Ketika Indonesia Mulai Terseret ke Orbit Washington

Pada mulanya, semua terdengar biasa. Indonesia, seperti biasanya, menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian ke Gaza—tentu saja jika diminta oleh PBB. Kalimat itu, yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto di Majelis Umum PBB pada September 2025, tampak aman dan konsisten dengan prinsip politik luar negeri Indonesia: bebas, aktif, dan berpihak pada kemerdekaan bangsa yang tertindas. Tapi beberapa minggu kemudian, narasi yang sama muncul dalam bentuk berbeda—lebih halus, lebih samar, tapi sarat makna: “Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir menanyakan kesiapan Indonesia untuk mendukung proses perdamaian,” ujar Prabowo usai KTT di Sharm el-Sheikh, seraya menegaskan, “Kami siap, kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, Indonesia siap.”

Dari PBB ke AS. Dari mandat internasional ke permintaan bilateral. Pergeseran itu mungkin tampak linguistik, tapi dalam diplomasi, kata adalah kompas arah kebijakan. Dan kali ini, jarum kompas itu tampaknya mulai bergetar ke utara—ke Washington.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Laporan eksklusif Politico mengungkapkan hal yang jauh lebih sensitif: Indonesia bersama Azerbaijan dan Pakistan disebut sebagai kandidat utama untuk bergabung dalam rencana pembentukan pasukan “International Stabilisation Force” di Gaza—sebuah proyek yang digagas langsung oleh pemerintahan Donald Trump. Dua pejabat pertahanan AS, yang berbicara dalam anonim karena isu ini sangat sensitif, menyebut ketiga negara itu “telah menunjukkan ketertarikan paling besar.” Tidak ada komitmen resmi, tetapi pembicaraan tentang “komposisi dan timeline” pasukan itu sedang berjalan.

Trump’s 20-point plan untuk Gaza menjanjikan “stabilisasi dan rekonstruksi,” dengan misi melatih aparat keamanan Palestina yang “terverifikasi,” sementara Mesir dan Yordania akan dilibatkan sebagai pihak konsultatif. Tapi yang menarik, dokumen itu dengan tegas menyebutkan: tidak akan ada pasukan AS di dalam Gaza. Sebuah penegasan yang justru menimbulkan pertanyaan—jika bukan AS, siapa yang akan menggantikan perannya di lapangan? Jawabannya kini mulai terlihat: negara-negara Muslim yang mau bekerja sama di bawah desain AS, termasuk Indonesia.

Politico menambahkan, sekitar 200 pasukan AS sudah ditempatkan di “civil-military coordination center” di utara Gaza, beroperasi di bawah komando US Central Command (CENTCOM). Di tempat itu pula, pasukan dari Mesir, Qatar, dan Uni Emirat Arab ikut terlibat dalam koordinasi kegiatan stabilisasi. Dengan kata lain, AS memang tidak “berada” di Gaza—tapi mengendalikan semua yang berada di dalamnya. Lalu ketika Indonesia disebut sebagai salah satu “kandidat paling potensial”, jelas bukan untuk berdiri di sisi Palestina, tapi untuk memperkuat tatanan yang sedang dibangun Washington.

Di sinilah absurditas itu bermula. Ketika Presiden Prabowo menegaskan Indonesia hanya akan mengirim pasukan perdamaian di bawah mandat PBB, publik mungkin bernapas lega. Tapi kemudian muncul detail tambahan yang mengubah nuansa: menurut laporan Antara, setelah pertemuan di Mesir, sejumlah “negara mediator kunci seperti AS, Turki, Qatar, dan Mesir” secara langsung meminta Indonesia berpartisipasi. Dan jawaban Prabowo tegas: “Kami siap.” Bahkan, ia menyebut akan membahas teknisnya segera, karena “ini memang rumit tapi kita mulai kerja.”

Inilah bentuk baru diplomasi yang dikendalikan narasi: setiap kata dirancang agar terdengar konstitusional, tapi beroperasi dalam orbit kekuasaan lain. Bagi publik domestik, Presiden masih bicara soal “PBB” dan “two-state solution.” Tapi bagi Washington, sinyalnya jelas: Indonesia bersedia menjadi bagian dari proyek stabilisasi pasca-gencatan senjata yang dikonsep di Gedung Putih. Dengan kata lain, Indonesia kini mulai diposisikan bukan sebagai pengkritik agresi zionis, melainkan penjaga perdamaian versi Amerika—perdamaian yang lahir di atas reruntuhan Gaza, di bawah bayang-bayang militer AS.

Secara geopolitik, keputusan ini berisiko besar. Begitu Indonesia masuk ke dalam struktur koordinasi yang dikomandoi CENTCOM—meskipun tidak langsung di bawah bendera AS—maka posisi moral yang selama ini dijaga lewat prinsip bebas aktif akan tereduksi. Pasukan Indonesia akan beroperasi dalam skema yang mendorong disarmament Hamas, seperti yang secara terang diucapkan Trump: “They will disarm or we will disarm them.” Dan jika itu menjadi mandat pasukan “stabilisasi,” maka kontribusi Indonesia justru berpotensi membantu proses yang memperkuat dominasi zionis di Gaza, bukan membebaskannya.

Ironinya, semua ini terjadi dengan sangat halus. Tidak ada pernyataan bahwa Indonesia berpihak pada Israel. Tidak perlu. Cukup dengan tidak menolak ketika AS menawarkan “peran kemanusiaan.” Dalam narasi publik, Indonesia masih tampak pro-Palestina—bendera dikibarkan, doa dikumandangkan, dan bantuan kemanusiaan dikirim. Tapi dalam tindakan diplomatik, Indonesia kini tengah didekati untuk mengisi kekosongan pasukan di lapangan, menggantikan kehadiran langsung AS. Itu sebabnya Washington memilih negara-negara seperti Indonesia, Azerbaijan, dan Pakistan: cukup dekat dengan dunia Muslim untuk terlihat netral, tapi cukup fleksibel untuk ikut dalam kerangka yang disusun AS.

Kita tahu pola ini. Ia sama seperti yang terjadi di Timur Tengah: Turki di bawah Erdogan, misalnya, tetap mengecam Israel di depan kamera, tapi perdagangan dan kerja sama militernya dengan Tel Aviv justru meningkat. Negara-negara Teluk menandatangani Abraham Accords dengan dalih “perdamaian regional,” padahal faktanya membuka jalan bagi normalisasi penuh. Kini Indonesia mulai menapaki pola serupa: retorika tetap anti-penjajahan, tapi kebijakan mulai selaras dengan kepentingan yang menopang penjajahan itu sendiri.

Bahaya dari semua ini bukan hanya soal posisi politik luar negeri. Lebih dalam dari itu, ini soal pembelokan nilai konstitusional. Pembukaan UUD 1945 menyebut dengan jelas bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Namun kini, dalam praktik diplomatiknya, Indonesia justru mempertimbangkan untuk ikut menjaga “stabilitas” di wilayah yang masih dijajah. Ini bukan sekadar paradoks moral—ini pergeseran orientasi politik yang bisa mengikis legitimasi prinsip bebas aktif itu sendiri.

Sementara itu, publik nyaris tidak sadar. Sebagian besar hanya mendengar versi yang lebih aman: Indonesia siap kirim pasukan “bila diminta PBB.” Padahal, laporan-laporan seperti Politico dan Antara menunjukkan realitas lain—Indonesia sudah diminta langsung oleh AS dan sekutunya, dan sudah menyatakan kesiapan awal. Di sinilah kebisuan menjadi strategi. Tidak ada pelanggaran formal, tidak ada deklarasi baru. Tapi langkah-langkah kecil ini, bila diteruskan, akan membawa Indonesia ke posisi yang sulit untuk kembali.

Saya rasa inilah saatnya kita berhenti menyebut ini sebagai “penyesuaian diplomasi.” Ini bukan penyesuaian, ini pembelokan. Jika Indonesia benar-benar ingin menjaga prinsipnya, maka garis pembeda antara mandat PBB dan misi yang disusun AS harus dijaga dengan tegas. Sebab sekali saja garis itu dilanggar, Indonesia tak lagi berada di sisi Palestina, melainkan di sisi mereka yang ingin menulis ulang sejarah Gaza dengan tinta penjajahan baru—atas nama perdamaian.

Sumber:

• https://english.almayadeen.net/news/politics/indonesia–azerbaijan–pakistan-in-talks-to-deploy-troops-to
• https://www.tempo.co/politik/indonesia-siap-kirim-pasukan-perdamaian-ke-gaza-jika-diminta-pbb-2072418
• https://www.antaranews.com/berita/5173253/penuhi-permintaan-as-dkk-prabowo-ri-siap-kawal-perdamaian-di-gaza