Bayang Kolonial di Balik Pasukan Stabilisasi Gaza

Mungkin dunia memang pandai menciptakan eufemisme. Ia bisa menyebut pendudukan sebagai “perlindungan”, perang sebagai “intervensi”, dan kini, di Gaza, rencana pembentukan International Stabilisation Force sebagai “langkah menuju perdamaian”. Tapi siapa yang masih percaya pada kata-kata lembut dari bibir yang sama yang menandatangani pengiriman bom ke tanah yang kini nyaris tak punya rumah? Ada absurditas yang terlalu telanjang di sini—Amerika Serikat, negara yang memveto hampir setiap resolusi gencatan senjata di PBB, kini mengaku ingin “menstabilkan” Gaza.

Saya rasa, dunia tidak kekurangan pasukan. Yang hilang adalah nurani. Dan rencana Washington untuk membentuk pasukan internasional di Gaza hanyalah versi baru dari proyek lama: mengatur wilayah yang hancur tanpa pernah mengakui siapa yang menghancurkannya. Seperti penjaga toko yang menata ulang etalase setelah menjarah isi tokonya sendiri.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Menurut laporan The Guardian, Gedung Putih tengah menggodok rencana membentuk pasukan sementara bernama International Stabilisation Force (ISF) yang akan “bekerja sama dengan mitra Arab dan internasional untuk segera diterjunkan di Gaza”. Dalam naskah resminya disebutkan bahwa pasukan ini akan menjadi “solusi keamanan jangka panjang”. Frasa yang tampak indah, tetapi juga berbahaya. Karena di dalamnya tersembunyi logika kekuasaan yang menganggap stabilitas sebagai hak istimewa bagi penguasa, bukan kebutuhan bagi yang tertindas.

Konsepnya terdengar manis: Israel akan menarik pasukannya, dan ISF akan mengisi kekosongan agar Hamas tak kembali berkuasa. Namun pertanyaannya sederhana—siapa yang memberi mandat moral bagi Amerika untuk menentukan siapa yang layak memimpin Gaza? Apakah rakyat Gaza dimintai pendapat? Tentu tidak. Ini bukan tentang rakyat Gaza. Ini tentang Israel yang ingin keluar dari rawa genosida tanpa kehilangan kendali, dan Amerika yang ingin tampil sebagai arsitek perdamaian setelah menjadi pemasok utama kehancuran.

The Guardian mencatat pula bahwa pasukan ini kemungkinan besar akan terdiri dari negara-negara Arab dan Muslim. Ironi yang pahit: mereka yang selama ini menjadi saksi penderitaan Palestina justru diminta mengamankan hasil agresi Israel. Washington tahu, sulit bagi dunia Barat untuk menempatkan tentaranya langsung di Gaza tanpa menimbulkan amarah dunia Islam. Maka skenarionya sederhana—gunakan tangan orang lain. Jadikan pasukan Arab sebagai tameng moral dari proyek stabilisasi yang dikomandoi oleh Pentagon.

Namun apa yang disebut “stabilisasi” di sini? Jika kita merujuk sejarah, kata itu hampir selalu berarti kontrol. Afghanistan dan Irak adalah saksi paling gamblang. Di dua negara itu, Amerika Serikat juga membentuk pasukan internasional di bawah komandonya: International Security Assistance Force (ISAF) di Kabul dan Multinational Force di Baghdad. Keduanya menjanjikan rekonstruksi, demokrasi, dan keamanan. Hasilnya? Dua dekade kekacauan, pemerintahan boneka, perang sektarian, dan jutaan korban sipil.

Gaza, dengan luka yang masih berdarah, sedang ditawari resep yang sama dari dokter yang sama—dokter yang sebelumnya menekan luka itu hingga bernanah. Jika rencana ini benar-benar dijalankan, Gaza tak akan menjadi wilayah yang merdeka, tapi menjadi semacam protektorat modern, di mana kedaulatan diserahkan kepada pasukan asing yang bekerja di bawah naungan Washington.

Bahkan dalam laporan yang sama, seorang diplomat Barat kepada Financial Times dengan jujur berkata, “Tak seorang pun mengharapkan pasukan itu akan melawan Hamas.” Artinya, pasukan itu tidak dirancang untuk menegakkan hukum, tetapi untuk menciptakan ilusi keamanan—sekadar menjaga agar dunia bisa berpura-pura bahwa Gaza kini “stabil”. Sebuah stabilitas kosmetik, seperti menaburkan bedak di wajah jenazah agar tampak damai di peti mati.

Dan kita tahu, pasukan seperti itu tidak akan kebal dari kepentingan politik. The Guardian bahkan menyinggung contoh dari Lebanon Selatan, di mana pasukan perdamaian PBB kerap disebut “toothless”—tak bergigi, tak berdaya. Mereka melaporkan pelanggaran tapi tak bisa mencegahnya. Bahkan baru-baru ini, sebuah drone Israel melempar granat di dekat pasukan PBB di sana. Dunia hanya diam. Jika pasukan yang memiliki mandat PBB saja bisa dihinakan seperti itu, apa yang bisa diharapkan dari ISF yang dikomandoi oleh Washington, negara yang tak pernah berani menegur Israel dengan sungguh-sungguh?

Saya curiga, tujuan utama pasukan stabilisasi bukanlah untuk melindungi Gaza, melainkan untuk melindungi narasi. Dunia Barat butuh wajah baru yang bisa ditampilkan di televisi: bukan tank Israel yang menggempur rumah sakit, tapi pasukan berseragam biru atau hijau dari “koalisi internasional” yang membagikan bantuan di reruntuhan. Ini bukan pergeseran moral, hanya pergeseran visual. Genosida berganti kostum.

Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa kehadiran pasukan seperti ini lebih baik daripada tidak ada apa-apa. Tapi “lebih baik daripada tidak ada” bukanlah ukuran moralitas, apalagi untuk sebuah bangsa yang sudah tujuh puluh lima tahun hidup di bawah penindasan. Kita tidak boleh lupa, Gaza tidak butuh penjaga baru—Gaza butuh kebebasan. Dan tidak ada kebebasan yang lahir dari laras senjata yang dikendalikan dari jauh.

Kita semua tahu bagaimana kisah ini biasanya berakhir. Afghanistan “distabilkan” selama dua dekade, lalu jatuh lagi ke tangan Taliban begitu pasukan asing pergi. Irak “didemokrasikan”, tapi demokrasi itu berdiri di atas reruntuhan kota dan luka kolektif yang tak kunjung sembuh. Jika Gaza mengikuti jejak itu, maka sejarah akan mengulang dirinya dengan cara yang lebih kejam—karena dunia tahu bagaimana akhirnya, tapi tetap membiarkannya terjadi.

Dalam konteks ini, kita di Indonesia pun seharusnya peka. Kita tahu bagaimana kolonialisme kerap menyamar sebagai “bantuan”. Dulu, VOC datang dengan dalih menstabilkan perdagangan. Kini, kekuatan global datang dengan alasan menstabilkan kawasan. Polanya sama: tangan yang memberi selalu lebih kuat dari tangan yang menerima. Dan di dunia seperti ini, “stabilitas” kerap berarti diamnya yang tertindas.

Saya tidak tahu apakah Gaza akan diberi kesempatan untuk menolak rencana ini. Tapi saya tahu satu hal: setiap kali kekuatan besar berbicara tentang “stabilisasi”, yang stabil biasanya bukan kehidupan rakyat, tapi dominasi penguasa. Amerika ingin memastikan Israel bisa tidur nyenyak tanpa rasa bersalah, dan dunia bisa merasa lega karena ada sesuatu yang “dilakukan”. Tapi tindakan tanpa keadilan hanyalah kelanjutan dari kekerasan, hanya saja dengan pakaian yang lebih rapi.

Pada akhirnya, Gaza tak butuh pasukan stabilisasi. Gaza butuh keadilan yang tak bisa dibawa oleh tank, tapi oleh pengakuan dunia bahwa yang terjadi di sana bukan sekadar konflik, melainkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan sebelum luka itu diakui, semua bentuk stabilisasi hanyalah operasi kosmetik di atas tubuh yang masih berdarah.

Kita bisa menutup mata, tentu saja. Kita bisa berpura-pura bahwa International Stabilisation Force adalah langkah maju. Tapi pada hari ketika pasukan itu mendarat di tanah Gaza, jangan heran jika banyak yang melihat bayangan lama—bayang kolonialisme yang tak pernah benar-benar pergi, hanya berganti seragam dan bendera.