Membongkar Operasi Normalisasi Senyap Israel terhadap Indonesia

Mungkin sebagian dari kita mengira normalisasi hubungan diplomatik hanya terjadi di ruang konferensi, dengan tanda tangan, kilatan kamera, dan senyum di depan bendera dua negara. Tapi dunia hari ini lebih canggih dari itu. Normalisasi kini bisa berjalan tanpa tepuk tangan, tanpa seremoni, bahkan tanpa kata “normalisasi” diucapkan. Ia bisa tumbuh dari seminar internasional, kolaborasi akademik, atau kerja sama kemanusiaan yang tampak netral. Begitulah cara Israel melangkah — senyap, perlahan, tapi pasti — menuju jantung dunia Muslim terbesar: Indonesia.

Saya membaca laporan Jerusalem Post itu dengan rasa janggal, seperti menyimak seseorang yang sedang mengukur rumah kita dari luar pagar, sambil berkata sopan, “Kami hanya ingin mengenal tetangga.” Di balik nada analitisnya yang manis, artikel itu sesungguhnya adalah peta jalan — bukan menuju perdamaian, tetapi menuju penerimaan. Sebuah rancangan strategis untuk membuat kehadiran Israel terasa wajar, bahkan disambut. “Israel harus membangun infrastruktur sosial dan konseptual sebelum jendela itu benar-benar terbuka,” tulisnya. Kalimat sederhana, tapi sarat makna: sebuah instruksi tentang bagaimana menyiapkan jalan sebelum gerbang diplomasi resmi dibuka.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Yang menarik, laporan itu tak bicara soal diplomasi terbuka. Tidak ada usulan pertemuan resmi, tidak ada pembahasan kedutaan. Justru sebaliknya: “Israel tidak perlu terburu-buru.” Sebab yang hendak dilakukan bukan lobi politik, melainkan Operasi Normalisasi Senyap — serangkaian langkah kecil dan cerdas untuk menanamkan citra baru di benak publik Indonesia: bahwa hubungan dengan Israel bukan lagi pengkhianatan terhadap Palestina, melainkan bentuk kematangan politik dan pragmatisme modern.

Dan seperti biasa, strategi semacam ini dibungkus dalam bahasa moral. Israel disarankan mendekati Indonesia melalui kerja sama kemanusiaan, riset teknologi, manajemen air, atau proyek tanggap bencana. Semuanya terdengar indah, seperti hal-hal yang kita butuhkan sebagai bangsa. Tapi jika ditelusuri lebih jauh, ini bukan sekadar tawaran kolaborasi — melainkan pintu masuk ideologis. Dengan mengusung narasi kemanusiaan, mereka sedang berusaha menghapus batas moral yang selama ini membuat Indonesia teguh menolak normalisasi. Sebuah bentuk politik yang meniru air: tak terlihat keras, tapi bisa melarutkan batu yang paling kokoh.

Yang membuat situasi ini lebih ironis adalah bagaimana laporan itu membaca Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Nama Prabowo disebut sebagai simbol “fase baru pragmatisme luar negeri Indonesia.” Diplomasi Indonesia digambarkan lebih tenang, lebih terukur, dan tidak “inflammatory” dalam menanggapi Gaza. Bagi mereka, ini tanda positif. Bagi kita, ini alarm. Sebab ketika Israel menilai sebuah negara Muslim “tenang dan terukur”, yang dimaksud sebenarnya: mulai bisa diajak bicara tanpa bicara soal keadilan.

Saya rasa inilah bentuk penjajahan baru yang paling halus: ketika kolonialis tak lagi menembak, melainkan memuji. Ketika penjajah tak lagi datang dengan senjata, melainkan dengan beasiswa, pelatihan teknologi, dan proyek kemanusiaan. Inilah yang dimaksud Jerusalem Post dengan “building conceptual infrastructure” — menyiapkan fondasi ide di mana hubungan dengan Israel tidak lagi dianggap tabu. Di titik itu, Operasi Normalisasi Senyap bukan sekadar strategi luar negeri, tapi bentuk perang psikologis.

Ada kalimat lain yang menarik di laporan itu: “The Palestinian constraint must be managed intelligently.” Kalimat itu terdengar akademis, tapi artinya sederhana: dukungan moral Indonesia terhadap Palestina adalah kendala yang harus diakali. Israel tahu mereka tak bisa menghapus solidaritas itu, maka mereka akan berusaha menyalurkannya. Bagaimana caranya? Dengan menggandeng Indonesia dalam proyek-proyek kemanusiaan yang melibatkan nama Palestina di dalamnya — sekadar simbol, tanpa substansi politik. Dengan begitu, hati nurani kita tetap tenang, meski posisi kita mulai bergeser.

Inilah taktik klasik normalisasi moral. Orang tak perlu diyakinkan untuk berubah; cukup dibuat merasa tidak bersalah saat mulai menerima. Israel memainkannya dengan sempurna. Mereka tak memaksa Indonesia membuka kedutaan, tapi mengundang peneliti muda dalam riset pertanian. Tak meminta pemerintah menjalin hubungan resmi, tapi mengundang NGO Indonesia ke forum kemanusiaan global yang mereka sponsori. Dan perlahan, nama “Israel” berhenti terdengar seperti penjajah — melainkan seperti mitra potensial.

Di sinilah bahaya paling nyata dari Operasi Normalisasi Senyap: ia tak menargetkan pemerintah, tapi persepsi publik. Ia tidak datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam — dari ruang-ruang akademik, forum interfaith, dan proyek-proyek kemanusiaan yang tampak netral. Saat itu terjadi, resistensi moral mulai luntur. Dan begitu opini publik merasa “tidak ada masalah lagi dengan hubungan terbuka”, maka normalisasi formal hanyalah urusan waktu.

Israel tahu, Indonesia bukan Uni Emirat Arab atau Bahrain yang bisa disetir oleh keputusan istana. Indonesia adalah demokrasi besar; opini publik punya bobot politik. Maka yang diserang bukan kebijakan, melainkan kesadaran. Mereka tak mengincar tanda tangan presiden, tapi penerimaan sosial. Dan untuk itu, mereka memerlukan waktu, kesabaran, serta aktor-aktor lokal yang bersedia — sadar atau tidak — menjadi bagian dari narasi ini.

Kita semua tahu, dunia diplomasi penuh lapisan. Tapi ada perbedaan besar antara diplomasi yang jujur dan infiltrasi yang dibungkus damai. Normalisasi yang sehat lahir dari kesetaraan moral; sedangkan yang ini tumbuh dari ketimpangan informasi. Israel bicara tentang “kerjasama kemanusiaan,” tapi di Gaza mereka mengebom rumah sakit. Mereka berbicara tentang “teknologi pertanian,” tapi di Tepi Barat mereka merampas tanah petani. Mereka bicara tentang “empati,” tapi menembak anak-anak yang membawa bendera. Dan mereka ingin Indonesia percaya bahwa semua itu bisa dipisahkan dari politik.

Mungkin sebagian orang di sini akan berkata: “Lalu apa salahnya kalau kita belajar teknologi dari Israel?” Pertanyaan itu tampak rasional, tapi justru itulah keberhasilan operasi ini. Saat kolonialis mulai dianggap guru, maka moral bangsa sudah digadaikan dengan logika efisiensi. Padahal, kita bukan sedang menolak ilmu; kita sedang menolak pemutihan kejahatan. Ilmu bisa datang dari mana saja, tapi kerja sama adalah bentuk pengakuan. Dan pengakuan adalah kekuatan simbolik yang paling mereka butuhkan saat dunia kian memojokkan mereka atas genosida di Gaza.

Kita tidak sedang paranoid. Kita hanya sadar bahwa hubungan diplomatik bukan sekadar urusan untung rugi, tapi urusan nurani. Apalagi bagi bangsa yang menulis dalam Pembuka UUD-nya: “Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.” Kalimat itu bukan hiasan retoris. Itu adalah moral konstitusional yang seharusnya tak bisa dinegosiasikan. Dan karena itu, Operasi Normalisasi Senyap ini perlu dibaca dengan kacamata yang tajam — bukan sekadar sebagai analisis geopolitik, melainkan sebagai ujian ideologis bagi bangsa ini.

Saya rasa, jika ada pelajaran yang bisa kita ambil dari laporan Jerusalem Post itu, bukan tentang bagaimana Israel melihat peluang, tapi tentang bagaimana kita melihat diri sendiri. Apakah kita masih bangsa yang berdiri di sisi yang tertindas, atau kita mulai nyaman duduk di meja perundingan dengan penindas? Normalisasi sejati seharusnya dimulai dari penyesalan dan penghentian penjajahan, bukan dari diplomasi kosmetik.

Karena normalisasi tanpa keadilan hanyalah cara lain untuk melupakan korban.

Dan melupakan, dalam konteks ini, adalah bentuk kolaborasi paling halus.

Maka, ketika Israel berbicara tentang “membangun kesiapan sosial,” kita harus tahu: yang sedang mereka siapkan bukan masa depan bersama, tapi penerimaan atas ketidakadilan.

Dan tugas kita sederhana: tidak boleh senyap menghadapi normalisasi yang berjalan senyap.