Opini

Suriah Menjadi Negara Gagal?

Published

4 bulan ago

6 Oktober 2025

symbolic image of a ruined Syria with its green-white-black flag bearing three red stars torn above ruins.

Bayangkan sebuah negeri yang mengaku berdaulat, namun warganya tak lagi percaya bahwa hukum bisa melindungi mereka. Di jalan-jalan Damaskus, Homs, dan Latakia, suara yang terdengar bukan lagi orasi politik, melainkan tangis ibu yang kehilangan anak atau doa lirih keluarga yang menunggu kabar dari mereka yang diculik. Di negeri itu, pemilu digelar, presiden berpidato di PBB, dan bendera dikibarkan tinggi. Namun, di balik simbol-simbol kenegaraan yang masih berdiri, roh negara itu sendiri telah lama mati.

Saya rasa, tidak ada istilah yang lebih tepat menggambarkan Suriah hari ini selain “negara gagal.” Bukan sekadar negara miskin atau otoriter—tetapi negara yang kehilangan makna dari keberadaannya. Negara yang masih punya tentara, tapi tak bisa menjamin keamanan. Negara yang masih punya parlemen, tapi tak punya legitimasi. Negara yang masih punya konstitusi, tapi tak lagi punya nurani.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Pemilu yang baru digelar seharusnya menjadi momentum demokrasi. Namun laporan dari Syrian National Bloc (SNB) justru menyebutnya “ilegal” dan “tidak konstitusional.” Mereka menuduh pemilu itu tanpa kebebasan, tanpa transparansi, tanpa kejujuran. Tak ada ruang bagi oposisi, tak ada kebebasan mencalonkan diri, dan rakyat—seperti biasa—sekadar menjadi pelengkap legitimasi kekuasaan. Pemilu itu hanyalah panggung teater, sementara naskahnya sudah ditulis lama oleh tangan-tangan yang sama: kekuasaan yang menolak mati.

Dan ironinya, di saat Ahmad al-Sharaa berdiri gagah di podium PBB, berbicara tentang “melindungi minoritas” dan “Syria untuk semua orang”, darah warga Alawite, Druze, Kristen, dan Syiah mengalir di tanahnya sendiri. Hanya beberapa hari setelah ia pulang dari New York, laporan tentang penculikan, pembunuhan, dan kekerasan sektarian kembali bermunculan. Sebuah ironi yang begitu telanjang. Bagaimana mungkin seorang pemimpin bicara tentang keadilan di depan dunia, sementara rakyatnya mati di depan pintu rumah sendiri?

Di Latakia, seorang gadis 14 tahun diculik dua kali di tempat yang sama. Di Homs, dua bersaudara Kristen ditembak di jalan. Di Daraa, seorang insinyur Alawite ditemukan tewas dua hari setelah ditahan aparat. Di Latakia lagi, seorang pria Syiah dibunuh karena keluarganya tak sanggup membayar tebusan $250.000. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Pola yang mengungkap betapa negara telah menjadi predator bagi rakyatnya sendiri.

Amnesty International mencatat setidaknya 36 perempuan Alawite diculik sejak awal tahun. Polisi tak menyelidiki. Aparat pura-pura tuli. Sementara di Suwayda dan pesisir Suriah, ratusan warga minoritas dieksekusi oleh pasukan keamanan sendiri. Maka wajar jika rakyat mulai bertanya: siapa sebenarnya musuh kita? Teroris? Atau justru mereka yang memegang lambang negara dan berseragam resmi?

Kita tahu, istilah “negara gagal” sering dipakai untuk menggambarkan kondisi ekstrem seperti Somalia atau Libya. Tapi Suriah kini melampaui itu. Ia menjadi contoh tragis dari negara yang gagal mengakui kegagalannya. Segala bentuk formalitas masih dijaga—pidato, pemilu, pertemuan diplomatik—tapi substansi sudah hancur. Seperti rumah tua yang dicat ulang agar tampak indah, padahal fondasinya sudah retak.

Bagi dunia internasional, mungkin kehadiran Sharaa di PBB dianggap tanda stabilitas. Tapi bagi rakyat Suriah, itu justru simbol pengkhianatan. Simbol bahwa dunia rela menutup mata terhadap darah yang menetes, asal kursi kekuasaan tetap rapi. Dunia ingin percaya bahwa “Suriah baru” sedang lahir, padahal yang tumbuh adalah mutasi dari tirani lama: sama keras, hanya berganti wajah.

Jika kita lihat lebih dekat, pola ini terasa akrab. Bukankah kita juga pernah melihat versi lembutnya di tempat lain? Negara yang menggelar pemilu tapi hasilnya bisa ditebak. Negara yang bicara persatuan tapi membiarkan diskriminasi. Negara yang merayakan kemerdekaan tapi membungkam warganya yang kritis. Suriah hanyalah versi ekstrem dari penyakit lama yang kita semua tahu: kekuasaan yang terlalu lama berdiam di tangan yang sama, hingga lupa rasanya melayani.

Kita semua tahu, perang di Suriah dulu dimulai atas nama kebebasan. Tapi kini, kebebasan itu dikubur dengan alasan keamanan. Negara gagal selalu dimulai dengan pembenaran moral semacam ini. Pertama, kekerasan dianggap perlu demi ketertiban. Lalu, hukum dikorbankan demi stabilitas. Lama-lama, stabilitas menjadi tujuan itu sendiri—dan rakyat menjadi korban abadi.

Saya sering berpikir, mungkin Suriah bukan hanya gagal sebagai negara, tapi juga sebagai cermin dunia yang menolak belajar. Betapa mudahnya kekuasaan berubah jadi ibadah palsu. Betapa cepatnya jargon “demokrasi” dipakai untuk menutupi penindasan. Ketika Sharaa berjanji akan “membawa pelaku keadilan,” siapa yang ia maksud? Polisi yang menculik? Milisi yang ia biarkan? Atau dirinya sendiri?

Suriah hari ini adalah negara yang hidup tanpa jiwa. Ia punya institusi, tapi tak punya legitimasi. Punya senjata, tapi tak punya hukum. Punya pemimpin, tapi tak punya arah. Yang tersisa hanya ilusi kendali di atas reruntuhan kemanusiaan. Dan yang paling tragis, rakyat kecil masih terus berharap—karena berharap adalah satu-satunya hal yang belum bisa dicuri dari mereka.

Saya rasa, menyebut Suriah sebagai “negara gagal” bukan penghinaan, melainkan kejujuran. Kegagalan itu bukan hanya akibat perang, tapi hasil dari sistem yang menolak berubah. Dan jika dunia terus berpura-pura bahwa semua baik-baik saja, maka kita semua ikut bersalah. Karena diam di hadapan ketidakadilan adalah bentuk lain dari kolusi.

Suriah mungkin masih berdiri di peta, tapi dalam hati banyak rakyatnya, negara itu sudah tak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kelahiran yang kehilangan makna. Barangkali, inilah makna sejati dari negara gagal: bukan ketika bangunan runtuh, tapi ketika kepercayaan runtuh. Bukan ketika pemerintah tumbang, tapi ketika rakyat berhenti berharap pada pemerintahnya sendiri. Dan di titik itu—Suriah sudah lama jatuh.

Sumber:

Post Views: 42