Connect with us

Opini

Ketika Republik Tersesat di Tengah Jalan Sunyi

Published

on

Emmanuel Macron in a crumbling Élysée Palace amid France’s political crisis.

Krisis politik Prancis mungkin terdengar seperti kabar jauh dari benua lain, tapi percayalah—yang terjadi di Paris hari ini bukan sekadar pergantian perdana menteri. Ini adalah drama besar tentang bagaimana sebuah republik modern kehilangan arah di tengah jalan yang dulu diyakininya terang. Bayangkan: Perdana Menteri Sébastien Lecornu, baru sebulan menjabat, mengumumkan kabinet, lalu mundur hanya beberapa jam kemudian. Bukan karena skandal pribadi, bukan karena korupsi, melainkan karena sistem yang ia layani sendiri sudah lumpuh.

Saya rasa, inilah puncak dari absurditas politik Eropa kontemporer. Negara yang dulu memproklamasikan Liberté, Égalité, Fraternité kini terjebak dalam kebuntuan yang tidak romantis sama sekali. Parlemen yang terpecah, rakyat yang lelah, dan presiden yang seolah berbicara kepada dinding. Emmanuel Macron, yang dulu dielu-elukan sebagai wajah baru Eropa, kini tampak seperti raja kecil yang kehilangan mahkota di istana yang retak. Ia masih berkuasa secara hukum, tetapi tidak lagi berkuasa secara moral.

Donasi ke Vichara via Saweria

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Krisis politik Prancis kali ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi dari politik yang terlalu lama mengabaikan suara rakyat sambil memanjakan logika teknokratik. Macron dan para pendukungnya berbicara tentang “reformasi” dan “stabilitas fiskal,” sementara warga biasa berbicara tentang harga bahan pokok dan tagihan listrik yang melambung. Kesenjangan ini bukan sekadar ekonomi; ini adalah kesenjangan rasa. Ketika rakyat merasa tidak didengar, demokrasi kehilangan denyutnya—dan Prancis kini sedang sekarat dalam keheningan itu.

Akar dari krisis ini bisa dilacak dari austerity budget 2026, anggaran penghematan yang seolah ingin menebus dosa utang publik dengan memotong urat nadi sosial. Rasio utang terhadap PDB Prancis kini menjadi yang tertinggi ketiga di Uni Eropa—hanya kalah dari Yunani dan Italia—hampir dua kali lipat dari batas 60% yang diizinkan oleh aturan fiskal Uni Eropa. Namun alih-alih meninjau ulang paradigma ekonomi neoliberalnya, pemerintah Macron memilih untuk memangkas pengeluaran publik. Ironisnya, negara yang dulu menjadi jantung welfare state justru berusaha menyehatkan diri dengan mengorbankan rakyatnya sendiri.

Kita semua tahu, penghematan di atas kertas sering kali berarti pengabaian di lapangan. Di Prancis, itu berarti sekolah kekurangan dana, layanan kesehatan terbebani, dan subsidi energi dipangkas. Dan ketika masyarakat mulai menggeliat, Macron memilih cara lama: menghindari voting di parlemen dengan memanfaatkan celah konstitusi—Pasal 49.3—untuk memaksakan anggaran tanpa persetujuan legislatif. Tiga tahun berturut-turut, pemerintahan Macron memerintah dengan perintah darurat yang dilegalkan, bukan dengan mandat rakyat yang diperoleh.

Inilah yang disebut demokrasi formal tanpa jiwa. Rakyat boleh protes, tapi suara mereka dibungkam lewat prosedur sah. Parlemen boleh bersidang, tapi hasilnya sudah ditentukan sebelum debat dimulai. Maka ketika Lecornu berjanji akan mengembalikan proses demokratis dalam pembahasan anggaran, banyak yang berharap. Tapi ia pun tumbang sebelum sempat menepati janjinya. Ia menjadi korban dari sistem yang pura-pura demokratis, padahal sebenarnya sedang membusuk dari dalam.

Situasi ini mengingatkan saya pada rumah tangga yang dipertahankan hanya karena gengsi. Pemerintah Prancis tahu bahwa hubungan antara rakyat dan penguasa sudah retak, tapi mereka terus bermain sandiwara seolah semua baik-baik saja. Padahal kepercayaan publik sudah rontok. Setiap kali ada reshuffle kabinet, yang berubah hanya wajah, bukan watak. Seperti mengganti gorden di rumah yang temboknya sudah lapuk.

Krisis politik Prancis juga memperlihatkan bahwa demokrasi Barat sedang kehilangan kemampuan untuk berkompromi. Dulu, perbedaan ideologi di parlemen menjadi kekuatan; kini, ia berubah menjadi jebakan. Partai-partai saling meniadakan, bukan bernegosiasi. Kebuntuan anggaran hanyalah gejala dari penyakit yang lebih dalam: ketidakmampuan elite politik untuk mendengarkan dengan rendah hati. Dalam suasana seperti ini, setiap kebijakan ekonomi, bahkan yang rasional sekalipun, terasa seperti pemaksaan.

Dan di sinilah bahaya terbesarnya. Kekosongan kepercayaan adalah lahan subur bagi ekstremisme. Ketika Macron kehilangan kendali atas narasi politik, kelompok sayap kanan dan populis mengambil alih. Mereka menawarkan solusi sederhana untuk masalah kompleks, dengan nada marah yang terasa jujur bagi rakyat yang putus asa. Jika tren ini terus berlanjut, Prancis bisa tergelincir ke arah politik yang lebih gelap—bukan karena rakyat membenci demokrasi, tapi karena mereka sudah muak dengan versi demokrasi yang dipertontonkan sekarang.

Ada ironi yang pahit di sini. Prancis, negara yang menjadi inspirasi revolusi dunia, kini berjuang untuk mempertahankan legitimasi politiknya sendiri. Negara yang dulu menulis buku tentang kebebasan kini terjebak dalam bab baru yang berjudul “Kemandekan.” Kita bisa menyebutnya *political deadlock*, tapi saya lebih suka menyebutnya republik yang tersesat di tengah jalan sunyi. Karena di balik hiruk-pikuk media dan debat parlemen, yang paling menyakitkan sebenarnya adalah kesunyian rakyat yang tidak lagi percaya kepada siapa pun.

Saya rasa, kita di Indonesia pun bisa belajar dari tragedi diam-diam ini. Ketika politik hanya menjadi urusan elit, ketika rakyat dipaksa memilih antara dua kebijakan yang sama buruknya, dan ketika demokrasi direduksi menjadi prosedur tanpa nurani—maka tunggulah waktunya krisis seperti di Prancis datang mengetuk pintu kita. Karena demokrasi yang kehilangan ruhnya tidak akan runtuh dengan ledakan besar, melainkan dengan keheningan yang panjang, seperti lilin yang padam perlahan.

Pada akhirnya, krisis Prancis hari ini bukan sekadar masalah ekonomi atau parlemen. Ia adalah cermin dari dunia modern yang semakin kehilangan kemampuan untuk mendengar, berdialog, dan mengalah. Macron mungkin masih duduk di istana Élysée, tapi kekuasaan sejatinya telah berpindah: dari tangan pemerintah ke tangan ketidakpercayaan. Dan tidak ada kekuatan politik yang bisa bertahan lama di bawah bayangan itu.

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Artikel Populer