Surat Terbuka Hizbullah dan Ironi Dunia yang Tuli

Ada sesuatu yang getir sekaligus menggetarkan dalam bahasa surat terbuka Hizbullah yang ditujukan kepada Presiden Joseph Aoun, Perdana Menteri Nawaf Salam, Ketua Parlemen Nabih Berri, dan rakyat Lebanon. Bukan sekadar retorika politik, melainkan semacam jeritan yang ditulis dengan kesabaran panjang—jeritan dari bangsa kecil yang terus dipaksa tunduk oleh kekuatan yang lebih besar. Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden, Perdana Menteri, dan rakyat Lebanon, Hizbullah menulis seolah berbicara bukan hanya kepada pejabat negaranya, tetapi juga kepada dunia yang sudah lama pura-pura tuli.

Surat itu bukan deklarasi perang, melainkan pengingat akan fakta yang terlalu sering disembunyikan: bahwa sejak gencatan senjata 27 November 2024, Israel terus melanggar kesepakatan. Pelanggaran udara, laut, dan darat terjadi berulang kali—dan semua itu disertai tekanan politik agar Lebanon tunduk pada syarat baru: perlucutan senjata Hizbullah. Sebuah syarat yang bahkan tidak tertulis dalam perjanjian gencatan. Di sinilah absurditasnya dimulai. Israel yang berulang kali melanggar kesepakatan justru menuduh pihak yang mematuhinya sebagai ancaman bagi perdamaian.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Hizbullah menjawab dengan tenang tapi tegas: “Kami telah mematuhi gencatan, tapi Zionis terus melanggar.” Kalimat itu tampak sederhana, tapi di baliknya terkandung tuduhan moral yang berat. Dunia barat yang sibuk menulis resolusi tentang perdamaian justru diam terhadap pelanggaran nyata. Resolusi PBB 1701 yang seharusnya melindungi wilayah Lebanon dari agresi Israel telah berubah menjadi dokumen kosong—dipajang sebagai simbol, tapi tak lagi dijalankan.

Dalam surat itu, Hizbullah tak hanya menolak tuduhan bahwa mereka ingin menyeret Lebanon ke perang baru. Mereka menegaskan bahwa semua langkah mereka adalah reaksi, bukan provokasi. Mereka tidak menuntut lebih dari hak yang dijamin hukum internasional: hak untuk mempertahankan diri. Tapi karena hak itu dijalankan oleh bangsa yang kecil, dunia menamakannya “milisi.”

Yang menarik, surat itu bukan sekadar pernyataan politik; ia adalah teks yang sarat dengan kesadaran sejarah. Hizbullah menyadari bahwa Lebanon sedang berada di persimpangan antara kedaulatan dan penaklukan. Mereka tahu bahwa setiap serangan Israel diinterpretasikan oleh media Barat sebagai “respons keamanan,” sementara setiap tembakan Hizbullah dibingkai sebagai “ancaman terhadap stabilitas.” Surat itu seperti tamparan bagi logika internasional yang terbalik: bahwa pelanggar bisa menuntut syarat, dan korban diminta bernegosiasi agar tak diserang lagi.

Bagi saya, surat ini juga bentuk perlawanan terhadap perang makna. Dalam dunia yang dikendalikan narasi, Hizbullah berusaha merebut kembali kendali atas penjelasan tentang siapa yang menyerang siapa. Mereka menolak tunduk pada bahasa diplomasi yang sudah lama dikooptasi kekuatan besar—bahasa yang memaksa negara kecil untuk berbicara dengan nada sopan bahkan ketika dijajah.

Lihat bagaimana mereka membingkai ulang isu “eksklusivitas senjata.” Pemerintah Lebanon sebelumnya, di bawah tekanan Amerika dan Eropa, menyebut bahwa hanya negara yang boleh memegang senjata. Tapi Hizbullah menulis dengan sinis namun logis: “Masalah eksklusivitas senjata tidak bisa dibahas sebagai tanggapan terhadap tekanan asing atau pemerasan Israel.” Mereka menolak dikriminalisasi karena bersenjata, sebab senjata mereka bukan untuk menantang negara, melainkan untuk mempertahankannya dari musuh yang berulang kali menyerang.

Dan di titik ini, surat itu menjadi lebih dari sekadar teks politik—ia berubah menjadi manifestasi moral. Hizbullah sedang menegaskan kembali hak rakyat untuk tidak diam ketika negaranya dilanggar. Bahwa kedaulatan tidak bisa dijaga hanya dengan resolusi diplomatik, tapi dengan keberanian rakyat yang siap menanggung akibatnya.

Bagi sebagian orang, ini dianggap berbahaya. Barat menyebutnya “penghalang perdamaian.” Tapi mari kita bertanya: perdamaian macam apa yang diminta Israel? Perdamaian yang mensyaratkan penyerahan diri sepenuhnya? Perdamaian yang hanya berlaku jika rakyat Lebanon melucuti senjata dan menerima bahwa langit mereka tetap boleh dilintasi pesawat musuh? Itu bukan perdamaian, itu penjajahan dengan gaya modern.

Hizbullah tahu persis permainan ini. Dalam suratnya, mereka memperingatkan agar Lebanon tidak terjebak dalam “perangkap negosiasi baru” yang hanya akan menguntungkan Israel. Mereka tahu bahwa setiap pembicaraan yang dimediasi kekuatan besar selalu berakhir dengan formula lama: Israel boleh melanggar, Lebanon harus menahan diri. Dengan nada getir, surat itu menolak formula itu—menolak menjadi korban yang sopan.

Namun, di luar teksnya, surat itu juga mencerminkan realitas sosial yang lebih dalam. Bagi rakyat di selatan Lebanon, Hizbullah bukan sekadar organisasi, melainkan pelindung konkret dari ancaman yang mereka lihat setiap hari. Ketika drone Israel melintas di atas atap rumah, mereka tidak menunggu PBB. Mereka tahu siapa yang akan berdiri di garis depan. Maka surat ini, meski ditujukan kepada elite politik Beirut, sejatinya berbicara kepada rakyat yang memahami bahwa kedaulatan tidak dijaga dengan pidato, melainkan dengan keberanian.

Ironinya, dunia yang begitu cepat mengutuk Hizbullah tidak pernah bersuara lantang ketika Israel melanggar gencatan yang sama. Bahkan media internasional menulis dengan diksi yang nyaris komikal: “Israel menanggapi ancaman dari utara.” Ancaman? Dari siapa? Dari negara yang bahkan belum pernah menginvasi tanah orang lain? Begitulah kekuasaan bekerja: yang berkuasa menentukan kata, dan kata menentukan siapa yang bersalah.

Saya rasa, surat ini juga menjadi pengingat pahit bagi Lebanon sendiri. Hizbullah menulis dengan bahasa nasionalis yang jarang mereka gunakan secara terbuka. Mereka tidak menonjolkan identitas sektarian, tidak menyebut Syiah atau Sunni, melainkan “rakyat Lebanon.” Ini adalah sinyal bahwa mereka ingin mengajak seluruh bangsa berdiri di sisi yang sama—melawan logika internasional yang memperlakukan Lebanon seperti wilayah penyangga, bukan negara berdaulat.

Dan pada akhirnya, inti pesan surat itu sederhana tapi tajam: “Jangan biarkan musuh yang menyerang kita menentukan bagaimana kita membela diri.” Kalimat ini mengandung paradoks moral global. Sebab di dunia yang diatur oleh kekuatan besar, bahkan hak untuk mempertahankan diri pun harus mendapat izin.

Dalam sejarah panjang Timur Tengah, surat Hizbullah ini mungkin akan dibaca sebagai catatan kecil. Tapi sesungguhnya, ia adalah dokumen besar tentang keberanian untuk berbicara jujur ketika dunia menutup telinga. Ia bukan sekadar tentang Lebanon, melainkan tentang setiap bangsa kecil yang menolak tunduk pada logika kekuasaan.

Dan mungkin, di balik segala tuduhan dan demonisasi, di situlah letak kekuatan sejati Hizbullah: mereka tetap berbicara ketika semua orang memilih diam.