Opini
Olimpiade, Netralitas yang Retak di Atas Darah
Langit politik global tampak cerah hanya di atas kertas. Tapi di bawahnya, dunia bergejolak. Ketika Komite Olimpiade Internasional (IOC) menegur Indonesia karena menolak visa atlet Israel, ada sesuatu yang terasa ganjil. Seolah dunia menuntut kita untuk diam atas pembantaian, hanya demi menjaga citra “netralitas olahraga”. Absurd, bukan? Di satu sisi, ribuan anak Palestina tewas di bawah reruntuhan rumahnya; di sisi lain, dunia menegur Indonesia karena menolak pelaku dari negeri yang menekan tombol rudal itu.
Saya rasa, di sinilah letak ironi paling besar dari zaman ini: mereka yang membunuh bisa datang berlaga, tapi mereka yang memprotes pembunuhan justru dihukum. IOC berbicara tentang perdamaian, tapi berdiri di atas tumpukan abu Gaza. Mereka bicara soal sportivitas, tapi menutup mata pada genosida yang bahkan terekam live di media sosial. Dunia tampak ingin menormalkan absurditas ini, dan Indonesia dianggap biang kerok hanya karena menolak tunduk.
Dukung Vichara dengan berdonasi 💛
Pernyataan resmi IOC terdengar megah: “Menegakkan prinsip non-diskriminasi dan netralitas politik.” Tapi netral terhadap siapa? Terhadap korban atau terhadap pelaku? IOC menangguhkan kerja sama, menghentikan dialog, bahkan menyingkirkan Indonesia dari daftar calon tuan rumah Olimpiade 2036. Hukuman ini terdengar heroik dalam logika birokrasi internasional, tapi memalukan dalam logika kemanusiaan. Karena yang Indonesia lakukan bukanlah diskriminasi, melainkan konsistensi — konsistensi terhadap sejarah panjang dukungan pada Palestina.
Kita semua tahu, netralitas sering jadi topeng paling rapi untuk pembiaran. IOC tidak memboikot Amerika ketika menyerang Irak. Tidak menegur Israel saat menyerbu Rafah. Tidak menangguhkan kompetisi ketika dunia tahu bahwa atlet Palestina dibunuh dalam perjalanan ke stadion. Tapi begitu Indonesia menolak memberikan visa, tiba-tiba dunia geger. Ini bukan tentang sportivitas; ini tentang politik kekuasaan yang ingin memastikan semua negara tunduk pada narasi tunggal: bahwa Israel berhak diundang ke semua meja, meski tangannya berlumur darah.
Saya tidak akan berpura-pura netral dalam hal ini. Karena netral terhadap genosida sama artinya dengan berpihak pada pelaku. Indonesia tahu itu. Menpora Erick Thohir pun tahu itu ketika ia berkata, keputusan ini “untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan kepentingan publik.” Sebagian orang mungkin menganggap itu bahasa diplomatik, tapi sejatinya, di balik kalimat itu ada keberanian politik yang langka: keberanian untuk berkata tidak di hadapan tekanan global.
IOC menuduh Indonesia melanggar Piagam Olimpiade. Tapi mari kita balik pertanyaannya: apa artinya piagam jika ia membungkam nurani? Apa artinya perdamaian jika ia menuntut kita menerima penjajah sebagai tamu kehormatan? Kita bangsa yang diajarkan sejak kecil bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka menolak Israel bukan kebencian, tapi konsekuensi logis dari amanat konstitusi. Kita tidak sedang menolak atlet; kita menolak simbol penindasan yang dilembagakan.
Sebagian kalangan mungkin khawatir Indonesia akan dikucilkan. Akan kehilangan kesempatan besar jadi tuan rumah Olimpiade. Tapi, jujur saja, apakah kehormatan sejati sebuah bangsa diukur dari jumlah event internasional yang digelar di stadionnya, atau dari keberanian moralnya di hadapan ketidakadilan? Sejarah tidak mengingat negara karena medali emas, melainkan karena sikapnya saat dunia kehilangan arah.
IOC, dalam semua keangkuhannya, tampak lupa bahwa olahraga lahir dari kemanusiaan, bukan sebaliknya. Ia lahir dari gagasan bahwa manusia bisa berkompetisi tanpa membunuh. Tapi sekarang, konsep itu dikorbankan di altar kepentingan politik global. “Sport without politics,” kata mereka. Padahal politiklah yang memilih siapa yang boleh berlaga, siapa yang dilarang, siapa yang boleh menangis, dan siapa yang harus diam.
Ada semacam kemunafikan lembut yang menetes dari setiap kalimat pernyataan IOC. Mereka bicara tentang hak atlet, tapi menolak bicara tentang hak hidup anak-anak Palestina. Mereka menuntut Indonesia membuka pintu bagi Israel, tapi tidak pernah menuntut Israel membuka blokade Gaza. Di dunia yang sudah kehilangan keseimbangan ini, Indonesia berdiri di titik yang tidak nyaman — tapi benar.
Saya rasa, inilah momen di mana kita harus belajar membedakan antara “popularitas” dan “kehormatan.” Popularitas datang dari pujian dunia, kehormatan lahir dari keberanian menolak kemunafikan. Dan keputusan Indonesia, betapapun pahit konsekuensinya, adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena bangsa yang mau menukar prinsipnya demi panggung internasional, pada akhirnya hanya menjadi penonton dalam sejarahnya sendiri.
Boleh saja IOC mengancam, memutus kerja sama, bahkan menghapus nama Indonesia dari daftar calon tuan rumah. Tapi satu hal yang tidak bisa mereka hapus adalah ingatan publik bahwa Indonesia pernah memilih berdiri bersama yang tertindas, bukan yang menindas. Itu nilai yang tidak bisa dibeli dengan kontrak olahraga, tidak bisa digantikan oleh medali emas.
Olimpiade seharusnya menjadi panggung kemanusiaan, bukan cermin hipokrisi global. Tapi kini, ia tampak lebih mirip ruang diplomasi yang mewah — di mana moral dibungkus sebagai formalitas dan solidaritas diganti dengan aturan administratif. Indonesia mungkin kehilangan kesempatan jadi tuan rumah, tapi dunia kehilangan sesuatu yang lebih besar: keberanian untuk menegakkan keadilan tanpa syarat.
Ketika IOC berbicara tentang “akses universal,” saya teringat pada satu ironi: Palestina tidak pernah memiliki akses universal bahkan untuk hidupnya sendiri. Jadi, siapa yang sebenarnya melanggar prinsip Olimpiade? Indonesia yang menolak pembunuh, atau IOC yang menutup mata terhadap kematian?
Saya rasa, sejarah akan lebih berpihak pada mereka yang menolak tunduk. Dan di tengah dunia yang berusaha menormalisasi kejahatan, keteguhan moral seperti ini justru menjadi napas terakhir dari kemanusiaan yang tersisa. Dunia boleh menepuk tangan untuk pidato “netralitas,” tapi nurani manusia tidak akan pernah netral di hadapan darah yang menetes di lapangan yang sama tempat mereka ingin berpesta olahraga.
Maka biarlah IOC memutus hubungan. Biarlah panggung Olimpiade berjalan tanpa kita. Karena di atas tanah yang masih menyimpan luka penjajahan, Indonesia sudah terlalu paham bahwa tidak semua ajang pantas diikuti, dan tidak semua undangan layak diterima. Kadang, kehormatan sebuah bangsa justru lahir dari keberaniannya berkata “tidak.”
Dan di tengah dunia yang semakin kehilangan arah, “tidak” dari Indonesia adalah satu-satunya kata yang masih terdengar benar.
Sumber:
