Mereka Menamainya Gencatan Senjata, Tapi Peluru Masih Bicara

Asap di Gaza mulai menipis, tapi di Tepi Barat fajar datang dengan suara tembakan. Jalan-jalan Jenin, Nablus, dan Ramallah kembali dipenuhi kendaraan lapis baja. Tentara pendudukan menyeret anak muda dari rumah mereka, menutup wajah mereka dengan kain hitam, lalu membawanya entah ke mana. Sementara itu, dunia menatap ke arah lain, sibuk menepuk pundak sendiri karena “berhasil” menengahi gencatan senjata di Gaza. Ironis, bukan? Sebuah perdamaian yang dirayakan dengan lebih banyak penangkapan, lebih banyak penggerebekan, dan lebih banyak penderitaan.

Saya rasa, Israel tak pernah benar-benar tahu arti “damai.” Dalam kamus pendudukannya, damai berarti diam. Gencatan berarti tunduk. Dan keamanan berarti lenyapnya suara-suara yang menuntut kebebasan. Di pagi yang disebut tenang itu, militer Israel menyerbu Al-Marah, Beita, Askar, dan Qalandia. Mereka menahan pemuda-pemuda yang tak bersenjata, menginterogasi keluarga, menahan ambulans, bahkan memutus saluran air di Al-Auja. Dunia menyebut ini “operasi keamanan.” Tapi bagi siapa keamanan itu?

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Bagi penduduk Palestina, semua itu hanyalah pengulangan. Setiap kali Gaza dibungkam, Tepi Barat jadi sasaran berikutnya. Ini bukan kebetulan; ini pola. Israel selalu memindahkan panggung kekerasan agar kamera dunia tidak pernah fokus terlalu lama di satu titik. Ketika Gaza terbakar, mereka berkata itu soal Hamas. Ketika Tepi Barat dikepung, mereka bilang itu demi mencegah “terorisme.” Tapi di balik semua istilah militeristik itu, yang tersisa hanyalah satu hal: pendudukan yang menolak mati.

Laporan Foreign Policy mencatat, sejak Oktober 2023 hingga kini, lebih dari 114 pos permukiman baru dibangun di Tepi Barat—di atas 190 yang sudah ada. Sebelas di antaranya bahkan disahkan secara hukum, menegaskan bahwa kolonisasi bukan kerja oknum, melainkan kebijakan negara. Lebih dari 13.600 hektare tanah Palestina dirampas dengan dalih “tanah negara” atau “keperluan militer.” Begitulah cara modern mencuri: bukan dengan senjata di tangan, tapi dengan stempel di atas kertas.

Kita tahu, kolonialisme dulu menjajah dengan kapal dan meriam. Kini ia datang dengan buldoser, beton, dan dokumen legal. Israel melakukannya dengan presisi yang memalukan bagi abad ke-21. Di dunia yang katanya sudah belajar dari sejarah, mereka menulis ulang bab terburuknya dengan tinta yang sama. Mereka menciptakan “kenyataan baru di lapangan” agar setiap negosiasi masa depan dimulai dari peta yang sudah mereka ubah. Inilah politik demografi yang dibungkus keamanan, penjajahan yang dipoles jadi administrasi.

Yang membuat saya muak bukan hanya tindakan itu sendiri, tapi cara dunia menerimanya. Barat, dengan nada moralistisnya, selalu menyerukan “dua negara,” sambil mengucurkan miliaran dolar bantuan militer ke Tel Aviv. Mereka tahu, setiap senjata yang dikirim berarti satu rumah lagi yang rata dengan tanah. Tapi mereka tetap kirim, lalu bicara soal hak asasi. Mereka tahu, setiap veto di PBB berarti satu keluarga Palestina kehilangan atap, tapi mereka tetap angkat tangan, lalu menulis editorial tentang “perdamaian yang kompleks.”

Saya sering berpikir, bagaimana mungkin sebuah negara yang lahir dari trauma pembantaian bisa begitu nyaman mengulangnya? Apakah penderitaan masa lalu memberi mereka izin untuk menindas masa kini? Seolah-olah sejarah dijadikan tameng untuk menghalalkan kekejaman baru. Di mata mereka, setiap anak Palestina yang mati hanyalah statistik; setiap rumah yang hancur hanyalah “dampak sampingan.” Dan dunia, lagi-lagi, bersikap seperti orang yang menonton film dokumenter: terkejut sesaat, lalu melanjutkan hidup.

Israel menyebut semua ini upaya mempertahankan diri. Tapi pertanyaan sederhana: dari siapa? Dari petani yang kehilangan ladangnya? Dari anak sekolah yang dihentikan di pos pemeriksaan? Dari paramedis yang ditahan saat menolong korban? Jika setiap tindakan brutal selalu bisa dibungkus dengan alasan “keamanan,” maka tak ada batas moral yang tersisa. Segalanya bisa dihapus atas nama perlindungan diri. Dan ketika dunia menerima narasi itu tanpa bantahan, mereka bukan lagi penonton — mereka komplotan yang diam.

Di Indonesia, kita mungkin tak bisa merasakan ketakutan yang sama. Tapi kita tahu rasanya hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan yang sewenang-wenang. Kita tahu betapa mudahnya kata “keamanan” dipakai untuk membungkam. Karena itu, solidaritas pada Palestina bukan semata urusan agama atau politik luar negeri — ini cermin bagi nurani. Kalau kita diam ketika ketidakadilan terjadi di depan mata dunia, maka jangan heran jika suatu hari ketidakadilan itu datang mengetuk pintu kita sendiri.

Saya percaya, Israel tidak takut pada roket. Mereka takut pada ingatan. Pada fakta bahwa dunia mulai jenuh dengan kebohongan yang sama: bahwa pendudukan adalah hak, bahwa perlawanan adalah kejahatan. Mereka takut pada generasi muda yang mulai bertanya: mengapa Palestina terus dijajah, sementara penjajahnya disebut korban? Karena itu, setiap kali muncul tanda-tanda simpati global, mereka menggandakan represi di lapangan. Penangkapan massal, pembongkaran rumah, blokade ekonomi — semua dilakukan agar dunia lupa bahwa masalahnya bukan “terorisme,” tapi kolonialisme.

Kini, setelah Gaza “tenang,” Tepi Barat bergejolak. Mungkin dunia akan kembali terkejut, lalu lupa. Tapi sejarah tak akan lupa. Nama-nama seperti Jenin, Beita, atau Al-Auja akan tetap hidup — bukan sebagai catatan pinggir, tapi sebagai bukti bahwa bahkan di tengah kegelapan, manusia masih bisa berkata “tidak.” Karena sejatinya, yang diperjuangkan rakyat Palestina bukan sekadar tanah, tapi hak untuk hidup tanpa dijajah, tanpa dikurung di negerinya sendiri.

Saya tidak berharap pada PBB, apalagi Washington. Keadilan tak lahir dari rapat diplomatik, tapi dari kesadaran kolektif bahwa kita tak boleh lagi menormalkan kekerasan. Setiap kali Israel menembakkan peluru ke Tepi Barat, itu bukan “insiden.” Itu sistem. Dan selama sistem itu tetap ada, gencatan senjata hanyalah jeda dalam kekejaman. Dunia boleh menulis berita dengan judul “ceasefire holds,” tapi di lapangan, peluru masih bicara.

Dan mungkin, sampai dunia berani menyebut penjajahan sebagai penjajahan — bukan “konflik” — maka tak akan ada yang namanya damai. Sebab perdamaian sejati tak pernah lahir dari penindasan, tapi dari keadilan.