Trump, Greenland, dan Nafsu Kekuasaan Global

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika dunia membicarakan Greenland hari ini. Sebuah pulau luas berselimut es, jauh dari hiruk-pikuk pusat kekuasaan global, tiba-tiba menjadi bahan debat panas di ruang-ruang diplomasi Eropa. Bukan karena perang, bukan pula karena bencana alam, melainkan karena obsesi seorang presiden Amerika Serikat. Saya rasa keganjilan ini bukan sekadar soal Donald Trump dan keinginannya atas Greenland, tetapi tentang bagaimana kekuasaan global kini bekerja: kasar, transaksional, dan semakin tak peduli pada rasa malu.

Trump dan Greenland terdengar seperti judul satire politik. Namun ironinya, ini nyata. Laporan yang muncul menunjukkan bagaimana para pemimpin Eropa gelisah, berbisik satu sama lain, mencoba menjaga solidaritas dengan Denmark tanpa berani menunjuk langsung ke arah Washington. Kita semua tahu, dalam politik internasional, yang tak disebut namanya justru sering menjadi aktor paling menentukan. Trump hadir di ruangan itu, meski tak satu pun berani memanggilnya.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kegelisahan Eropa bukan tanpa alasan. Trump dan Greenland bukan isu terisolasi, melainkan simpul dari banyak ketakutan yang lebih besar: ketergantungan keamanan, rapuhnya NATO, dan preseden buruk dari tindakan Amerika Serikat di tempat lain, terutama Venezuela. Dalam laporan itu, seorang pejabat Eropa berkata dengan getir bahwa mereka tahu “siapa yang bukan lagi sekutu,” namun masih berharap mereka salah. Kalimat ini terdengar seperti seseorang yang melihat api di ujung rumah, tetapi memilih menunggu hujan.

Di atas kertas, dukungan Eropa terhadap Greenland tampak solid. Negara-negara Nordik, Baltik, hingga kekuatan besar seperti Jerman dan Prancis menyatakan bahwa masa depan Greenland hanya bisa ditentukan oleh Denmark dan rakyat Greenland sendiri. Kalimatnya rapi, bahasanya diplomatis. Namun di balik itu, nyaris tak ada kecaman eksplisit terhadap Amerika Serikat. Trump disebut tanpa disebut. Seperti gajah di ruang tamu, besar, mencolok, dan semua orang pura-pura tak melihat.

Trump dan Greenland juga memperlihatkan standar ganda yang semakin sulit disembunyikan. Ketika Amerika Serikat bertindak agresif di Venezuela, banyak pemimpin Barat memilih diam atau bahkan tersenyum tipis. Nicolás Maduro bukan tokoh yang disukai, sehingga pelanggaran hukum internasional terasa lebih mudah dimaafkan. Namun kini, ketika logika kekuasaan itu diarahkan ke wilayah sekutu NATO, tiba-tiba semua berbicara tentang kedaulatan dan hukum. Saya rasa inilah momen ketika topeng nilai-nilai universal mulai retak.

Bagi Trump, dunia bukanlah tatanan berbasis aturan, melainkan papan negosiasi raksasa. Ia melihat wilayah, sumber daya, dan aliansi seperti properti yang bisa ditawar. Greenland, dengan posisi strategis di Arktik dan potensi sumber dayanya, hanyalah aset yang belum “dioptimalkan”. Bahwa di sana ada sejarah, identitas, dan hak menentukan nasib sendiri, tampaknya bukan variabel utama. Trump dan Greenland bertemu di titik paling telanjang dari politik kekuasaan: siapa kuat, dia menang.

Yang membuat situasi ini semakin absurd adalah pengakuan diplomat Eropa sendiri bahwa Amerika Serikat sebenarnya bisa mendapatkan hampir semua yang diinginkannya dari Greenland tanpa harus menganeksasi. Kerja sama militer, akses ekonomi, investasi—semuanya mungkin. Lalu mengapa Trump tetap bersikeras? Jawabannya barangkali sederhana sekaligus mengganggu: karena ia bisa. Karena belum ada harga yang benar-benar harus dibayar.

Di sinilah bayang-bayang Venezuela kembali muncul. Operasi terhadap Maduro menjadi semacam tes reaksi global. Dunia ribut sebentar, lalu sunyi. Tidak ada konsekuensi berarti bagi Washington. Pesan yang terbaca jelas: pelanggaran norma internasional masih bisa dinegosiasikan selama dilakukan oleh kekuatan besar dan dibungkus narasi yang “tepat”. Trump belajar cepat. Jika Venezuela lolos, mengapa Greenland tidak?

Trump dan Greenland juga menempatkan Eropa pada posisi yang memalukan. Di satu sisi, mereka ingin tampil sebagai penjaga hukum internasional. Di sisi lain, mereka terlalu bergantung pada Amerika Serikat untuk keamanan, terutama dalam konteks Ukraina. Akibatnya, sikap mereka serba tanggung. Mendukung Denmark, ya. Mengutuk Trump, tidak. Ini seperti menegur tetangga yang berisik, tetapi tetap meminjam listrik darinya.

Saya rasa publik Eropa pun merasakan ironi ini. Bagaimana mungkin sebuah aliansi militer sebesar NATO goyah bukan oleh serangan musuh, melainkan oleh ambisi salah satu anggotanya sendiri? Jika Amerika Serikat benar-benar mencoba memaksakan kehendak atas Greenland, maka Pasal 5 NATO—simbol pertahanan kolektif—akan berubah dari jaminan keamanan menjadi lelucon pahit.

Greenland sendiri digambarkan “open for business”. Kalimat ini sering dipakai untuk menenangkan pasar dan mitra asing. Namun keterbukaan ekonomi tidak sama dengan penyerahan kedaulatan. Ini seperti seseorang yang membuka warung di depan rumah, lalu tiba-tiba pembeli ingin membeli rumahnya sekalian. Trump dan Greenland bertabrakan di batas tipis antara kerja sama dan dominasi.

Bagi pembaca di Indonesia atau negara Global South lainnya, kisah ini terasa akrab. Kita semua pernah melihat bagaimana kekuatan besar berbicara soal nilai dan hukum, tetapi bertindak berdasarkan kepentingan. Bedanya, kali ini korbannya bukan negara jauh yang mudah diabaikan, melainkan sekutu dekat. Dan justru karena itu, kepanikan terasa lebih nyata.

Trump dan Greenland seharusnya menjadi alarm keras bagi dunia. Bukan karena aneksasi itu pasti terjadi, tetapi karena logika di baliknya telah dinormalisasi. Ketika dampak dianggap remeh dan tujuan dijadikan satu-satunya kompas, maka hukum internasional berubah menjadi dekorasi. Cantik dilihat, mudah diabaikan.

Saya percaya, jika Eropa terus ragu, maka pesan yang diterima Washington jelas: tekanan berhasil. Dan jika tekanan berhasil di Greenland, ia akan dicoba di tempat lain, dengan alasan lain, terhadap aktor lain. Sejarah kekuasaan selalu bergerak seperti itu—menguji, mendorong, lalu melangkah lebih jauh.

Pada akhirnya, Trump dan Greenland bukan soal satu pulau atau satu presiden. Ini tentang dunia yang sedang belajar hidup tanpa kepastian moral. Tentang bagaimana keberanian untuk berkata “tidak” menjadi barang langka. Dan tentang pilihan yang harus diambil sekarang: membiarkan absurditas ini menjadi norma, atau akhirnya mengaku bahwa garis merah memang ada untuk dilanggar—kecuali jika ada yang berani menjaganya.