Amerika di Persimpangan: Demokrasi yang Retak dalam Diam

Malam jatuh di Washington, tetapi lampu-lampu kota tak mampu menutup bayang-bayang keresahan. Dari kafe kecil di pojok distrik sampai ruang debat di Capitol Hill, percakapan yang terdengar tak lagi soal mimpi besar ala American Dream. Suara-suara itu kini diselimuti nada getir: krisis politik, kekerasan yang mengintai, demokrasi yang mungkin hanya tinggal cerita. Saya rasa, bagi banyak orang di negeri itu, bendera bergaris merah-putih-biru bukan lagi simbol kesatuan, melainkan kain yang perlahan terurai benangnya.

Hasil jajak pendapat terbaru dari Quinnipiac University menegaskan apa yang selama ini hanya kita dengar sebagai gumaman: 79 persen pemilih yakin Amerika sedang berada dalam krisis politik. Itu bukan angka kecil. Itu hampir seluruh isi stadion sepak bola yang berdiri dan berkata, “Kami tak percaya lagi.” Bahkan 71 persen meyakini kekerasan politik adalah masalah sangat serius, melonjak tajam dari 54 persen hanya tiga bulan lalu. Angka-angka ini seperti alarm yang meraung di tengah malam, tapi para politisi justru menutup telinga dengan bantal retorika.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita semua tahu, Amerika sering memasarkan dirinya sebagai mercusuar demokrasi. Namun mercusuar itu kini seperti lampu tua yang kedip-kedip. Pembunuhan aktivis MAGA Charlie Kirk di sebuah kampus Utah menjadi percikan baru yang menyulut ketakutan lama. Alih-alih menenangkan, para pejabat malah berebut panggung, menuding kiri dan kanan. Wakil Presiden JD Vance menuding “ekstremis kiri” tanpa bukti. Kalimatnya meluncur cepat, lebih mirip status media sosial ketimbang pernyataan kenegaraan. Ironisnya, riset puluhan tahun justru menunjukkan bahwa kelompok ekstrem kanan paling sering melakukan kekerasan politik. Fakta dibanting, opini dijunjung.

Inilah absurditas yang membuat kita—bahkan dari jauh di Jakarta atau Bekasi—ikut mengernyit. Negara yang gemar memberi kuliah demokrasi ke dunia, kini seperti keluarga besar yang ribut di depan tetangga, saling tuduh sambil menutup aib sendiri. Bayangkan sebuah RT yang warganya selalu pamer jadi teladan, tiba-tiba terlibat cekcok hebat di pos ronda. Kita semua menonton, antara kasihan dan geli.

Perpecahan politik ini bukan sekadar drama dua kubu partai. Ia telah merembes ke meja makan, ke gereja, ke kantor. Survei yang sama menunjukkan 58 persen warga pesimis suhu politik bisa diturunkan. Itu artinya, mayoritas tidak percaya lagi pada kemampuan pemimpin mereka menenangkan amarah. Seperti rumah yang retaknya terlalu dalam; mau ditambal pun dindingnya sudah rapuh.

Dan mari bicara tentang kebebasan berbicara—ikon yang konon menjadi mahkota demokrasi Amerika. Lebih dari separuh responden kini pesimis hak itu masih aman. Ketakutan akan pembungkaman datang dari kiri dan kanan, saling curiga siapa yang lebih suka mematikan mikrofon lawan. Kebebasan yang dulu dielu-elukan, kini seperti pameran museum: kita lihat, kita kagumi, tapi tak yakin masih bisa dipakai.

Dampaknya jelas terasa di luar negeri. Dunia memandang Washington dengan tatapan baru—bukan lagi pemimpin yang percaya diri, melainkan raksasa yang limbung. Sekutu-sekutu meraba-raba: apakah komitmen keamanan dan ekonomi dari Gedung Putih masih sekuat janji yang diucapkan? Sementara itu, pesaing geopolitik seperti Tiongkok atau Rusia mungkin tersenyum samar, menunggu celah ketika polisi dunia sibuk menenangkan rumahnya sendiri.

Saya rasa, krisis ini ibarat api dalam sekam. Belum perang saudara, tapi bara sudah nyata. Tidak ada pasukan besar yang mengibarkan bendera pemisahan, memang, namun kebencian yang disulut media partisan dan politisi haus sorak bisa sewaktu-waktu berubah menjadi letupan yang tak terkendali. Bahkan bagi kita di Indonesia, kisah ini adalah cermin yang menakutkan. Kita pun punya pengalaman polarisasi, dari pilpres hingga debat kecil di grup keluarga. Bedanya, kita masih bisa menertawakan meme yang lewat di WhatsApp; di Amerika, tawa itu makin jarang terdengar.

Ironi yang paling menyakitkan adalah ketidakmampuan para pemimpin untuk mengakui bahwa mereka bagian dari masalah. Mereka lebih senang mengulang slogan, menuduh lawan, atau menyalakan alarm bahaya pihak lain. Demokrasi seharusnya dirawat dengan dialog, tapi yang terjadi adalah monolog panjang yang saling menutup pintu. Saya membayangkan demokrasi Amerika seperti pohon tua di halaman: akarnya masih kokoh, tapi batangnya dipenuhi rayap. Dari luar tampak megah, di dalam keropos.

Apakah Amerika di ambang perpecahan? Ya, secara politik dan sosial, jelas. Apakah mereka akan jatuh ke perang saudara seperti 1860-an? Mungkin belum. Tetapi setiap hari yang dilalui dengan saling curiga adalah langkah kecil ke tepi jurang. Kita semua tahu, jurang tidak pernah muncul tiba-tiba; ia terbentuk dari retakan kecil yang diabaikan bertahun-tahun.

Dalam situasi ini, dunia hanya bisa menonton dengan rasa campur aduk. Negara yang dulu jadi kiblat demokrasi kini bergulat dengan hantu ciptaannya sendiri. Rakyatnya resah, pemimpinnya saling menyalahkan, dan kebebasan yang pernah dibanggakan berubah jadi pertanyaan. Saya tak yakin akan ada solusi cepat, karena masalahnya bukan sekadar kebijakan, melainkan kepercayaan yang hilang. Dan kepercayaan, seperti yang kita alami di kehidupan sehari-hari, jauh lebih sulit dibangun kembali dibandingkan gedung-gedung yang hancur.

Pada akhirnya, krisis politik Amerika adalah pengingat pahit: demokrasi tidak kebal terhadap erosi dari dalam. Tanpa kesediaan untuk mendengarkan dan merawat kepercayaan, bahkan mercusuar pun bisa padam. Kita di Indonesia seharusnya belajar, agar tak terjebak dalam arus yang sama. Jangan sampai perbedaan pandangan berubah jadi kebencian yang menutup mata pada kemanusiaan. Sebab jika itu terjadi, bendera apa pun—merah putih atau merah putih biru—hanya akan jadi kain yang tak mampu lagi menyatukan.