Connect with us

Opini

Amerika Berteriak No Kings di Bawah Trump

Published

on

Trump, No Kings, demokrasi Amerika, otoritarianisme, protes nasional

Donald Trump tampaknya sedang menjalani babak baru dalam sandiwara politiknya: mengenakan jubah juru damai di panggung dunia, sementara bara konflik justru menyala di halaman rumahnya sendiri. Di luar negeri ia bicara soal perdamaian, tapi di dalam negeri rakyatnya berteriak “No Kings!”—sebuah seruan yang lebih menyerupai doa agar republik tua itu tak berubah menjadi kerajaan baru yang dipimpin oleh tangan besi berambut oranye.

Gambaran ini nyaris sureal. Jutaan warga di seluruh 50 negara bagian turun ke jalan. Mereka membawa spanduk, kostum katak, bahkan karakter kartun SpongeBob, bukan karena ingin lucu, tapi karena bosan dengan keseriusan politik yang semakin absurd. Di Chicago, di Los Angeles, di Washington DC, mereka menolak menjadi rakyat dalam kerajaan yang baru dibangun diam-diam. Amerika, katanya, tidak punya raja. Tapi mengapa kini rakyat harus berteriak untuk memastikan hal itu tetap benar?

Donasi ke Vichara via Saweria

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Trump, yang berusaha tampil sebagai penengah di Timur Tengah atau Eropa Timur, seakan lupa bahwa damai tidak lahir dari podium diplomasi, melainkan dari rasa aman di antara rakyat sendiri. Dan rasa aman itulah yang kini hilang dari banyak warga Amerika. Ketika pemerintah mengirim pasukan federal ke kota-kota yang memprotes kebijakannya, ketika kebebasan berbicara dikekang dengan dalih keamanan nasional, maka “perdamaian” yang dideklarasikan di luar negeri hanyalah topeng bagi represi di dalam negeri.

Ironinya begitu kental: seorang pemimpin yang mengaku ingin menyatukan dunia justru memecah bangsanya sendiri. Di depan kamera internasional, Trump berbicara tentang harmoni global; di jalan-jalan Chicago, gas air mata berbicara tentang kenyataan. Ini bukan sekadar paradoks moral, tapi juga paradoks historis—karena negeri yang dulu mendeklarasikan kemerdekaan dari monarki kini harus menggelar protes massal untuk menolak kemunculan “raja” baru di dalam sistem republiknya.

Gerakan No Kings tidak hanya menolak figur Trump. Ia adalah bentuk perlawanan terhadap kecenderungan otoritarianisme yang kini merayap ke jantung demokrasi Amerika. Ketika presiden menggunakan aparat federal untuk membungkam oposisi, menuduh warga sipil sebagai musuh negara, dan menormalisasi politik ketakutan, maka demokrasi tak lagi bernafas bebas. Rakyat merasakan itu—maka mereka turun ke jalan, dengan cara yang ironis, lucu, dan menyakitkan sekaligus.

Kita semua tahu, politik yang kehilangan empati selalu mencari musuh baru untuk menutupi ketidakmampuannya. Dalam kasus ini, Trump memilih dua: media dan rakyatnya sendiri. Ia menuduh protes damai sebagai “gerakan anti-Amerika”, padahal justru para demonstran itulah yang sedang mempertahankan makna Amerika. Mereka bukan ingin menggulingkan negara; mereka ingin menyelamatkannya dari tangan penguasa yang lupa bahwa jabatan presiden bukan tahta kerajaan.

Sungguh menarik ketika melihat bagaimana Amerika kini menatap dirinya sendiri seperti kita menatap kaca retak—ada pantulan gagah di satu sisi, tapi di sisi lain tampak luka yang tak bisa disembunyikan. Negara yang dulu menjadi simbol kebebasan kini dihantui pertanyaan yang seharusnya tak perlu muncul lagi: apakah demokrasi masih hidup, atau hanya tinggal slogan yang dijaga oleh aparat bersenjata?

Saya rasa banyak orang di luar sana yang tersenyum getir melihat ini. Dunia selama ini diajari oleh Washington tentang pentingnya demokrasi, tetapi kini justru Amerika yang harus belajar ulang arti kebebasan. Mungkin inilah pelajaran pahit bagi negara mana pun: kekuasaan tanpa batas akan selalu mencari bentuk monarki, bahkan di republik yang paling megah sekalipun.

Gerakan No Kings menjadi semacam terapi kolektif bagi bangsa yang tengah kehilangan arah moral. Orang-orang datang dengan kostum absurd karena mungkin mereka sadar, kekuasaan yang terlalu serius harus dilawan dengan tawa. Mereka bukan badut politik; mereka adalah rakyat yang menolak diperlakukan seperti figuran dalam drama tirani.

Lihat saja bagaimana para aktivis tua seperti Ginny Eschbach, 72 tahun, masih turun ke jalan dengan semangat yang sama. “Kami tidak berbahaya, kami hanya tidak bahagia,” katanya. Kalimat itu sederhana tapi menusuk—karena dari ketidakbahagiaan rakyat lahirlah revolusi, dan dari kebisuan lahir tirani. Trump mungkin tak memahami kalimat sehalus itu, tapi sejarah pasti akan mencatatnya.

Kita tahu, demokrasi bukan sesuatu yang otomatis. Ia harus diperjuangkan setiap hari, bahkan di negeri yang sudah dua abad memujanya. Amerika kini sedang diuji: apakah ia akan bertahan sebagai republik yang hidup dari kritik, atau jatuh menjadi kerajaan modern dengan konstitusi sebagai dekorasi belaka?

Saya kira, apa yang terjadi di Amerika hari ini adalah cermin yang juga pantas kita tatap. Ketika kekuasaan di negeri mana pun mulai menolak kritik, menganggap oposisi sebagai ancaman, dan mengklaim diri sebagai penyelamat tunggal bangsa, maka garis menuju otoritarianisme tinggal selangkah lagi. Dan ketika itu terjadi, rakyat tak punya pilihan selain kembali ke jalan — dengan wajah marah, atau kadang dengan kostum katak — untuk mengingatkan bahwa tak ada raja di republik mana pun.

Trump mungkin bisa menandatangani kesepakatan damai di luar negeri, tapi ia tak akan pernah bisa menandatangani perdamaian dengan rakyatnya sendiri jika terus memerintah dengan rasa takut. Karena perdamaian bukan hasil dari kekuasaan, tapi hasil dari keadilan. Dan selama rakyat masih merasa dibungkam, demokrasi Amerika akan tetap berteriak — dari jalanan Chicago sampai pantai Honolulu — “No Kings!”

Ketika seorang pemimpin berusaha tampil sebagai pembawa damai dunia tapi gagal menciptakan ketenangan di tanah airnya, itu bukan kepemimpinan, itu delusi. Dunia tak butuh raja yang berkhotbah tentang perdamaian, dunia butuh pemimpin yang belajar mendengarkan. Dan Amerika, dengan segala sejarah heroiknya, seharusnya tahu bahwa republik tidak runtuh karena perang, melainkan karena diam terhadap kesewenang-wenangan.

Trump boleh menolak disebut raja, tapi sikapnya telah menulis mahkota di atas kepalanya sendiri. Rakyat sudah membacanya, dan sejarah takkan melupakannya.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Populer