Konferensi Sharm el-Sheikh dan Legalisasi Penjajahan Baru

Langit Sharm el-Sheikh bersih hari itu, seolah ikut berpose untuk sejarah baru. Di bawahnya, para pemimpin dunia tersenyum di depan kamera, jabat tangan dengan mantap, dan menandatangani dokumen yang tak satu pun wartawan diizinkan membaca. Mereka menyebutnya “langkah menuju perdamaian.” Tapi setiap frasa di balik meja perundingan itu terdengar seperti eufemisme bagi sesuatu yang lebih tua dari perang: penjajahan yang disahkan kembali, kali ini dengan dasi sutra dan logo kemanusiaan.

Saya rasa, tak ada yang lebih ironis daripada menyaksikan perayaan diplomasi di atas puing-puing Gaza. Di saat anak-anak Palestina baru saja pulang ke rumah yang tinggal separuh temboknya, para pemimpin dunia justru memulai pesta konferensi. Trump berdiri di tengah, dielu-elukan sebagai arsitek “visi damai.” El-Sissi menyebutnya “peluang terakhir untuk perdamaian Timur Tengah.” Kedengarannya megah, tapi barangkali inilah satu-satunya “peluang terakhir” yang justru memastikan Palestina tetap tak bernegara.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Rencana Trump bukan sekadar proposal. Ia adalah cetak biru bagi pengalihan kedaulatan dengan gaya abad ke-21. Ada masa transisi panjang di Gaza, ada komite teknokrat yang diseleksi dan “diverifikasi oleh Israel”, ada pasukan internasional yang akan mengawasi perdamaian. Dan di ujung kalimatnya, terselip satu konsekuensi yang tak pernah diucapkan dengan jujur: Palestina tidak akan lagi berdaulat atas dirinya sendiri, bahkan dalam urusan paling sederhana seperti siapa yang berhak memungut sampah di Gaza. Semua akan diatur oleh dewan baru yang namanya terdengar manis: Board of Peace.

Kita semua tahu, istilah “board” sering jadi kamuflase kekuasaan. Begitu juga di sini. Di balik jargon itu, tersimpan pengawasan total terhadap wilayah yang baru saja dihancurkan. Bantuan kemanusiaan akan dikirim, tentu. Tapi dengan syarat. Dana rekonstruksi akan dikucurkan, tapi diikat kontrak politik. Dunia menyebutnya rekonstruksi, tapi pola ini lebih mirip reconstruction with conditions — membangun kembali rumah-rumah yang dihancurkan, sambil memastikan pemiliknya tetap tunduk. Inilah bentuk penjajahan baru: ketika dominasi hadir bukan dengan senapan, tapi dengan proposal dan tanda tangan.

Mesir, Qatar, dan Turki, masing-masing tampil sebagai penengah. Tapi lihat lebih dalam: mereka semua berada di orbit yang sama. Mesir memosisikan diri sebagai tuan rumah yang “netral,” padahal sejak awal terlibat dalam pengamanan perbatasan Gaza — yang dalam praktiknya sering berarti membatasi warga Palestina keluar masuk wilayah. Qatar membiayai, Turki menekan, tapi semua tunduk pada kerangka besar yang digariskan Washington. Bahkan Erdogan yang dulu lantang menyebut Netanyahu “teroris negara”, kali ini hanya memastikan Netanyahu tak datang agar tak mengganggu seremoni. Diplomasi modern memang pandai menciptakan jarak dari rasa bersalah.

Yang paling memprihatinkan adalah bagaimana “damai” kini dikonversi menjadi industri. Ada angka 53 miliar dolar disebut untuk rekonstruksi Gaza. Bank Dunia siap terlibat, konferensi donatur akan digelar di Kairo. Tapi dari mana uang itu datang dan ke mana akan mengalir, tak ada yang tahu pasti. Satu hal yang jelas: di setiap proyek besar pascaperang, ada kontraktor, konsultan, dan pemasok yang sudah mengantre. Di balik narasi “membangun Gaza”, terselip aroma bisnis global yang sama sekali tak peduli siapa korban, siapa penjajah.

Trump, tentu, tampil seperti penyelamat. Ia menyebut pertemuan itu sebagai “kesempatan sekali seumur hidup untuk meninggalkan kebencian lama.” Padahal, kebencian itu bukanlah penyakit genetik, melainkan luka yang terus dibuka oleh ketidakadilan. Ia berbicara tentang harmoni, sementara di saat yang sama, militernya masih mengirimkan senjata ke Tel Aviv. Ia bicara tentang masa depan, tapi yang ditawarkan hanyalah masa depan di bawah pengawasan. Sebuah “kedamaian” yang steril dari kebebasan.

Lebih lucu lagi, konferensi itu berlangsung tanpa kehadiran Netanyahu — seolah absennya tokoh utama penjajahan bisa menyucikan acara dari dosa. Tapi semua orang tahu, ketidakhadirannya justru memudahkan Trump mengontrol narasi. Netanyahu tak perlu datang, karena seluruh agenda konferensi sudah mengabdi pada visinya: Gaza tanpa Hamas, Palestina tanpa senjata, dan “keamanan regional” yang berarti keamanan bagi Israel. Dalam politik, terkadang absen adalah bentuk kehadiran paling efektif.

Yang juga menarik adalah posisi negara-negara Arab. Mereka dulu berteriak tentang kemerdekaan Palestina, kini berebut peran dalam “fase transisi.” Irak bahkan mengancam mundur jika Netanyahu hadir — bukan karena membela Palestina, tapi karena ingin tampil bersih di depan publiknya sendiri. Mesir dan Yordania mempersiapkan pelatihan pasukan keamanan Palestina baru. Tapi siapa yang mereka latih? Tentara untuk membela tanah air, atau polisi untuk mengawasi rakyat sendiri?

Inilah absurditas konferensi Sharm el-Sheikh: semua berbicara tentang perdamaian, tapi tak satu pun menyinggung soal keadilan. Mereka bicara tentang keamanan, tapi yang dimaksud adalah keamanan bagi penjajah. Mereka bicara tentang masa depan Gaza, tapi tanpa Gaza duduk di meja. Ini bukan perundingan, melainkan resepsi besar di mana nasib sebuah bangsa diputuskan oleh orang-orang yang tak pernah merasakan hidup di bawah blokade. Dan ironinya, sebagian dari mereka bahkan mendapat penghargaan — termasuk nominasi Nobel Perdamaian untuk Trump. Dunia tampaknya benar-benar kehilangan selera humor.

Kalau kolonialisme lama datang dengan kapal dan pasukan, kolonialisme baru datang dengan jet diplomatik dan konferensi pers. Dulu penjajahan disamarkan dengan “misi peradaban”, kini disamarkan dengan “visi perdamaian.” Dulu rakyat ditaklukkan oleh senjata, sekarang ditundukkan oleh prosedur. Dan semuanya tampak sah, bahkan mulia, karena disertifikasi oleh tanda tangan para pemimpin dunia di Sharm el-Sheikh.

Saya rasa, inilah fase baru sejarah Timur Tengah — bukan perang terbuka, tapi pengelolaan konflik secara permanen. Gaza akan dibangun, tapi bukan untuk merdeka. Palestina akan diatur, tapi bukan untuk berdaulat. Dunia akan bersimpati, tapi dengan syarat: jangan terlalu keras menuntut keadilan. Perjanjian baru ini bukan lagi sekadar politik; ini adalah sistem penjajahan yang di-upgrade dengan perangkat globalisasi dan kata-kata manis.

Mungkin, di masa depan, kita akan melihat Gaza kembali bercahaya di layar televisi — bukan karena roket, tapi karena cahaya lampu proyek pembangunan. Dan dunia akan berkata: “Lihat, perdamaian berhasil.” Padahal, seperti biasa, yang berhasil hanyalah cara baru untuk menutupi luka lama. Sharm el-Sheikh bukanlah akhir perang, melainkan awal bab baru penjajahan yang kini berpakaian lebih rapi.