Rekayasa Konflik: Sektarianisme sebagai Alat Politik

Asap yang belum selesai naik dari puing-puing rumah di Homs terasa seperti pengulangan babak lama yang tak pernah benar-benar ditutup. Ada sesuatu yang janggal dari cara api itu berkobar—seolah ia tidak lahir dari kemarahan spontan, tetapi dari tangan-tangan yang terbiasa menyalakan kobaran di saat paling rapuh. Saya membayangkan lorong-lorong sempit yang dulu penuh percakapan keluarga kini menjadi saksi bagaimana satu pembunuhan dengan pesan darah di dinding bisa mengubah kota menjadi ruang genting. Terlalu rapi. Terlalu tepat sasaran. Terlalu akrab dengan pola-pola rekayasa yang kita lihat berulang dalam konflik sektarian di banyak tempat. Dan semakin saya membaca laporan tentang serangan terhadap lingkungan Alawite di Homs, semakin kuat rasa bahwa ini bukan sekadar balas dendam. Ini setting, sebuah panggung yang dirancang agar publik mengulang keyakinan lama: bahwa musuh kita adalah tetangga kita sendiri.

Saya rasa sebagian besar dari kita tahu betapa mudahnya suatu masyarakat tergelincir kembali ke jurang sektarian ketika trauma masa lalu belum disembuhkan. Tidak perlu upaya besar untuk menyalakan kembali kebencian yang tertidur; cukup satu pembunuhan yang dipoles agar tampak seperti pernyataan perang. Slogan sektarian yang ditulis dengan darah di dinding rumah pasangan Bani Khalid terasa seperti catatan kaki dari naskah propaganda yang ditinggalkan tergesa-gesa. Terlalu teatrikal untuk sebuah pembunuhan kriminal biasa. Terlalu dramatis untuk dianggap kebetulan. Dan terlalu sinkron dengan kepentingan politik tertentu untuk dibiarkan berlalu begitu saja tanpa rasa curiga. Ketika seorang jurnalis seperti Scharo Maroof pun mempertanyakan logikanya—mengapa para pelaku yang dituduh berasal dari Alawite begitu ceroboh meninggalkan bukti yang memancing pembalasan?—kita layak berhenti sejenak. Ada pola yang harus dibedah.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita semua tahu bahwa dalam konflik berkepanjangan, pihak yang ingin memperluas pengaruh sering menggunakan rekayasa konflik sebagai alat politik. Bukan hal baru. Di banyak negara yang retak secara sosial, pesan-pesan sektarian sengaja disisipkan agar luka lama tampak kembali menganga. Apa yang terjadi di Homs tampaknya mengulang skenario yang sama: sebuah tindakan kriminal dipoles menjadi pemicu perang identitas. Setelah itu, massa bergerak, pembalasan meledak, dan negara berdiri seolah tak berdaya—padahal ketidakberdayaan itu sering kali adalah pilihan. Ketika serangan Bani Khalid berlangsung bertepatan dengan kepulangan sekolah, pertanyaan sederhana muncul: mengapa timing-nya sempurna? Mengapa aparat tak mampu mengantisipasi? Dan mengapa responnya terkesan lebih bertujuan menahan murid daripada melindungi warga? Dalam situasi genting, detail kecil seperti ini menunjukkan siapa yang benar-benar diutamakan dan siapa yang dibiarkan menghadapi nasib.

Memahami rekayasa konflik berarti melihat bagaimana narasi dibangun. Dalam kasus ini, narasi sektarian muncul begitu cepat, seolah sudah menunggu panggung. Bedouin menyerang lingkungan Alawite bukan hanya sebagai ekspresi kemarahan, tetapi sebagai pesan politik: bahwa garis identitas kembali menjadi mata uang kekuasaan. Sementara itu, aparat pemerintah baru tampak memberikan pernyataan yang datar—bahkan terlalu datar—tentang penyelidikan yang masih berlangsung. Tidak ada penjelasan mengenai langkah konkret, tidak ada ketegasan soal netralitas, tidak ada penekanan bahwa warga Alawite akan dilindungi. Ketika negara bicara dengan nada datar di tengah kobaran emosi, biasanya bukan ketenangan yang ingin ditampilkan, tetapi jarak. Sebuah jarak politik yang memberi ruang bagi eskalasi tanpa perlu menodai tangan sendiri.

Ironi terbesar muncul ketika kita melihat bagaimana para pelaku pembunuhan terhadap warga Alawite di tempat lain justru disambut seperti pahlawan. Dalam tayangan langsung, mereka dipuji sebagai “para pembalas martir”. Kita semua tahu bahwa ketika pelaku kekerasan disambut dengan bunga, bukan borgol, negara telah memilih posisi. Dan ketika negara memilih posisi dalam konflik sektarian, ia tidak lagi menjadi penengah, melainkan penyulut diam-diam. Inilah inti dari rekayasa konflik: tidak perlu menembakkan peluru, cukup biarkan dua komunitas saling menghabisi, lalu kemudi politik dapat diputar dengan lebih leluasa.

Saya melihat pola ini seperti menonton pengulangan sebuah film yang tidak ingin kita tonton lagi, tapi dipaksa kembali ke layar. Dari penculikan dua pemuda Alawite yang kemudian ditemukan tewas di rumah sakit, hingga pembantaian lima orang di desa Umm Hartin al-Gharbiyah, semuanya terjadi dalam rentang waktu yang terlalu dekat untuk dianggap sebagai deretan kebetulan. Dalam konteks rekayasa konflik, kedekatan waktu bukanlah kebetulan; ia adalah strategi. Narasi sektarian yang dijahit dengan rapi butuh momentum agar publik percaya bahwa sebuah perang tak terhindarkan. Dan momentum itu biasanya dibangun dari serangkaian insiden yang tidak dibiarkan “mendingin” sebelum insiden berikutnya meledak.

Bagi saya, absurditasnya terlihat dari cara masyarakat dipaksa memeluk ketakutan yang sudah mereka kenal sejak lama. Seakan-akan mereka tidak diberi kesempatan untuk menolak konflik yang dikemas sebagai takdir. Ketika negara baru melucuti senjata Alawite, publik dapat membaca pesan itu dengan mudah: “Kami tak akan melindungi kalian, jadi pastikan kalian tetap diam.” Minoritas tanpa senjata adalah minoritas yang rentan dibentuk menjadi kambing hitam. Bahkan isi laporan menunjukkan bahwa sebagian kelompok bersenjata yang dekat dengan pemerintah memandang Alawite sebagai target sah. Dalam atmosfer seperti ini, rekayasa konflik bukan sekadar strategi politik, tetapi cara memetakan ulang tatanan sosial berdasarkan siapa yang boleh hidup dalam damai dan siapa yang tidak.

Jika seluruh peristiwa ini dipandang sebagai satu rangkaian, maka inti persoalannya bukan lagi soal siapa membunuh siapa, tetapi siapa yang diuntungkan oleh narasi tersebut. Di banyak konflik, pelaku yang sebenarnya tidak selalu peduli pada korban; mereka peduli pada simbol. Dan apa yang terjadi di Homs adalah upaya menjadikan Alawite sebagai simbol kejahatan masa lalu yang harus “dibersihkan”. Narasi seperti ini memudahkan konsolidasi kekuasaan, memberikan rasa puas bagi pendukung garis keras, dan melahirkan legitimasi palsu untuk tindakan represif. Dalam kondisi seperti ini, diskursus sektarian menjadi mata uang politik paling murah sekaligus paling mematikan.

Saya percaya bahwa rekayasa konflik bekerja efektif karena ia memanfaatkan rasa takut. Ketika masyarakat dicekoki ketakutan, mereka berhenti mengajukan pertanyaan. Mereka mulai melihat tetangga sebagai ancaman, bukan sebagai sesama manusia yang ketakutan seperti mereka. Pada titik inilah propaganda berhasil. Dan pada titik inilah aktor politik merasa menang—karena mereka berhasil mengendalikan arah emosi publik tanpa terlihat melakukannya secara langsung.

Maka, kita harus berani berkata: apa yang terjadi di Homs bukan sekadar bentrok sektarian. Ini adalah panggung yang dirancang untuk membuktikan bahwa sektarianisme masih menjadi alat politik yang efektif, murah, dan mudah dioperasikan. Selama masyarakat terus terjebak dalam narasi yang dibuat untuk mereka, bukan oleh mereka, konflik ini akan terus direproduksi. Dan negara akan selalu punya dalih untuk tidak bertanggung jawab.

Namun, ada ruang kecil bagi harapan—ruang yang hanya dapat dibuka jika publik mulai melihat pola ini sebagai rekayasa, bukan realitas takdir. Ketika kita menyadari bahwa konflik sektarian adalah konstruksi, bukan kondisi alami, maka kita mulai memahami bahwa ia bisa dibongkar. Mungkin tidak hari ini. Mungkin tidak besok. Tapi setidaknya kita bisa menolak menjadi penonton yang menerima script yang sama dari aktor yang berbeda. Karena pada akhirnya, rekayasa konflik hanya berhasil jika kita mengizinkannya.