Connect with us

Opini

Membongkar Siasat Kehadiran Militer AS di Gaza

Published

on

Tentara AS berdiri di atas peta Palestina dengan bendera Amerika di seragamnya.

Ada sesuatu yang terasa ganjil ketika Amerika Serikat tiba-tiba mengirim pasukannya ke wilayah pendudukan dengan membawa bendera bertuliskan “misi kemanusiaan.” Dunia tahu, Gaza baru saja keluar dari dua tahun genosida yang menewaskan lebih dari enam puluh ribu jiwa. Kota itu tidak lagi utuh—ia tinggal reruntuhan, aroma kematian, dan ingatan tentang anak-anak yang tak sempat tumbuh. Tapi di tengah reruntuhan itulah Washington datang, bukan dengan dokter atau insinyur, melainkan dengan seragam militer dan mandat dari CENTCOM. Ironi yang menyesakkan dada: mereka yang membiayai kehancuran kini datang mengatur “pemulihan.”

Menurut laporan resmi, Washington akan menempatkan hingga 200 pasukan di wilayah pendudukan “Israel” untuk membentuk Civil-Military Coordination Center, di bawah komando langsung US Central Command (CENTCOM). Katanya, untuk memfasilitasi aliran bantuan dan menjaga stabilitas setelah gencatan senjata. Mereka menegaskan, “tidak ada satu pun tentara AS yang akan ditempatkan di dalam Gaza.” Tapi kita semua tahu, kalimat semacam itu selalu menjadi pembuka dari cerita lama: pendudukan yang dimulai dengan janji manis.

Donasi ke Vichara via Saweria

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Sudah berkali-kali sejarah menunjukkan, Amerika tidak pernah benar-benar datang tanpa kepentingan. Di Irak, mereka berjanji membawa demokrasi, tapi yang datang justru tank dan kontraktor minyak. Di Suriah, mereka bilang untuk memerangi ISIS, namun bertahun-tahun setelah ISIS runtuh, pasukan AS masih menjarah ladang minyak Deir Ezzor. Bahkan Trump sendiri pernah berkata tanpa malu, “We’re keeping the oil.” Sekarang narasi berubah. Tidak lagi perang melawan teror, melainkan “bantuan kemanusiaan.” Hanya saja, bedanya tipis sekali antara membantu dan mengendalikan.

Saya rasa, yang terjadi di Gaza bukan soal bantuan, tapi penataan ulang pengaruh. Trump tahu bahwa Gaza adalah luka moral dunia, dan di balik luka itu, ada ruang politik yang bisa dimasuki. Dengan mengirim pasukan, Amerika bisa mendapatkan dua hal sekaligus: membangun citra “penyelamat” di mata publik global, dan menanamkan kaki militernya di jantung Palestina. Ini bukan sekadar misi, tapi siasat. Siasat yang diselimuti bahasa diplomasi dan dikemas dalam bentuk kemanusiaan.

Lihat saja bagaimana skemanya dibangun. Amerika tidak datang sendiri. Mereka menggandeng Mesir, Qatar, Turki, dan bahkan Uni Emirat Arab—semua negara yang selama ini berada di orbit pengaruhnya. Pusat koordinasi yang katanya bersifat sipil-militer itu sejatinya bukan mekanisme bantuan, melainkan sistem kontrol regional. Dengan cara itu, Washington bisa memonitor pergerakan Hamas, memfilter bantuan yang masuk, dan—ini yang paling penting—mengatur siapa yang kelak boleh berkuasa di Gaza pasca-perang. Sebuah bentuk “penjajahan administratif” dengan label multinasional.

Kita tahu, sejak 2023, Hamas berkali-kali menawarkan gencatan senjata dan pertukaran tawanan, tapi Netanyahu selalu menolak. Hingga akhirnya, setelah dua tahun kehancuran dan isolasi, kesepakatan tercapai di Sharm el-Sheikh. Tapi anehnya, justru setelah Hamas dan zionis meneken kesepakatan, Amerika langsung datang. Pertanyaannya: di mana mereka ketika anak-anak Gaza mati kelaparan di bawah blokade? Di mana ketika rumah sakit hancur dan dunia berteriak soal genosida? Sejak kapan Amerika tiba-tiba begitu peduli pada warga Gaza?

Sungguh, sulit tidak mencurigai niat di balik langkah ini. Karena pola yang sama telah berulang. Mereka menciptakan krisis, menonton api membesar, lalu datang membawa air dalam gelas kecil, seolah pahlawan. Padahal yang mereka lakukan hanyalah memastikan bara itu tetap menyala dalam kendali mereka. Itulah siasat sejati Washington—mengatur kekacauan, lalu mengelola ketertiban yang lahir darinya.

Trump sendiri terang-terangan mengatakan bahwa gencatan senjata ini adalah bagian dari strategi besar untuk memperluas Abraham Accords—normalisasi antara Israel dan negara-negara Arab. Ia bahkan menyebut Indonesia, Aljazair, Suriah, dan Lebanon sebagai target berikutnya. Jadi jangan heran jika misi kemanusiaan ini nantinya berubah menjadi proyek diplomasi: memastikan Gaza yang “baru” akan diisi oleh otoritas yang bersahabat dengan AS dan Israel. Gaza yang tidak lagi berani mengangkat senjata, yang polisinya “lokal” tapi senjatanya dikontrol luar negeri.

Bukankah itu bentuk pendudukan yang lebih rapi? Pendudukan tanpa tank, tapi dengan perjanjian dan seragam bersih. Pendudukan yang tidak lagi membunuh tubuh, tapi menaklukkan kedaulatan.

Siasat seperti ini mungkin tak terlalu asing bagi kita di Indonesia. Kita pernah mendengar jargon “membantu” atau “melatih” dalam konteks kehadiran militer asing di berbagai tempat, dari Laut China Selatan hingga Papua. Tapi rakyat tahu, setiap kali serdadu asing menginjakkan kaki di tanah yang bukan miliknya, kedaulatan selalu menipis. Dan kedaulatan, sekali terkikis, jarang bisa dipulihkan dengan mudah.

Gaza kini sedang berdiri di persimpangan tragis: antara kelelahan akibat perang dan jebakan stabilitas yang ditawarkan penjajah. Hamas mungkin menandatangani gencatan senjata, tapi apakah kesepakatan itu adil? Apakah benar akan ada rekonstruksi tanpa syarat, ataukah semua bantuan harus melewati gerbang yang dijaga Washington dan Tel Aviv? Kita tahu jawabannya.

Siasat kehadiran militer AS di Gaza bukan tentang kemanusiaan, tapi tentang kontrol. Tentang siapa yang berhak menentukan masa depan Gaza. Tentang siapa yang boleh bicara atas nama “stabilitas.” Dan seperti biasa, yang berbicara paling lantang adalah mereka yang punya senjata dan kamera.

Saya bayangkan, jika kelak anak-anak Gaza melihat serdadu asing berdiri di reruntuhan rumah mereka dengan bendera Amerika di pundak, mereka mungkin akan bertanya: “Apakah ini bantuan, atau penjajahan dengan wajah yang lain?”

Dan kita, dari jauh, hanya bisa menjawab dengan getir: “Ini adalah pendudukan yang dibungkus dengan pita kemanusiaan.”

Mungkin, begitulah cara kekaisaran modern bekerja. Mereka tidak lagi menaklukkan dengan bom, tapi dengan narasi. Tidak lagi mengirim pasukan perang, tapi pasukan bantuan. Tapi pada akhirnya, hasilnya sama: rakyat tetap kehilangan kendali atas tanahnya sendiri.

Membongkar siasat kehadiran militer AS di Gaza bukan sekadar soal menolak intervensi, tapi juga soal menjaga nalar kita agar tidak mati di hadapan propaganda. Karena ketika agresor datang dengan senyum dan membawa “bantuan,” di situlah kita harus paling waspada.

Sumber:

3 Comments

3 Comments

  1. Pingback: Arkeologi Reruntuhan Gaza dan Penghapusan Ingatan

  2. Pingback: Rencana Pasukan Stabilisasi Gaza: Kolonialisme Baru

  3. Pingback: Motif AS di Balik Pasukan Internasional Gaza

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Populer