Koalisi yang Membunuh Perlawanan di Timur Tengah

Di dunia yang kian absurd ini, terkadang yang paling menakutkan bukanlah perang, tetapi cara damai dipentaskan sebagai drama sandiwara. Bayangkan: seorang mantan pemimpin Al-Qaeda, Ahmad al-Sharaa, kini duduk di Gedung Putih, disambut dengan senyum diplomatik dan tepukan bahu hangat dari utusan Amerika Serikat. Ia dipuji sebagai “mitra baru melawan terorisme,” bahkan dielu-elukan karena membantu Israel menghadapi Hizbullah. Dunia pun bertepuk tangan. Tapi tepuk tangan itu—kalau kita dengarkan baik-baik—berbunyi sumbang, seperti tepuk tangan di pemakaman.

Tom Barrack, utusan AS yang terkenal dengan retorika berbalut moralitas palsu, dengan bangga menyatakan bahwa Damaskus kini “aktif membantu Washington dan Tel Aviv menghadapi jaringan teroris.” Katanya, Suriah telah “bertransformasi dari sumber teror menjadi mitra antiteror.” Kalimat yang terdengar heroik di telinga birokrat Washington itu sejatinya adalah epitaf bagi cita-cita lama: Suriah yang dulu menjadi simbol perlawanan kini resmi dikubur dalam bendera putih. Apa yang disebut koalisi anti-teror kini adalah nama samaran bagi koalisi anti-perlawanan.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kita sedang menyaksikan lahirnya strategi baru penjinakan Timur Tengah. Bukan dengan bom, bukan dengan invasi. Tapi dengan kooptasi, dengan menyulap mantan musuh menjadi penjaga gerbang kepentingan Amerika dan Israel. Ahmad al-Sharaa—yang dulu berdiri di balik Front al-Nusra, salah satu cabang Al-Qaeda paling brutal di Suriah—kini bicara di Washington Post tentang pentingnya “stabilitas kawasan” dan “kerja sama melawan ekstremisme.” Ironi macam apa ini? Seorang ekstremis yang mengebom Beirut kini diangkat menjadi duta stabilitas. Jika Orwell masih hidup, mungkin ia akan menulis bab baru dalam 1984: “Perang adalah Perdamaian, Terorisme adalah Keamanan.”

Yang lebih getir, koalisi ini tak sekadar soal aliansi politik. Ia adalah pergeseran moral besar-besaran. Washington tahu betul siapa Sharaa. Tapi selama ia bersedia memutus hubungan dengan Iran dan menekan Hizbullah, semua dosa masa lalu seketika dihapus. Dulu ia disebut teroris; kini ia disebut reformis. Dulu musuh, sekarang mitra. Begitulah cara kekuasaan bekerja: bukan menegakkan kebenaran, tapi mengatur siapa yang boleh disebut benar hari ini dan salah besok.

Saya rasa, inilah bentuk paling halus dari penjajahan modern—penjinakan lewat persahabatan. Suriah tak lagi berdiri sebagai negara merdeka, melainkan sebagai proxy keamanan baru di bawah komando Tel Aviv. Dalam laporan yang sama, Barrack menegaskan bahwa Damaskus akan membantu “membongkar jaringan Hamas, IRGC, dan Hizbullah.” Kalimat itu terdengar seperti strategi kontra-teror, tapi sejatinya itu adalah deklarasi perang terhadap Poros Perlawanan: Iran, Suriah lama, dan Lebanon. Ironisnya, Poros yang dulu berdiri di bawah panji “anti-imperialisme” kini dipatahkan oleh salah satu anggotanya sendiri.

Persekutuan ini tak datang tiba-tiba. Setelah kejatuhan Bashar al-Assad pada 2024, kekosongan kekuasaan diisi oleh kelompok bersenjata yang dulunya berafiliasi dengan Al-Qaeda. Barat melihat peluang emas: bukan hanya untuk menyingkirkan rezim pro-Iran, tapi juga untuk mengubah Suriah menjadi sekutu strategis. Maka lahirlah “Suriah baru”—negara yang dijual kepada Washington dengan label “reformasi politik.” Tapi yang sebenarnya dijual bukan sekadar kedaulatan, melainkan memori perjuangan. Suriah, negeri yang dulu menampung pengungsi Palestina dan menjadi panggung solidaritas Arab, kini justru ikut menekan Gaza lewat sekutunya.

Koalisi ini ibarat pernikahan yang dibangun di atas reruntuhan moral. Washington membutuhkan “narasi kemenangan” setelah bertahun-tahun gagal di Timur Tengah, dan Sharaa membutuhkan legitimasi. Mereka saling memanfaatkan, seperti dua pedagang di pasar gelap sejarah. Tapi harga yang dibayar mahal: rakyat Suriah kini hidup dalam paradoks—mereka diperintah oleh rezim yang mengaku melawan teror, padahal terlahir dari rahim teror itu sendiri.

Bagi Lebanon, babak baru ini hanya berarti satu hal: ancaman baru yang datang dari dua arah. Dari selatan, Israel terus melanggar gencatan senjata dan membunuh puluhan warga. Dari timur, Suriah baru menekan Beirut agar melucuti Hizbullah. Barrack terang-terangan mengancam bahwa kampanye militer besar akan datang bila Lebanon tak segera “membersihkan” selatan. Padahal dunia tahu, pasukan Lebanon sudah menjalankan perintah PBB untuk membongkar infrastruktur Hizbullah di sekitar Sungai Litani. Namun Israel terus melanggar kesepakatan tanpa konsekuensi, sementara Washington berpura-pura buta.

Beginilah cara koalisi baru ini bekerja: menciptakan kesan seolah hanya ada satu ancaman—Poros Perlawanan—dan bahwa segala bentuk kekerasan yang dilakukan atas nama “stabilitas” adalah sah. Tapi kita tahu, stabilitas yang lahir dari ketakutan hanyalah bentuk lain dari penjajahan. Mereka menyebutnya security cooperation, tapi yang sebenarnya sedang mereka bangun adalah tembok baru penindasan.

Ada yang berkata, politik adalah seni kemungkinan. Tapi di Timur Tengah, ia lebih mirip seni pengkhianatan. Suriah baru membuktikannya. Dulu, Damaskus menjadi simbol kehormatan bangsa Arab—penolak keras normalisasi dengan Israel. Kini, perbatasan yang dulu dijaga dengan darah para prajurit justru dibuka untuk “kerja sama intelijen.” Semua atas nama “melawan teror.” Tapi siapa sebenarnya yang diteror? Rakyat Palestina yang kehilangan tanah? Rakyat Lebanon yang kehilangan keluarga? Atau kita semua, yang kehilangan akal sehat saat dunia memuji teroris yang berganti jas dan dasi?

Saya teringat pepatah lama: tidak ada penjajahan yang lebih berbahaya daripada penjajahan yang datang dengan senyum. Itulah yang kini terjadi di Damaskus. Washington tidak lagi perlu menjatuhkan bom; cukup mengundang Sharaa ke Gedung Putih dan menulis perjanjian keamanan. Dengan pena, bukan peluru. Dengan tepuk tangan, bukan tank. Tapi dampaknya sama: kedaulatan runtuh, perlawanan lumpuh, dan sejarah dikhianati.

Jika kita melihat lebih dalam, apa yang dilakukan Suriah baru adalah contoh klasik dari imperialisme lunak: menyerahkan kendali demi rasa aman yang semu. Ia berpikir bisa bertahan dengan berpihak pada yang kuat, tapi lupa bahwa yang kuat selalu lapar. Hari ini mereka meminta bantuan melawan Hizbullah; besok mereka akan menuntut penyerahan penuh wilayah Golan. Dan saat itu tiba, Damaskus akan sadar bahwa ia tak lagi memiliki kekuatan untuk berkata tidak.

Koalisi yang membunuh perlawanan ini bukan hanya menghancurkan kekuatan politik, tapi juga mematikan jiwa bangsa-bangsa Arab. Ia mengubah bahasa perlawanan menjadi bahasa korporat: “stabilitas,” “koordinasi,” “rekonstruksi.” Semua kata yang terdengar indah di rapat diplomatik, tapi hampa di mata anak-anak Gaza yang hidup di bawah bayang pesawat tempur Israel—pesawat yang kini terbang dengan informasi intelijen dari Suriah.

Kita, di Indonesia, mungkin jauh dari medan itu. Tapi absurditas ini terasa dekat. Karena setiap kali kebenaran dikalahkan oleh propaganda, setiap kali pelaku kekerasan diberi penghargaan, dan setiap kali sejarah dibalikkan demi kepentingan politik, maka itu bukan hanya tragedi Timur Tengah—itu tragedi peradaban. Saya rasa kita perlu berhenti sejenak dan bertanya: kalau Suriah bisa dijinakkan dengan label “mitra damai,” berapa lama lagi sebelum dunia lupa makna damai itu sendiri?

Dalam koalisi yang membunuh perlawanan, yang mati pertama bukan Hizbullah, bukan Iran, bukan pun Lebanon. Yang mati pertama adalah kebenaran. Dan setelah itu, dunia hanya tinggal menunggu giliran untuk dikubur bersama nuraninya sendiri.