Analisis
Asia Spring 2025: Gen Z Revolution di Indonesia & Nepal
Kegelisahan itu seperti api kecil di ujung rokok yang lupa dipadamkan—perlahan, tak terlihat, lalu tiba-tiba membakar seluruh ruangan. Di Jakarta, di akhir Agustus 2025, seorang pemuda, Ojek Online bernama Afan Kurniawan dilindas mobil polisi saat ada demonstrasi menentang tunjangan mewah DPR. Darahnya di aspal menjadi bensin bagi amarah Gen Z, menyulut kerusuhan di 173 kota. Gedung DPRD dibakar, rumah menteri seperti Sri Mulyani dirusak, dan bendera One Piece—simbol pemberontakan ala anime—berkibar di tengah asap. Tak lama kemudian, pada awal September di Kathmandu, Nepal, pemerintah memblokir 26 platform media sosial, memutus urat nadi komunikasi Gen Z. Hasilnya? Parlemen terbakar, rumah Perdana Menteri K.P. Sharma Oli jadi puing, dan Oli sendiri mundur dalam sembilan hari. Kita semua tahu, ini bukan sekadar demonstrasi. Ini Gen Z Revolution, sebuah “Asia Spring” yang lahir dari TikTok, Discord, dan kemarahan kolektif terhadap korupsi dan elite yang lupa diri. Tapi, benarkah ini murni suara rakyat, atau ada tangan tak kasatmata yang menarik tali di belakang layar?
Saya rasa, kita tak bisa menutup mata dari ironi ini: di era di mana kita bisa memesan kopi via aplikasi dalam hitungan menit, pemerintah masih berpikir bisa memadamkan kemarahan rakyat dengan cara-cara usang—lindas demonstran, blokir internet, lalu berharap semua diam. Di Indonesia, Penasihat senior Lab 45, Andi Widjajanto, dalam podcast Kompas.com, menyebut di kerusuhan Agustus 2025 sebagai “angsa hitam”—peristiwa tak terduga dengan dampak besar. Tapi, angsa ini tak terbang begitu saja. Koordinasi di 173 kota, ajakan pembakaran DPRD yang muncul dan lenyap di TikTok seperti hantu digital, serangan terarah ke rumah pejabat—ini bukan spontanitas. Ini playbook baru, evolusi dari kerusuhan 1998 yang menumbangkan Soeharto, tapi kini dibalut teknologi canggih. Glitch AI, WhatsApp, Telegram, Signal—alat-alat ini bukan cuma mainan anak muda, tapi senjata untuk mengguncang istana kekuasaan. Andi bilang, “tidak mungkin organik.” Saya setuju. Ada yang menyulut api ini, memanfaatkan kegelisahan ekonomi—pajak melonjak, daya beli merosot—untuk menciptakan kekacauan yang terencana.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Nepal, seolah membaca naskah yang sama, menunjukkan betapa mudahnya api ini menyebar. RT melaporkan, pada 4 September 2025, pemerintah Oli memblokir Facebook, TikTok, hingga Discord, dengan dalih “registrasi.” Tapi, untuk negara di mana setengah keluarga bergantung pada remittance dari pekerja migran via WhatsApp, ini seperti memotong oksigen. Gen Z, 40% dari populasi Nepal, turun ke jalan. Dalam hitungan hari, Singha Durbar—kantor menteri—terbakar. Rumah Oli jadi sasaran. Polisi menembak, 19 hingga 30 tewas, tapi protes tak surut. Malah, Gen Z mengorganisir “parlemen virtual” di Discord, dengan 145.000 anggota memilih Sushila Karki sebagai PM interim. Ini bukan sekadar protes; ini Gen Z Revolution yang menulis ulang aturan politik dengan emoji dan polling online. Ironis, bukan? Pemerintah yang mengira bisa mengontrol internet justru digulingkan olehnya. Kathmandu 2025 adalah Jakarta 1998 dengan filter digital—dan bendera One Piece, yang pertama kali muncul di Indonesia, kini berkibar di Nepal sebagai lambang pemberontakan.
Tapi, mari kita jujur. Kita semua tahu, kemarahan ini bukan lahir dari ruang kosong. Di Indonesia, kenaikan pajak dan tunjangan DPR yang seenaknya adalah tamparan bagi rakyat yang berjuang untuk bayar tagihan listrik. Di Nepal, korupsi sudah jadi sinonim dengan pemerintahan, seperti kata Elza Shirgazina di RT—sistemik, tak tersentuh, dan membuat Gen Z muak. Filipina, meski belum sepanas dua tetangganya, tersulut skandal korupsi miliaran peso di proyek pengendalian banjir. Dana rakyat lenyap ke kantong kontraktor elit, dan Gen Z di sana, terinspirasi Jakarta, mulai bergerak via media sosial. Grab, aplikasi ojek, bahkan jadi alat solidaritas lintas batas, mengirimkan dukungan untuk pengemudi Indonesia. Ini bukan sekadar protes lokal; ini gelombang regional, sebuah Asia Spring yang menghubungkan Jakarta, Kathmandu, dan Manila melalui TikTok, Discord, dan kemarahan yang sama. Tapi, di balik solidaritas ini, saya merasa ada sesuatu yang terlalu rapi, terlalu terkoordinasi, untuk disebut murni suara rakyat.
Pernahkah Anda memesan makanan via aplikasi, lalu tiba-tiba pesanan dibatalkan tanpa alasan? Itulah yang dirasakan ketika melihat “glitch” digital ini. Di Indonesia, Andi Widjajanto menyoroti ajakan pembakaran DPRD yang muncul di TikTok, lalu lenyap dari mesin pencari—seperti disulap. Ini bukan keajaiban, tapi kemungkinan manipulasi AI, kata Andi. Di Nepal, RT melaporkan Discord menjadi “parlemen virtual” yang mengatur protes, bahkan memilih pemimpin baru. Ini bukan spontanitas anak muda main aplikasi; ini seperti seseorang menulis skenario, lalu menekan tombol “publish.” Nikolai Starikov dari RT membandingkan Nepal dengan “Maidan” Ukraina—kerusuhan yang tampak organik tapi dirancang untuk guncang rezim. Saya rasa, Asia Spring ini punya aroma serupa. Indonesia memulai dengan kematian Afan, Nepal dengan ban media sosial, Filipina dengan skandal korupsi—tapi eskalasi ke pembakaran gedung pemerintah, penyerangan rumah elit, dan koordinasi lintas kota? Itu bukan sekadar kemarahan rakyat; itu playbook yang dipelajari dengan baik.
Lalu, siapa dalangnya? Andi Widjajanto melempar hipotesis: elit lokal, friksi institusi seperti Polri vs. TNI, atau bahkan aktor asing yang tak suka kebijakan pro-China Prabowo, seperti penggunaan CIPS alih-alih SWIFT. RT menuding Barat—perusahaan seperti Meta atau Google—mendorong narasi “kebebasan berbicara” di Nepal, sementara blogger pro-BJP India mendukung demonstran karena Oli pro-Beijing. Ekonom India Sanjeev Sanyal menyebut “toolkit mencurigakan” yang sama di Indonesia, Nepal, Bangladesh, dan Sri Lanka—sebuah pola destabilisasi regional. Saya tak bisa menahan senyum getir: kita, rakyat biasa, sibuk bertahan hidup, sementara elit global dan lokal main catur dengan kemarahan kita sebagai pion. Gen Z Revolution, meski penuh semangat, mungkin tak lebih dari alat dalam permainan yang lebih besar. Nepal berhasil guncang pemerintahan—Oli mundur, parlemen bubar. Indonesia? Reshuffle kabinet dan hampir batalnya kunjungan Prabowo ke China. Filipina? Menteri mundur, tapi trauma era Marcos menahan amok. Ini Asia Spring, tapi dengan aktor bayangan di belakang layar.
Bayangkan sebuah grup WhatsApp dengan ratusan ribu anggota, mengatur serangan dalam hitungan jam—itu yang terjadi di Indonesia dan Nepal. Di Jakarta, kerusuhan menyebar ke 173 kota, menargetkan rumah pejabat, bukan mall seperti 1998. Di Kathmandu, Gen Z tak hanya membakar gedung, tapi memilih PM via Discord—sebuah revolusi internet pertama, kata RT. Ini bukan lagi kerusuhan ala Arab Spring dengan Facebook dan Twitter; ini Gen Z Revolution dengan AI dan aplikasi terenkripsi. Tapi, di balik kehebatan teknologi, ada ironi pahit: pemerintah Indonesia dan Nepal, yang mengira bisa mengontrol rakyat dengan menutup internet atau menembak demonstran, justru mempercepat kehancuran mereka sendiri. Oli kehilangan kursi dalam sembilan hari. Prabowo kehilangan menteri kunci. Filipina, untungnya, belajar cepat—investigasi skandal korupsi dan pengunduran menteri meredam api sebelum membesar. Tapi, saya rasa, ini cuma jeda. Jika korupsi dan ketimpangan tak diatasi, Asia Spring akan kembali, lebih ganas.
Saya teringat obrolan di warung kopi, ketika seorang teman berkata, “Pemerintah itu kayak sopir bus yang lupa jalan, tapi malah ngegas.” Indonesia dan Nepal adalah contohnya: kebijakan “bodoh”—tunjangan DPR, ban medsos—menyulut kemarahan yang sudah membara. Gen Z, dengan ponsel mereka, bukan cuma protes, tapi mengatur revolusi. Mereka tak butuh megafon; cukup Discord, TikTok, dan kemarahan. Tapi, di sinilah letak kegelisahan saya: kemarahan ini, meski nyata, terasa seperti dipandu. Glitch AI, simbol One Piece yang melompat dari Jakarta ke Kathmandu, koordinasi serentak di ratusan kota—ini bukan sekadar anak muda iseng. Ada yang memanfaatkan mereka, seperti dalang wayang yang tahu kapan harus tarik benang. RT bilang, di Nepal, Barat mungkin mendorong “kebebasan berbicara” untuk guncang Oli. Andi bilang, di Indonesia, mungkin ada aktor asing anti-China. Saya tak tahu siapa, tapi saya tahu rakyat selalu jadi korban.
Kita semua tahu, kemarahan Gen Z bukan tanpa alasan. Di Indonesia, kelas menengah merosot, pajak naik, sementara DPR sibuk cari keuntungan. Di Nepal, pengangguran 20% dan GDP per kapita setengah dari India membuat Gen Z muak. Filipina? Skandal korupsi adalah tamparan bagi rakyat yang masih trauma banjir. Tapi, ketika kemarahan ini diarahkan ke rumah menteri, parlemen, atau kontraktor elit, saya merasa ada yang terlalu rapi. Asia Spring ini, seperti Arab Spring, dimulai dari nyala kecil—kematian Afan, ban medsos—tapi api besarnya terasa disulut bensin oleh tangan tak terlihat. Andi menyarankan tim pencari fakta untuk ungkap dalangnya; saya setuju, tapi saya juga tahu, kebenaran sering terkubur di balik asap kerusuhan.
Sekarang, bayangkan Anda Gen Z, ponsel di tangan, melihat video polisi tembak demonstran atau elite pesta sementara Anda susah cari kerja. Apa yang Anda lakukan? Mungkin, seperti mereka di Nepal, Anda join Discord dan pilih pemimpin baru. Atau, seperti di Indonesia, Anda angkat bendera One Piece dan turun ke jalan. Tapi, saat Anda melakukannya, tanyakan: siapa yang menulis narasi ini? Siapa yang membuat hashtag viral? Asia Spring 2025 adalah cerminan zaman—Gen Z Revolution yang lahir dari kemarahan, tapi dibentuk oleh teknologi dan, mungkin, tangan-tangan tersembunyi. Saya ingin percaya ini suara rakyat, tapi saya tak bisa mengabaikan skenario di baliknya. Pemerintah harus belajar cepat: dengar rakyat, benahi korupsi, atau bersiap untuk “angsa hitam” berikutnya. Karena, seperti api di ujung rokok, kemarahan Gen Z tak pernah benar-benar padam—ia hanya menunggu angin.
Sumber:
Pingback: Kebangkitan GenZ212: Generasi Z Tantang Kekuasaan Maroko