Gaza dan Seni Kelam Manajemen Kolonialisme

Ada momen-momen tertentu ketika sebuah berita terasa seperti tamparan pelan yang menyadarkan kita bahwa absurditas dapat menjadi begitu rapi, begitu terstruktur, dan begitu elegan dalam penyamarannya. Seperti ketika saya membaca laporan tentang rencana membelah Gaza menjadi dua zona: hijau dan merah. Seolah-olah sebuah kota, yang bahkan sudah runtuh, masih harus digurat lagi dengan garis-garis baru agar lebih mudah dikelola. Saya membayangkan reruntuhan rumah, bau debu yang tak kunjung reda, dan di antara itu semua—tiba-tiba hadir gagasan “Alternative Safe Communities” dalam bentuk kontainer-kontainer berpendingin, seperti perumahan sementara bagi para korban banjir, kecuali kali ini banjirnya adalah perang yang tak pernah berhenti. Dan entah mengapa kalimat-kalimat birokratis itu terasa lebih dingin daripada baja yang menopang kamp-kamp tersebut.

Dalam hati saya, ada rasa ganjil. Kenapa rencana sebesar ini tampak begitu masuk akal bagi para perancangnya? Mengapa setiap poinnya terdengar seperti “manajemen risiko”, bukannya pemulihan? Kita seperti sedang membaca laporan teknis pembangunan jalan tol, padahal yang sedang dibahas adalah nasib dua juta manusia. Maka saya rasa, untuk menyebut semua ini sebagai Manajemen Kolonialisme AS-Israel di Gaza, memang tidak berlebihan. Justru terlalu lunak, mungkin. Karena rencana ini bukan sekadar pengaturan ulang ruang; ini upaya mendesain kembali kehidupan, perilaku, bahkan masa depan suatu bangsa melalui garis peta dan tembok-tembok sementara yang perlahan akan menjadi permanen.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Ketika The New York Times menyebut bahwa Aryeh Lightstone memimpin proyek yang didukung Jared Kushner—mulai membangun 10 hingga 11 “komunitas aman” untuk 20–25 ribu penghuni per lokasi—saya merasa seperti sedang membaca draft awal novel distopia. Komunitas modular lengkap dengan perimeter keamanan dan screening ketat. Klinik yang berfungsi hanya jika Anda lulus verifikasi. Sekolah yang berdiri di tanah yang tidak pernah Anda pilih. Rumah yang bukan rumah, tetapi prosedur panjang yang bentuknya kebetulan menyerupai bangunan. Dalam logika Manajemen Kolonialisme AS-Israel di Gaza, manusia bukan warga; mereka adalah populasi yang harus disortir berdasarkan tingkat keterkendaliannya. Dan inilah yang membuat rencana tersebut bukan sekadar “solusi ruang”, melainkan strategi jangka panjang untuk mendefinisikan ulang siapa yang layak hidup di tempat tertentu.

Sementara Wall Street Journal menambahkan bahwa militer AS ikut membersihkan puing dan UXO di zona hijau, saya tidak bisa menahan ironi yang muncul dalam kepala. Orang-orang ini membersihkan tempat yang mereka harapkan menjadi “zona aman”, sementara zona merah—tempat sebagian besar warga Gaza masih tinggal—dibiarkan menjadi semacam ruang antah berantah. Diberi label: “Hamas-controlled.” Tapi ketika Anda memberi label seperti itu pada sebuah ruang, Anda bukan hanya menamai wilayah; Anda sedang menempatkan seluruh penduduknya ke dalam kategori risiko. Dan kategori itu akan menjadi dasar bagi kebijakan berikutnya, pembatasan berikutnya, bahkan mungkin pembenaran berikutnya untuk tindakan apa pun yang dianggap perlu.

Dalam konteks ini, Manajemen Kolonialisme AS-Israel di Gaza bukan lagi sekadar istilah analitik; ia adalah gambaran paling jujur tentang bagaimana Gaza sedang diperlakukan. Sebuah wilayah yang dipetakan, dialirkan, ditempatkan dalam “kanalisasi” ruang dan waktu. Zona yang “boleh hidup” versus zona yang “boleh ditinggalkan terbakar.” Jika di Indonesia kita punya cerita kanal sungai yang mengarahkan aliran air agar tidak meluap, di Gaza kanal yang dibangun adalah untuk mengarahkan manusia agar tidak “menyebar”, tidak “mengganggu”, dan tidak melintasi garis-garis tertentu. Bedanya, aliran air tidak punya hak. Manusia punya. Setidaknya secara teori.

Lalu ada bagian paling getir: kekhawatiran diplomat Eropa bahwa warga Gaza mungkin tidak akan diizinkan meninggalkan kamp-kamp tersebut. Atau ketakutan Mesir bahwa kamp-kamp di Rafah adalah langkah awal menuju pemindahan paksa besar-besaran ke Sinai. Ini bukan kekhawatiran baru; semua konflik kolonial selalu memiliki pola yang sama. Pengusiran, pemampatan, pemindahan. Dalam versi yang lebih modern, ia dibungkus dengan istilah seperti “stabilization force” atau “humanitarian relief corridor”. Tapi intinya tetap—mengelola keberadaan orang-orang yang dianggap mengganggu proyek politik jangka panjang.

Ketika Israel memperkuat garis kuning internal dengan tank, berm, dan infrastruktur air-listrik baru, saya tidak bisa tidak melihatnya sebagai upaya mematri garis itu sebagai batas permanen. Kita semua tahu, di wilayah manapun, tidak ada infrastruktur yang dibangun tanpa maksud jangka panjang. Jika Anda memasang pipa air dan jaringan listrik, itu bukan tanda sementara. Itu tanda niat. Niat untuk bertahan. Dan dalam konteks Manajemen Kolonialisme AS-Israel di Gaza, niat itu jelas: mempertahankan segmentasi ruang yang membuat satu sisi layak hidup dan satu sisi dibiarkan sekarat.

Jonathan Whittall mengaitkan rencana ini dengan sejarah counterinsurgency dan kolonialisme tradisional—strategic hamlets, new villages, bantustan. Saya rasa dia benar. Ini persis seperti itu, hanya dengan estetika abad ke-21. Kamera CCTV menggantikan pos kolonial. Dinding modular menggantikan pagar kawat. Screening digital menggantikan daftar penduduk. Kolonialisme hari ini bukan lagi tentang bendera yang dikibarkan, tetapi tentang siapa yang boleh lewat perbatasan, siapa yang boleh tinggal, siapa yang harus dicegah mendapatkan akses listrik, siapa yang harus tetap berada di “wilayah merah” agar kebijakan dapat terus dibenarkan.

Saya terus bertanya-tanya dalam hati: bagaimana mungkin kita masih menyebut semua ini sebagai stabilisasi? Bagaimana kita bisa memandang peta yang dipotong-potong ini sebagai rencana kemanusiaan? Mungkin karena kita sudah terlalu sering melihat absurditas menjadi normal. Atau mungkin karena bahasa diplomatik telah begitu lihai mengaburkan niat asli. “Safety.” “Security.” “Screening.” “Alternative communities.” Kata-kata itu terdengar lembut, bahkan penuh perhatian. Tapi ketika ditempatkan dalam konteks Gaza yang hancur, mereka menjadi seperti kain sutra yang disampirkan untuk menutupi luka dalam yang masih menganga.

Saya rasa kita semua tahu, tanpa perlu menjadi analis geopolitik, bahwa proyek ini bukan tentang menyelesaikan konflik. Bukan tentang membangun kehidupan baru bagi warga Gaza. Ini tentang mengatur mereka agar tetap berada dalam struktur yang dapat dikendalikan. Tentang memastikan agar wilayah tertentu “bersih” dari risiko menurut definisi para perancangnya. Dan tentang menjaga agar garis kuning tetap berada di tempatnya sampai waktu yang mereka anggap tepat untuk menentukan langkah berikutnya.

Pada akhirnya, saya melihat seluruh proyek ini sebagai sebuah eksperimen besar tentang bagaimana kolonialisme bisa tetap hidup tanpa terlihat seperti kolonialisme. Bagaimana sebuah wilayah bisa dipecah, dipilah, dan dipetakan ulang tanpa perlu mencaplok secara formal. Gaza dijadikan laboratorium. Rakyatnya menjadi subjek percobaan. Dan seluruh dunia diperlihatkan bagaimana Manajemen Kolonialisme AS-Israel di Gaza bekerja sebagai formula: rekonstruksi yang bukan rekonstruksi, keamanan yang bukan keamanan, pemisahan yang dibalut dengan kata “stabilisasi”, dan dispossession yang dikelola dengan sangat rapi.

Saya tidak tahu bagaimana akhir dari cerita ini. Tetapi saya tahu, sebagai manusia yang pernah melihat bagaimana ruang-ruang di negara saya sendiri juga sering dikelola tanpa suara penduduknya, saya merasa getir. Karena apa yang terjadi di Gaza bukan hanya tragedi politik; ia adalah cermin tentang bagaimana kekuasaan bisa mendesain ulang hidup orang lain sambil tetap menyebutnya sebagai bantuan. Dan kita, entah mau atau tidak, dipaksa menyaksikan bagaimana kolonialisme lama muncul kembali dalam wajah yang lebih modern, lebih teknokratis, dan lebih dingin.