Tangan Kotor Negara Barat di Tepi Barat

Di balik gemerlap lampu sidang PBB dan deretan pidato diplomatik yang menjanjikan keadilan, ironi Tepi Barat terasa semakin menyengat. Sebuah laporan baru dari Kantor HAM PBB, dirilis 26 September, mengungkap 158 perusahaan dari 11 negara yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Lebih mencengangkan, 68 di antaranya baru bergabung sejak pembaruan data tahun lalu. Jadi, sementara para pemimpin dunia sibuk mengecam aneksasi Tepi Barat, modal internasional justru menari di atas tanah rampasan. Saya rasa ini bukan sekadar kebetulan; ini cermin yang memantulkan wajah kemunafikan global.

Kita sering mendengar istilah standar ganda. Tapi apa arti frasa itu bila diterapkan pada pemerintah yang dengan lantang menolak perluasan permukiman Tepi Barat, namun membiarkan—bahkan melindungi—perusahaannya meraup untung di sana? Bayangkan tetangga yang tiap malam berkhotbah soal etika lingkungan, tetapi diam-diam menumpuk sampah di kebun kita. Begitulah Barat saat ini: menegur di forum resmi, menyalurkan dana lewat jalur dagang. Tangan mereka mungkin tidak memegang senjata, tapi sudah pasti kotor oleh kontrak dan cek dividen.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

UN Human Rights Office tak sekadar membeberkan angka. Mereka menuntut negara asal perusahaan bertindak: menghentikan keterlibatan, menegakkan prinsip uji tuntas, memastikan bisnis tidak ikut memperparah pelanggaran hak asasi di Tepi Barat. Namun laporan ini terasa seperti alarm yang berbunyi di ruang kosong. Sebab kita semua tahu, kepentingan ekonomi kerap berbicara lebih nyaring daripada resolusi PBB. Lihat saja Inggris dan Prancis—baru minggu lalu mengumumkan pengakuan atas negara Palestina. Tindakan simbolis itu disambut tepuk tangan, tetapi apa gunanya bila perusahaan mereka masih menambang batu dan membangun real estat di tanah Tepi Barat yang sama?

Saya teringat peribahasa Jawa: “Lamun sira sekti, aja mateni.” Jika engkau kuat, jangan membunuh. Peribahasa ini menohok bila kita lihat para pemodal asing yang memanfaatkan kekuatan ekonomi untuk menindas tanpa menumpahkan darah secara langsung. Mereka tidak menembak peluru, tapi kontribusinya pada perampasan lahan di Tepi Barat sama mematikannya. Inilah wajah modern kekerasan: sunyi, rapi, penuh legalitas semu. Tangan kotor yang disamarkan dengan laporan laba rugi.

Di jantung Tepi Barat, proyek E1 yang dihidupkan kembali menjadi simbol keangkuhan. Proyek yang sempat dibekukan puluhan tahun karena tekanan internasional kini melaju mulus. Tujuannya jelas: menghubungkan Yerusalem Timur—jantung Palestina—dengan permukiman Maale Adumim. Ini bukan sekadar pembangunan; ini adalah upaya memutus peta hidup Palestina. Di balik bulldozer dan bata, ada para investor dari AS, Kanada, Jerman, Prancis, Tiongkok, dan entah siapa lagi. Semua sibuk mengklaim mereka sekadar mencari keuntungan. Tapi kita semua tahu, keuntungan itu dibayar dengan air mata penduduk yang diusir dari rumahnya.

Apa yang membuat saya lebih gusar adalah cara masyarakat internasional menerima kenyataan Tepi Barat seperti menelan pil pahit yang sudah basi. Uni Eropa, misalnya, terus berdagang dengan entitas permukiman meski Mahkamah Internasional telah mengeluarkan pendapat yang jelas. Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina, bahkan menyebut sikap Eropa “mengikis kredibilitas kebijakan luar negeri dan memperlakukan hukum internasional seperti menu opsional.” Kata-kata itu tajam, namun nyatanya hanya seperti suara di padang pasir. Kita di Indonesia pun mengenal rasa getir semacam ini, ketika hukum ditegakkan setengah hati dan keadilan menjadi sekadar poster di dinding kantor.

Sebagian orang mungkin berargumen bahwa bisnis adalah bisnis, bahwa perusahaan tak punya urusan dengan politik. Tapi alasan itu rapuh. Ketika sebuah perusahaan menambang di tanah Tepi Barat yang dirampas dengan kekerasan, ia bukan lagi sekadar pelaku ekonomi; ia menjadi bagian dari mekanisme pendudukan. Kita di sini pun paham: ketika hutan adat ditebang untuk sawit tanpa izin masyarakat, perusahaan itu tak bisa bersembunyi di balik istilah “bisnis murni”. Prinsipnya sama. Keuntungan yang dihasilkan dari ketidakadilan adalah keuntungan yang berlumur dosa.

Ironi ini menohok kita yang tinggal jauh dari Tepi Barat. Kita mungkin tidak terlibat langsung, tapi dunia terhubung. Ponsel yang kita genggam, rumah yang kita tempati, bisa jadi memuat bahan atau teknologi dari perusahaan yang terdaftar dalam laporan PBB. Tangan kotor itu, sadar atau tidak, bisa menetes sampai meja makan kita. Saya tidak mengatakan kita harus hidup seperti pertapa, tapi setidaknya kita bisa menuntut transparansi dan bertanya: dari mana asal produk yang kita beli, dari siapa kita berinvestasi? Pertanyaan sederhana, namun diabaikan oleh banyak negara yang lebih sibuk menjaga hubungan dagang.

Di sini, kita melihat betapa istilah “tangan kotor” jauh lebih tepat daripada sekadar “standar ganda”. Standar ganda masih menyisakan ruang untuk berpura-pura. Tangan kotor menolak pura-pura itu. Ia menunjuk langsung pada keterlibatan nyata, pada noda yang tidak bisa dihapus dengan pernyataan pers. Negara-negara yang mengaku pejuang hak asasi tetapi membiarkan bisnisnya mengeruk untung di Tepi Barat tidak hanya munafik; mereka turut menyiapkan batu nisan bagi mimpi negara Palestina.

Apakah ada jalan keluar? Saya tidak naif. Kita tahu sanksi internasional bisa bekerja, tapi hanya jika ada kemauan politik. Boikot produk dari permukiman, langkah hukum di pengadilan domestik, dan tekanan konsumen adalah beberapa cara untuk memaksa perubahan. Di Indonesia, kita punya pengalaman dengan gerakan konsumen yang sukses menekan perusahaan perusak lingkungan. Mengapa tidak menerapkan semangat yang sama untuk kasus Tepi Barat? Setidaknya, kita bisa mulai dari kesadaran: menolak diam adalah langkah pertama membersihkan tangan kita sendiri.

Pada akhirnya, laporan PBB ini bukan sekadar daftar nama perusahaan. Ia adalah cermin besar yang memaksa kita menatap wajah dunia, termasuk wajah kita sendiri. Apakah kita puas menjadi penonton yang hanya mengeluh sambil terus menikmati produk yang diwarnai penderitaan? Atau kita siap mengakui bahwa kebebasan dan keadilan di Tepi Barat tak lahir dari pidato, melainkan dari keberanian memutus rantai keterlibatan? Saya rasa, hanya dengan keberanian itu kita bisa berkata: tangan kita bersih, bukan kotor oleh diam yang menuduh.