Kejanggalan Resolusi Dua Negara PBB untuk Palestina

Ada sesuatu yang ganjil, bahkan absurd, ketika dunia internasional untuk pertama kalinya berani menyebut tindakan Israel sebagai kejahatan yang menimbulkan bencana kemanusiaan, tetapi kemudian justru menjawabnya dengan seruan lama: solusi dua negara. Bayangkan, seorang perampok menodong tetangganya, menghancurkan rumahnya, menyiksa anak-anaknya, lalu aparat yang datang malah berkata, “baiklah, mari kita bicara soal pembagian rumah ke depan.” Aneh, bukan? Namun begitulah bahasa diplomasi yang kita dengar dari Majelis Umum PBB pada 12 September, ketika Resolusi Dua Negara PBB disahkan dengan suara mayoritas yang telak.

Resolusi yang disebut New York Declaration itu disusun dari pertemuan yang diprakarsai Arab Saudi dan Prancis. Isinya tegas di satu sisi, menyebut genosida di Gaza harus segera dihentikan, bahkan mengutuk baik operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 maupun agresi brutal Israel setelahnya. Namun di sisi lain, resolusi itu menutup dengan tawaran politik yang terdengar usang: solusi dua negara dengan “langkah nyata, terukur, dan tak dapat diubah.” Pada titik inilah kejanggalan itu menyeruak. Sebab yang dituntut bukan penghentian langsung kejahatan, bukan penuntutan pelaku, melainkan janji jauh ke depan yang bahkan belum tentu pernah terwujud.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa banyak orang merasakan ironi itu. Kita semua tahu, masalah yang dihadapi rakyat Gaza hari ini bukan absennya visi politik, melainkan serangan harian: bom yang dijatuhkan, blokade yang menjerat, listrik dan air yang diputus. Nyawa yang melayang setiap detik tidak bisa ditunda dengan iming-iming “nanti kalau dua negara jadi, semua akan lebih baik.” Bagaimana mungkin sebuah genosida dijawab dengan peta politik masa depan? Seolah-olah penderitaan manusia bisa menunggu meja perundingan.

Bahkan Prancis, lewat Menlu Jean-Noel Barrot, merayakan keputusan ini dengan kalimat yang bombastis: “Untuk pertama kalinya, PBB mengutuk Israel dan menyerukan perlucutan senjatanya.” Pernyataan yang terdengar gagah, tetapi mari kita jujur—siapa yang bisa menjamin Israel akan tunduk? Selama ini, resolusi demi resolusi hanya menambah arsip di gedung kaca PBB. Sementara di Gaza, Lebanon, Suriah, bahkan Iran, juga pernah merasakan serangan. Kita di Indonesia sering melihat betapa peraturan bisa dilanggar begitu saja oleh mereka yang berkuasa. Bedanya, di level global, yang melanggar bukan sekadar pejabat nakal, tapi sebuah negara yang merasa kebal karena ada payung perlindungan dari Washington.

Amerika Serikat, seperti sudah diduga, menolak Resolusi Dua Negara PBB ini. Diplomatnya, Morgan Ortagus, menyebutnya “publisitas yang menyesatkan” dan bahkan “hadiah untuk Hamas.” Retorika yang klise. Setiap kali ada kritik terhadap Israel, jawabannya selalu sama: itu akan menguatkan Hamas, itu akan memperpanjang perang. Padahal fakta di lapangan menunjukkan kebalikannya: justru sikap permisif Amerika terhadap kebiadaban Israel yang membuat konflik tak berkesudahan. Israel pun tak kalah nyaring menolak. Danny Danon, utusan mereka di PBB, berkata resolusi ini hanya menguntungkan teroris. Lucunya, di tengah genosida yang nyata, mereka masih berani memainkan kartu moralitas.

Kita perlu melihat lebih jernih. Resolusi Dua Negara PBB yang kini diagung-agungkan sejatinya hanyalah cara elegan untuk menunda. Daripada mengambil tindakan nyata menghentikan kejahatan, dunia lebih nyaman dengan bahasa kompromi. Mengapa? Karena menghentikan kejahatan berarti melawan Israel secara langsung, dan itu otomatis berarti melawan Amerika. Sesuatu yang tidak banyak negara berani lakukan, kecuali Iran. Jadi apa yang mereka pilih? Jalan berputar-putar: seolah membela Palestina, padahal membiarkan Israel tetap melanjutkan genosida.

Bayangkan analogi sederhana: ada kebakaran di kampung, rumah-rumah terbakar, orang berteriak minta tolong. Warga berduyun-duyun datang, tapi bukannya menyiram api, mereka malah berkumpul dan berkata, “kita harus bikin kesepakatan baru soal siapa yang berhak tinggal di kampung ini.” Api tetap menyala, korban terus bertambah, sementara rapat panjang digelar. Apakah itu penyelesaian, atau justru cara untuk cuci tangan?

Di Indonesia, kita sering merasakan bagaimana keputusan politik lebih sering soal pencitraan ketimbang solusi nyata. Lihat saja saat ada bencana, berapa banyak pejabat yang sibuk berbicara di depan kamera, sementara korban masih kelaparan. Resolusi PBB ini terasa sama. Kata-kata indah, penuh jargon, tapi nihil tindakan. Gaza tidak butuh resolusi di atas kertas; Gaza butuh penghentian genosida sekarang juga.

Ada juga yang beralasan bahwa solusi dua negara akan membuka jalan bagi Palestina untuk diakui penuh sebagai anggota PBB, sehingga punya hak membela diri dan menuntut Israel di forum internasional. Kedengarannya logis, tapi tetap janggal. Mengapa rakyat Palestina harus menunggu status politik baru untuk bisa hidup aman? Bukankah hak untuk hidup, hak untuk tidak dibunuh, adalah hak asasi paling mendasar yang seharusnya dijamin tanpa syarat politik apa pun? Kalau setiap bangsa hanya berhak hidup setelah mendapat kursi di PBB, maka betapa muramnya nasib kelompok-kelompok yang masih berjuang untuk diakui.

Lebih jauh lagi, mari bertanya dengan jujur: siapa yang akan menjamin bahwa meski solusi dua negara tercapai, Israel akan berhenti menyerang? Fakta hari ini menunjukkan hal sebaliknya. Israel tidak hanya menyerang Gaza, tetapi juga Suriah, Lebanon, bahkan Iran. Semua itu dilakukan tanpa konsekuensi serius. Jadi apa yang membuat kita yakin Palestina diakui nanti akan terbebas dari nasib serupa? PBB saja tak mampu menghentikan agresi lintas batas Israel saat ini, bagaimana mungkin mereka menjamin keamanan negara Palestina di masa depan?

Saya melihat ada motif yang lebih dalam: bagi banyak negara, terutama di Barat, solusi dua negara bukanlah tujuan kemanusiaan, melainkan jalan aman untuk menjaga wajah diplomasi. Dengan menekankan dua negara, mereka bisa mengklaim berpihak pada Palestina tanpa harus benar-benar menghentikan Israel. Seolah-olah berkata, “lihat, kami peduli, kami dorong perdamaian,” padahal pada saat yang sama, senjata terus mengalir ke Tel Aviv. Ini bukan keterperangkap, ini strategi sadar. Sebuah sandiwara politik yang membuat komunitas internasional merasa bermoral, padahal sesungguhnya membiarkan darah mengalir.

Kejanggalan resolusi ini seharusnya menyadarkan kita bahwa keadilan tidak bisa digantungkan sepenuhnya pada lembaga internasional. Seperti kita di Indonesia yang sering kecewa dengan putusan lembaga hukum yang tidak berpihak pada rakyat kecil, rakyat Palestina pun tak bisa berharap banyak pada PBB. Dukungan moral, tekanan publik, dan solidaritas global jauh lebih nyata dampaknya daripada selembar dokumen yang bisa dengan mudah diabaikan.

Penutupnya, izinkan saya bicara dengan nada personal: saya rasa kita semua tahu, korban di Gaza tidak butuh janji dua negara. Mereka butuh jeda napas, butuh penghentian bom, butuh makanan untuk anak-anak mereka. Kalau PBB benar-benar serius, mereka harus menghentikan kejahatan dulu. Setelah itu, biarkan rakyat Palestina sendiri yang menentukan: mau satu negara, dua negara, atau seribu negara sekalipun. Karena kemerdekaan sejati lahir dari pilihan rakyatnya, bukan dari resolusi yang dipaksakan orang luar. Pertanyaan yang menggantung di udara hanyalah satu: apakah dunia sungguh ingin menghentikan genosida, atau hanya ingin terlihat baik di hadapan kamera?