan pasar finansial yang tak pernah kenyang.

Donasi ke Vichara via Saweria

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Demonstrasi yang meluas di seluruh Prancis, ratusan ribu orang turun ke jalan, adalah bukti bahwa rakyat sudah muak dengan absurditas ini. Data resmi menyebutkan 195 ribu orang turun, tapi serikat buruh menghitung lebih dari 600 ribu. Siapa yang harus kita percaya? Saya cenderung percaya mereka yang berada di jalan, bukan mereka yang menghitung dari balik jendela kekuasaan. Karena mereka merasakan langsung harga bahan pokok yang naik, rumah sakit yang antriannya makin panjang, dan gaji yang tak bergerak.

Lucunya, pemerintah justru mencoba memberi kesan bahwa penghematan ini tak seburuk yang dibayangkan. Perdana Menteri baru, Sébastien Lecornu, dengan bangga mengatakan target defisit hanya berubah sedikit, dari 4,6% ke 4,7% PDB. Seolah-olah perubahan angka kecil ini bisa menenangkan ratusan ribu orang yang kehilangan hak dasar. Retorika semacam ini mirip dengan janji diskon palsu di pusat perbelanjaan: angka-angka dipoles, tapi isi dompet rakyat tetap terkuras.

Yang lebih menohok adalah prioritas pemerintah. Di satu sisi, tunjangan dan pensiun dibekukan, membuat kaum rentan semakin tercekik oleh inflasi. Di sisi lain, anggaran militer ditambah €3,5 miliar. Apa pesan yang ingin disampaikan? Bahwa keamanan negara lebih penting daripada kesehatan warganya? Bahwa tank dan jet tempur lebih mendesak daripada meja operasi dan obat-obatan? Jika benar demikian, maka yang sedang dijaga bukanlah rakyat, melainkan kepentingan elit geopolitik.

Sejarah sudah berkali-kali mengajarkan bahwa resep austerity hanya menghasilkan satu hal: jurang sosial yang makin lebar. Yunani, Spanyol, Italia, semua pernah melewatinya. Dan kini, Prancis sedang berjalan di jalur yang sama. Saya teringat pepatah lama: orang bodoh belajar dari pengalamannya sendiri, orang bijak belajar dari pengalaman orang lain. Maka, apa istilah untuk negara yang tak belajar dari pengalaman siapa pun?

Kita semua tahu, protes di Prancis bukanlah hal baru. Dari demonstrasi mahasiswa 1968 hingga gelombang Yellow Vests beberapa tahun lalu, jalanan Paris sudah terbiasa menjadi arena perlawanan. Tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda: persatuan lintas sektor yang lebih kuat. Buruh, mahasiswa, pegawai negeri, hingga aktivis lokal bergerak bersama. Mereka menggunakan slogan Block Everything—blokir semuanya—yang secara terang-terangan mengajak rakyat untuk menghentikan roda ekonomi sampai pemerintah mendengar. Inilah bentuk demokrasi jalanan yang paling telanjang: rakyat melawan negara dengan tubuh mereka sendiri.

Saya membayangkan jika hal semacam ini terjadi di Indonesia. Bagaimana reaksi pemerintah kita bila ratusan ribu orang menutup jalanan Jakarta, memblokir jalur kereta, dan menutup bandara? Mungkin akan disebut makar, mungkin pula dicap sebagai ancaman keamanan nasional. Tetapi di Prancis, aksi seperti ini adalah bahasa rakyat ketika bahasa resmi di parlemen sudah kehilangan makna.

Dampaknya tentu tidak sederhana. Ekonomi akan lumpuh, investor akan panik, dan pariwisata akan merosot. Tetapi mari jujur: siapa yang pertama kali memicu semua ini? Bukan rakyat, melainkan pemerintah yang mengabaikan mereka. Aksi massa hanyalah konsekuensi dari kebijakan yang tuli. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau seorang ayah memutuskan untuk berhenti membelikan makanan anaknya demi membayar cicilan motor baru, bukankah anak itu wajar menangis dan mogok? Begitu pula dengan rakyat Prancis hari ini.

Bahaya yang lebih besar ada di ranah politik. Lecornu, sebagai perdana menteri baru, bisa saja bernasib sama seperti pendahulunya, François Bayrou, yang jatuh oleh mosi tidak percaya. Legitimasi pemerintah tergerus dengan cepat, dan ini memberi peluang emas bagi kelompok politik ekstrem. Baik kanan maupun kiri, mereka bisa dengan mudah menawarkan narasi populis: “Kami tidak akan memangkas anggaran, kami akan lindungi Anda.” Dan rakyat yang marah tentu tergoda untuk percaya, bahkan jika janji itu penuh ilusi.

Saya rasa inilah risiko jangka panjang yang paling menakutkan: runtuhnya kepercayaan sosial. Begitu rakyat yakin bahwa negara hanya peduli pada angka defisit, bukan pada kesejahteraan mereka, maka kontrak sosial pun retak. Yang lahir adalah apatisme atau radikalisasi. Dan jika itu terjadi di Prancis, negara yang menjadi simbol demokrasi Eropa, maka dampaknya akan jauh melampaui batas negeri itu sendiri.

Akhirnya, kita dipaksa bertanya: apa arti kemajuan jika rakyat harus membayar dengan penderitaan? Apa arti pertumbuhan ekonomi jika hanya dinikmati segelintir orang? Prancis bisa menurunkan defisitnya ke 4,7%, mungkin juga berhasil menenangkan pasar modal. Tapi bila harga yang dibayar adalah demonstrasi berkepanjangan, mogok massal, dan perpecahan sosial, apakah itu masih bisa disebut keberhasilan?

Saya rasa jawabannya jelas. Kebijakan austerity bukanlah jalan keluar, melainkan jalan buntu. Ia mungkin membuat laporan keuangan tampak rapi, tetapi pada saat yang sama meruntuhkan kepercayaan rakyat. Dan ketika rakyat sudah kehilangan kepercayaan, tak ada kekuasaan yang bisa bertahan lama.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Populer