Maria Corina Machado, Guaidó Jilid Dua Venezuela

Sulit menahan rasa getir ketika mendengar kabar bahwa Maria Corina Machado, tokoh oposisi Venezuela, baru saja menerima Nobel Perdamaian. Di atas kertas, penghargaan itu terdengar mulia — simbol perjuangan bagi demokrasi dan kebebasan politik. Tapi di lapangan, realitasnya beraroma lain. Ironis, bahkan absurd. Di saat Venezuela sedang berusaha menata kembali politiknya pasca-pemilu yang penuh ketegangan, dunia Barat malah menobatkan salah satu figur yang dituduh terlibat dalam upaya penghasutan dan kekerasan sebagai ikon perdamaian. Sebuah paradoks yang terlalu kasar untuk disebut kebetulan.

Saya rasa, ini bukan pertama kalinya Komite Nobel terjebak dalam romantisme politik. Tapi kali ini, yang mereka lakukan tampak lebih seperti pengulangan skrip lama — versi baru dari sandiwara yang pernah dimainkan lewat sosok Juan Guaidó. Dunia masih ingat, betapa cepatnya Washington dan sekutu Eropanya mengangkat Guaidó sebagai “presiden sah” Venezuela pada 2019, hanya karena ia mengakuinya sendiri. Tak ada pemilu, tak ada mandat rakyat, hanya pengakuan sepihak dan restu dari Gedung Putih. Kini, lima tahun berselang, muncul nama baru: Maria Corina Machado. Gaya bicara berbeda, tapi nadanya sama. Semangat “demokrasi” yang diklaimnya terasa seperti gaung lama dari proyek politik yang tak pernah selesai.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Kemenangan simbolik Machado datang di tengah badai politik dan militer yang mengguncang Karibia. Amerika Serikat memperluas kehadiran tentaranya, katanya demi menjaga “stabilitas regional.” Padahal semua tahu, stabilitas itu hanya berarti satu hal: memastikan bahwa pemerintahan-pemerintahan yang tak sejalan dengan Washington, cepat atau lambat, akan dijinakkan. Venezuela tentu bukan pengecualian. Dan pemberian Nobel kepada Machado jelas bukan hadiah netral — ia adalah pesan politik, terselubung dalam bahasa kemanusiaan. Pesan bahwa Barat masih bertekad mengganti wajah Caracas dengan versi yang lebih bersahabat bagi pasar dan minyak.

Machado disebut sebagai “tokoh pemersatu oposisi.” Tapi bukankah oposisi Venezuela itu justru dikenal terpecah karena campur tangan asing? Laporan resmi dari Venezuela bahkan mencatat bahwa setelah pemilihan 28 Juli 2024, Machado bersama kandidat oposisi Edmundo González Urrutia memproklamasikan kemenangan palsu, memicu kerusuhan yang menewaskan sedikitnya 27 orang dan melukai 129 lainnya. Mereka menuduh terjadi kecurangan, padahal bukti konkret tak pernah muncul. Ironisnya, di tengah penyelidikan yang sedang berjalan, Komite Nobel malah menyanjungnya sebagai pembawa “perdamaian.” Perdamaian macam apa yang lahir dari kekacauan dan kebohongan?

Nobel Perdamaian, dalam kasus ini, tampak lebih mirip cap suci bagi agenda geopolitik ketimbang penghargaan moral. Venezuela bukan negara tanpa dosa, tentu saja, tapi menjadikan tokoh yang terlibat dalam upaya delegitimasi pemilu sebagai ikon perjuangan justru mempermalukan gagasan perdamaian itu sendiri. Kita semua tahu, istilah “demokrasi” sering kali berubah fungsi menjadi pembenaran untuk intervensi. Dari Irak, Libya, hingga Suriah — kata yang sama digunakan untuk menjatuhkan pemerintahan sah, lalu meninggalkan reruntuhan yang disebut “transisi.” Dan kini, dengan wajah yang lebih lembut, operasi itu kembali disiapkan di Amerika Latin.

Ada kesamaan pola yang tak bisa diabaikan. Guaidó dulu dipuji sebagai “harapan baru Venezuela.” Dunia Barat berbondong-bondong mengakuinya sebagai pemimpin sah, mengundang tepuk tangan dari parlemen-parlemen Eropa dan foto bersama di Gedung Putih. Lima tahun berlalu, proyek itu gagal total. Guaidó menghilang dari panggung, kehilangan kepercayaan publik, dan kini tinggal catatan kaki dalam sejarah. Tapi setiap kegagalan geopolitik butuh pengganti, dan di situlah Maria Corina Machado masuk. Guaidó jilid dua. Dikemas ulang, dibungkus dengan citra elegan, dan kali ini disahkan oleh lembaga yang selama ini mengaku netral: Komite Nobel.

Kita bisa berpura-pura tak melihat pola ini, tapi kenyataan tak bisa disembunyikan selamanya. Seperti halnya film lama yang diputar ulang dengan pemeran baru, skenarionya tetap sama: seorang tokoh “reformis” diangkat sebagai simbol harapan, sementara pemerintahan yang sah dikucilkan sebagai diktator. Lalu, ketika konflik pecah dan rakyat menderita akibat sanksi ekonomi, media internasional akan menyebutnya “harga yang harus dibayar demi kebebasan.” Begitu terus. Sebuah siklus yang menyedihkan — dan kalau dipikir-pikir, sangat sinis.

Saya teringat bagaimana sebagian masyarakat di Indonesia dulu juga mudah terpesona dengan jargon “reformasi” yang diimpor. Semua atas nama demokrasi, tapi hasilnya sering kali tak lebih dari pergantian bendera kekuasaan. Itulah mengapa apa yang terjadi di Venezuela terasa begitu familiar: rakyat dijadikan pion, ideologi dijadikan topeng, dan penghargaan moral dijadikan alat legitimasi. Bedanya, kali ini permainan itu lebih halus, lebih canggih, dan lebih global. Nobel Perdamaian yang seharusnya menjadi simbol netralitas malah dijadikan stempel politik internasional.

Yang lebih menggelikan, penghargaan ini diumumkan saat Venezuela dan Kuba sedang memperingatkan bahaya meningkatnya militerisasi AS di kawasan Karibia. Caracas bahkan sudah meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi ini. Tapi bukannya merespons ancaman itu, dunia justru disuguhi pementasan moral tentang “keberanian oposisi.” Seakan-akan pengiriman pasukan asing adalah hal kecil dibanding tepuk tangan simbolik untuk pemenang Nobel. Sungguh, ada sesuatu yang sangat absurd dalam cara dunia ini bekerja: pelaku kekacauan diberi medali, korban tekanan ekonomi disebut tiran, dan penjajah moral dipuji sebagai penjaga perdamaian.

Kita tahu, sejarah Latin Amerika penuh luka akibat intervensi asing — dari kudeta di Chili, invasi di Grenada, hingga blokade ekonomi Kuba yang tak pernah benar-benar berakhir. Semua itu dikemas dalam narasi yang sama: membela kebebasan, menegakkan hak asasi manusia. Kini, Venezuela menjadi panggung terbaru dari drama yang sudah berkali-kali dipentaskan. Maria Corina Machado mungkin hanya satu tokoh di dalamnya, tapi simbolismenya besar. Ia menjadi wajah lembut dari proyek keras: mengguncang kedaulatan negara lain dengan senyum diplomatik dan medali emas di dada.

Saya tidak sedang membela Nicolas Maduro tanpa kritik. Pemerintahannya tentu punya banyak kelemahan. Tapi membela prinsip kedaulatan adalah hal lain. Ketika negara lain ikut menentukan siapa yang layak disebut “pejuang demokrasi,” maka demokrasi itu sendiri kehilangan makna. Sebab demokrasi sejati hanya bisa tumbuh dari rahim rakyat, bukan dari keputusan komite di Oslo. Dalam konteks ini, Nobel Perdamaian untuk Machado bukan penghormatan bagi perjuangan rakyat Venezuela, tapi pengkhianatan terhadap gagasan perdamaian universal.

Dan kita, sebagai bangsa yang pernah merasakan pahitnya campur tangan asing, seharusnya lebih peka. Kita tahu rasanya ketika orang lain berbicara atas nama kita, ketika nasib bangsa ditentukan di ruang rapat yang jauh dari tanah air. Apa yang terjadi di Caracas hari ini bisa jadi cermin untuk siapa pun yang percaya bahwa kemerdekaan tidak boleh diserahkan atas nama “stabilitas” versi siapa pun.

Pada akhirnya, Nobel Perdamaian untuk Maria Corina Machado hanyalah episode baru dari drama lama: tentang bagaimana kekuasaan global mendandani intervensi sebagai idealisme. Tentang bagaimana “perdamaian” dijadikan komoditas politik. Dan tentang bagaimana seorang politisi yang sedang diselidiki atas tuduhan konspirasi bisa tiba-tiba diangkat sebagai malaikat demokrasi. Dunia memang pandai membuat ironi — kadang terlalu pandai untuk disebut kebetulan.