Gaza Futuristik, Rakyatnya Dihapus dari Peta

Pagi di Gaza selalu dimulai dengan bunyi yang tidak pernah diminta: dengung drone, sisa ledakan, debu yang belum sempat mengendap. Di tempat seperti ini, kata “masa depan” terdengar ironis, nyaris ofensif. Namun justru di atas puing-puing inilah, para pejabat di Washington menggambar masa depan Gaza dengan percaya diri—lengkap dengan angka miliaran dolar, jargon teknologi tinggi, dan ilustrasi kota cerdas yang tampak bersih dari luka. Saya membaca laporan The Cradle itu dengan perasaan campur aduk: marah, getir, dan heran, bagaimana mungkin sebuah rencana sebesar itu nyaris tak menyebut satu hal paling mendasar—ke mana warga Gaza akan ditempatkan, dan apakah mereka masih dianggap pemilik tanahnya sendiri.

Sejak awal, rencana AS di Gaza itu terdengar seperti brosur investasi, bukan cetak biru pemulihan manusia. Angka 112 miliar dolar disebut dengan ringan, seolah penderitaan bisa dikonversi langsung menjadi spreadsheet. Gaza dibayangkan akan menjadi metropolis berteknologi tinggi, zona ekonomi baru di Mediterania Timur, pusat logistik, pariwisata, dan inovasi. Semua tampak rapi. Terlalu rapi. Karena dalam kerapian itu, kehidupan warga Gaza—dua juta manusia dengan sejarah, trauma, dan hak—menghilang dari narasi. Di sinilah alarm berbunyi: ketika wilayah digambarkan begitu detail, tetapi rakyatnya hanya hadir sebagai catatan kaki, kita sedang menyaksikan kolonialisme yang berganti baju.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Rencana AS di Gaza, bila dibaca tanpa ilusi, memperlihatkan satu pola lama yang kita semua kenal. Dulu penjajahan datang dengan senapan dan bendera. Kini ia datang dengan masterplan, konsultan internasional, dan istilah “rekonstruksi”. Bahasa berubah, substansi tetap sama. Gaza diperlakukan sebagai ruang kosong yang siap diatur ulang, seolah-olah perang telah menghapus hak kepemilikan moral dan politik warga yang masih hidup di sana. Ini bukan sekadar pembangunan; ini adalah pengambilalihan hak menentukan nasib sendiri, dibungkus dalam jargon kemajuan.

Saya rasa kita semua tahu, rekonstruksi pascakonflik seharusnya berangkat dari satu premis sederhana: rakyat setempat adalah subjek utama, bukan hambatan teknis. Namun dalam rencana AS di Gaza, subjek itu dikecilkan, bahkan dihapus. Tidak ada penjelasan jelas tentang hak kembali. Tidak ada jaminan bahwa warga Gaza akan tinggal di tanah yang sama setelah “pembangunan ulang”. Tidak ada mekanisme persetujuan rakyat. Yang ada hanyalah asumsi bahwa masa depan Gaza bisa dirancang dari luar, lalu diterapkan begitu saja. Ini bukan solidaritas global; ini manajemen wilayah pascaperang ala kolonial.

Kita pernah melihat skenario seperti ini, meski dalam konteks berbeda. Bayangkan sebuah kampung di Jakarta digusur demi proyek reklamasi atau jalan tol. Brosur pengembang menjanjikan apartemen modern, ruang hijau, dan ekonomi tumbuh. Tapi warga lama? Dipindahkan sementara. Dijanjikan kompensasi. Lalu perlahan tersingkir, tak pernah benar-benar kembali. Bedanya, di Gaza, skala dan dampaknya jauh lebih brutal. Rencana AS di Gaza bukan hanya soal beton dan kaca, melainkan tentang siapa yang berhak tinggal, bekerja, dan hidup bermartabat di tanah itu.

Ironinya, rencana ini diklaim sebagai solusi kemanusiaan. Padahal kemanusiaan tanpa kedaulatan adalah slogan kosong. Anda tidak bisa memulihkan martabat manusia sambil mencabut hak politiknya. Hak menentukan nasib sendiri bukan bonus tambahan; ia fondasi. Ketika rencana AS di Gaza mengabaikan fondasi ini, ia otomatis berdiri di atas logika penjajahan. Gaza direduksi menjadi proyek, bukan komunitas. Penduduknya menjadi variabel yang harus “dikelola”, bukan warga yang harus didengarkan.

Di titik ini, kata “penjajahan baru” bukan hiperbola emosional. Ia deskripsi yang akurat. Penjajahan modern tidak selalu membutuhkan administratur kolonial yang tinggal di wilayah jajahan. Cukup dengan mengendalikan keputusan strategis: keamanan, ekonomi, ruang, dan masa depan. Dalam rencana AS di Gaza, semua keputusan kunci itu berada di luar tangan rakyat Gaza. Mereka mungkin akan diundang sebagai tenaga kerja, atau penerima manfaat, tetapi bukan sebagai pemilik. Ini pola klasik: tanah tetap, rakyat bergeser.

Sindiran pahitnya, semua ini dibungkus dengan bahasa kemajuan. Gaza digambarkan akan “bangkit”, “maju”, “terintegrasi dengan ekonomi global”. Namun kemajuan versi siapa? Untuk siapa? Jika kemajuan berarti warga asli kehilangan hak atas ruang hidupnya, maka itu bukan kemajuan, melainkan perampasan yang dipoles. Dulu disebut civilizing mission. Kini disebut high-tech redevelopment. Kita diminta percaya bahwa penderitaan bisa ditebus dengan teknologi, tanpa harus menyelesaikan ketidakadilan politik yang menjadi akar konflik.

Rencana AS di Gaza juga menunjukkan absurditas lain: seolah konflik Palestina bisa diselesaikan dengan arsitektur. Seolah gedung pintar dan jalur transportasi modern bisa menggantikan keadilan. Ini seperti memperbaiki atap rumah yang pondasinya sengaja dibiarkan retak. Tanpa pengakuan hak rakyat Palestina, tanpa jaminan kedaulatan, rekonstruksi apa pun hanya akan menjadi siklus kekerasan berikutnya. Kota futuristik yang berdiri di atas pengusiran adalah monumen kegagalan moral.

Saya membayangkan seorang warga Gaza membaca rencana ini. Ia kehilangan rumah, mungkin anggota keluarga. Lalu ia diberi janji tentang kota pintar yang belum tentu bisa ia huni. Apa artinya semua itu baginya? Mungkin terdengar seperti ejekan halus. Rencana AS di Gaza berbicara tentang masa depan tanpa menengok masa kini, apalagi masa lalu. Padahal ingatan kolektif Palestina penuh dengan contoh “sementara” yang berubah menjadi permanen. Pengungsian yang tak pernah selesai. Janji yang menguap.

Dalam konteks global, rencana ini berbahaya karena menormalisasi satu ide: bahwa wilayah konflik bisa “direset” tanpa persetujuan rakyatnya. Jika ini diterima, maka standar internasional tentang hak menentukan nasib sendiri runtuh perlahan. Hari ini Gaza, besok wilayah lain. Ini bukan paranoia; ini pola sejarah. Penjajahan selalu mencari legitimasi baru agar tampak wajar di mata dunia.

Pada akhirnya, rencana AS di Gaza memaksa kita bertanya pada diri sendiri: apakah kita akan terpukau oleh render kota futuristik, atau berani bertanya siapa yang disingkirkan dari gambar itu? Saya memilih yang kedua. Karena tanpa warga Gaza sebagai penentu utama masa depan mereka sendiri, setiap rencana hanyalah kolonialisme yang disamarkan. Kita bisa menyebutnya apa pun—rekonstruksi, investasi, pemulihan—tetapi substansinya tetap sama: kekuasaan atas tanah dan hidup orang lain, tanpa persetujuan mereka.

Dan di situlah letak kegelisahan saya yang paling dalam. Gaza tidak membutuhkan wali global yang merasa paling tahu. Gaza membutuhkan keadilan. Tanpa itu, 112 miliar dolar hanyalah angka besar yang menutupi fakta kecil namun krusial: sebuah bangsa sedang didorong keluar dari masa depannya sendiri. Kita mungkin tersenyum pahit membaca janji-janji kemajuan itu, tetapi sejarah jarang tertawa bersama korban. Ia hanya mencatat siapa yang bersuara, dan siapa yang diam ketika penjajahan berganti wajah.