Ahmad al-Asharaa dan Anatomi Kekosongan Negara Suriah

Ada absurditas yang sulit dijelaskan ketika sebuah negara tetap berdiri di peta, namun tak lagi memiliki wujud di dunia nyata. Bendera masih berkibar, kabinet masih bersidang, pidato-pidato resmi masih disiarkan di televisi. Tapi di jalanan Aleppo, Latakia, hingga Sweida, yang berkeliaran bukan lagi warga negara, melainkan bayangan dari masyarakat yang dulu pernah ada. Di situlah saya melihat Suriah hari ini—di bawah kepemimpinan Ahmad al-Asharaa—sebagai semacam eksperimen tragis tentang bagaimana rezim bisa hidup tanpa negara, dan negara bisa berjalan tanpa rakyat.

Kita semua tahu transisi seharusnya membawa harapan. Tapi di Suriah, transisi malah seperti lorong panjang tanpa ujung, gelap, lembap, dan berbau darah lama yang belum kering. Laporan Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mencatat sedikitnya 11.226 jiwa melayang dalam sebelas bulan terakhir sejak kejatuhan rezim lama. Angka yang di dunia modern mungkin terdengar seperti statistik, tapi di dalamnya ada tubuh manusia, ada anak-anak, ada doa yang tak sempat selesai. Dan angka ini, ironisnya, datang bukan dari perang antarnegara, tapi dari kekosongan yang ditinggalkan negara itu sendiri.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa, inilah ironi terdalam dari kekuasaan Ahmad al-Asharaa: ia memimpin sesuatu yang secara formal disebut “negara”, tapi pada dasarnya hanyalah ruang administratif tanpa jiwa. Ia memegang jabatan tertinggi, tetapi kekuasaan yang dipegangnya hanya sebatas simbolik—tak lebih dari tanda tangan di atas kertas kosong. Karena di lapangan, di tiap distrik dan provinsi, kekuasaan sejati ada di tangan mereka yang memegang senjata: milisi lokal, kelompok ekstremis, pasukan bayaran, dan kekuatan asing yang mengklaim sedang “menjaga stabilitas”. Suriah menjadi semacam pasar bebas untuk kekuasaan, di mana yang berani menembak, berhak mengatur.

Dan tetap saja, pemerintah baru berbicara tentang “rekonsiliasi nasional” dan “pembangunan kembali.” Kata-kata besar, yang entah mengapa terasa seperti candaan di tengah reruntuhan. Bagaimana membangun jika fondasinya hancur bukan oleh waktu, melainkan oleh pengkhianatan? Bagaimana berdamai jika pelaku pembantaian masih berjalan bebas, dan keluarga korban diminta melupakan dengan dalih “kita sedang dalam masa transisi”? Kata “transisi” di bibir politisi sering terdengar seperti janji, tapi dalam kenyataannya, ia adalah penundaan yang dipoles menjadi kesabaran.

Dalam sebelas bulan itu saja, laporan SOHR mencatat 3.059 eksekusi lapangan, kebanyakan dilakukan tanpa pengadilan, tanpa proses hukum, tanpa bahkan upaya berpura-pura. Itu artinya, bukan hanya negara kehilangan kendali, tapi juga kehilangan moral. Hukum mati di Suriah bukan karena belum diperbarui, tapi karena sudah tak dipercaya. Ketika rakyat tahu tak ada lembaga yang benar-benar berfungsi, maka mereka berhenti meminta keadilan. Dan di saat itulah kekuasaan kehilangan maknanya—karena apa artinya berkuasa di negeri yang tak lagi percaya pada kekuasaan?

Saya teringat satu ungkapan lama: “Negara yang gagal bukan yang kalah perang, tapi yang kalah dari warganya sendiri.” Itulah Suriah hari ini. Negara yang kalah dari trauma kolektifnya. Ahmad al-Asharaa mungkin berusaha memulihkan struktur pemerintahan, tapi ia gagal memahami bahwa yang perlu dipulihkan bukan hanya sistem, melainkan jiwa kebersamaan yang sudah pecah. Ia berbicara tentang pembangunan, tapi bagaimana membangun tanpa kepercayaan? Ia berbicara tentang hukum, tapi siapa yang mau tunduk pada hukum yang hanya bekerja untuk yang bersenjata?

Sebagian orang masih memberi al-Asharaa waktu, dengan dalih “ini kan masa transisi.” Tapi waktu, tanpa arah, hanyalah cara elegan untuk menunda tanggung jawab. Sementara menunggu itu, bom terus jatuh, anak-anak terus mati, dan dunia terus menonton seperti menonton ulang film perang yang sudah kita hafal alurnya. Setiap kali ada laporan tentang serangan di Latakia atau pembunuhan di Sweida, kita membaca dengan perasaan tumpul, karena rasa kaget sudah lama habis. Ketika kekerasan menjadi hal biasa, maka kejahatan berhenti terasa luar biasa. Itulah keberhasilan paling gelap dari sistem yang disebut “transisi” ini: ia membuat tragedi terasa normal.

Apa yang terjadi di Latakia dan Tartous pada Maret 2025 adalah contoh sempurna dari kegagalan itu. Lebih dari 1.400 orang tewas dalam operasi balas dendam yang disebut “stabilisasi keamanan.” Balas dendam yang diklaim sebagai kebijakan. Ketika negara membenarkan kekerasan sektarian sebagai langkah politik, maka ia bukan lagi pemerintah—ia hanya geng berseragam. Sama halnya dengan serangan bom di Gereja Mar Elias di Damaskus yang menewaskan 22 orang. Di negeri yang seharusnya baru memulai babak rekonsiliasi, kebencian justru menemukan energi barunya. Setiap darah baru yang tumpah hanya memperdalam luka lama, membuat perdamaian semakin seperti lelucon pahit yang diulang di setiap konferensi pers.

Sebagian dari kita mungkin ingin percaya bahwa al-Asharaa hanya korban dari keadaan, bahwa ia memimpin negeri yang sudah terlalu rusak untuk disembuhkan dalam waktu singkat. Tapi bukankah pemimpin diukur bukan dari kemudahan situasi, melainkan dari keberanian mengambil keputusan yang sulit? Dan sejauh ini, yang terlihat hanyalah keengganan. Ia membiarkan impunitas tumbuh seperti rumput liar di atas reruntuhan hukum, seolah berharap waktu akan memotongnya sendiri. Padahal waktu, seperti yang kita tahu, tidak pernah menumbuhkan keadilan; ia hanya menimbun luka dengan lapisan lupa.

Saya rasa, yang paling menakutkan dari semua ini adalah hilangnya batas antara kekuasaan dan kejahatan. Ketika aparat negara, kelompok bersenjata, dan intervensi asing semuanya menumpahkan darah atas nama keamanan, siapa yang bisa membedakan yang sah dari yang salah? Inilah arti paling konkret dari istilah rezim tanpa negara: kekuasaan ada, tapi tak lagi punya moral; hukum ada, tapi tak lagi punya otoritas. Dan negara tanpa rakyat? Itu ketika warganya berhenti merasa terikat, ketika yang tinggal hanyalah mereka yang berusaha bertahan hidup tanpa percaya pada siapapun.

Ironisnya, kita semua pernah memimpikan “Suriah baru”—sebuah negara yang lahir dari kejatuhan tirani lama. Tapi sekarang, yang kita lihat justru tirani yang menyebar ke segala arah. Jika dulu ketakutan hanya datang dari istana, kini ia bisa datang dari mana saja—dari jalan, dari pos pemeriksaan, dari rumah tetangga. Keadilan, yang dulu dicita-citakan, kini berubah menjadi kata yang mencurigakan. Siapa pun yang menuntutnya akan dituduh mengganggu transisi. Betapa liciknya istilah itu bekerja: ia membuat korban tampak tidak sabar, dan pelaku tampak sedang berproses.

Dunia luar tentu akan mengulang mantranya: “Suriah butuh waktu.” Tapi bagi yang hidup di tengah reruntuhan, waktu bukanlah obat; waktu adalah pengingat bahwa dunia terus bergerak tanpa mereka. Di luar negeri, perbincangan tentang Suriah mungkin hanya sebatas topik diplomasi. Tapi bagi seorang ibu di Homs yang kehilangan tiga anaknya, atau bagi pria di Sweida yang menyaksikan saudaranya dieksekusi di depan rumah, negara baru ini tak lebih dari bayangan yang dingin—rezim tanpa wujud, kekuasaan tanpa hati.

Dan di situlah, saya kira, letak tragedi terbesar Ahmad al-Asharaa: ia ingin membangun Suriah, tapi ia tak tahu lagi di mana letak tanahnya. Ia berdiri di atas kekosongan yang ia sebut negara, dikelilingi rakyat yang tak lagi percaya pada apa pun kecuali insting bertahan hidup. Inilah anatomi kekosongan itu—rezim yang hidup tanpa negara, negara yang berjalan tanpa rakyat, dan bangsa yang terus kehilangan arti di setiap napasnya.

Mungkin nanti sejarah akan menulis nama Ahmad al-Asharaa sebagai “pemimpin pertama Suriah baru.” Tapi apa gunanya gelar itu bila yang dipimpinnya bukan bangsa, melainkan reruntuhan dari impian kolektif yang gagal diselamatkan? Suriah kini bukan hanya kisah tentang kehancuran fisik, tapi juga tentang bagaimana kekuasaan bisa tetap hidup bahkan setelah negara mati.