Von der Leyen di Ujung Tanduk: Hadapi Mosi Baru di Parlemen Eropa

Di ruang megah Parlemen Eropa, di mana kursi-kursi biru tersusun rapi dan layar besar memantulkan wajah para pejabat, ada suasana yang tak bisa disembunyikan: kegelisahan. Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, kembali berdiri di tengah sorotan, mencoba menegakkan wibawa lewat pidato panjang yang penuh retorika. Kata-kata mengalir deras, tetapi semakin deras pula gelombang ketidakpercayaan yang datang dari segala arah. Ia mungkin masih berusaha meyakinkan bahwa Uni Eropa berjalan di jalur yang benar, namun kenyataan berkata lain. Dua mosi tidak percaya kini menunggunya, satu dari kanan, satu lagi dari kiri. Sebuah situasi yang membuatnya tampak benar-benar di ujung tanduk.

Bayangkan, dalam pidato kenegaraan yang seharusnya menjadi ajang unjuk prestasi, von der Leyen justru memunculkan kontroversi baru. Ia menyebut Ukraina hingga tiga puluh lima kali, menekankan urgensi mendukung perang melawan Rusia, bahkan membuka wacana agar kebijakan luar negeri tak lagi memerlukan persetujuan bulat dari semua negara anggota. Di atas kertas, gagasan ini bisa dibaca sebagai langkah efisiensi. Namun dalam praktik politik, usulan itu berarti satu hal: meminggirkan suara-suara yang berbeda, seperti Hungaria yang sejak awal menolak garis keras pro-perang. Bukankah itu bentuk pemaksaan atas nama demokrasi?

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Saya rasa, di sinilah ironi terbesar Eropa modern tersingkap. Uni Eropa sering mengajarkan dunia tentang pentingnya konsensus, tentang demokrasi yang inklusif, tentang mendengar suara rakyat sekecil apa pun. Tetapi di bawah kepemimpinan von der Leyen, prinsip itu terasa rapuh. Ketika ada perbedaan, bukannya dirangkul, malah ditekan. Dan jika penolakan tetap keras, segera keluar tuduhan lama: agen Putin, kaki tangan musuh, konspirator yang bekerja untuk melemahkan Barat. Strategi retorik semacam ini mungkin efektif sesaat, tapi lambat laun justru merusak kepercayaan publik. Sebab rakyat tahu, kritik yang tulus berbeda dengan propaganda asing.

Tak heran bila mosi tidak percaya datang dari dua sisi sekaligus. Dari kanan, Patriots for Europe menilai von der Leyen gagal menjaga perdagangan, melupakan transparansi, dan menolak akuntabilitas. Mereka melihat sang Presiden Komisi lebih sibuk menjajakan perang ketimbang mengurus ekonomi rakyat. Dari kiri, blok The Left bersama sebagian anggota hijau melontarkan kritik yang bahkan lebih tajam: von der Leyen dituduh menjual pekerja dan petani, mengabaikan perlindungan iklim, mengalirkan dana miliaran euro ke industri senjata, dan menutup mata terhadap genosida di Gaza. Dua kritik berbeda arah tetapi satu nada: kepemimpinan von der Leyen tidak lagi bisa dipercaya.

Bayangkan jika sebuah rumah tangga, di mana ayah dan ibu berbeda pandangan, anak-anak pun terbelah, namun satu hal disepakati bersama: kepala keluarga sudah kehilangan arah. Itulah gambaran situasi di Parlemen Eropa hari ini. Bukan berarti semua sepakat soal solusi, tetapi cukup sepakat bahwa masalah bernama Ursula von der Leyen. Dan bukankah itu tanda paling jelas bahwa seorang pemimpin sedang di ujung tanduk?

Tentu saja, masih banyak anggota parlemen yang lebih memilih stabilitas. Mereka akan berkata, “jangan ganti kapten di tengah badai.” Argumen ini sering dipakai di mana-mana, termasuk di Indonesia ketika pemimpin menghadapi krisis legitimasi. Namun stabilitas yang dipertahankan dengan menutup telinga dari kritik hanya akan menghasilkan stagnasi. Sama seperti kapal yang terus dipaksa maju meski kompasnya sudah rusak, akhirnya karam juga. Von der Leyen mungkin bertahan dari mosi tidak percaya kali ini, sebagaimana ia selamat dari ujian serupa di bulan Juli lalu, tetapi itu bukan berarti posisinya aman. Wibawa yang runtuh lebih berbahaya ketimbang kalah dalam hitungan suara.

Ada hal lain yang membuat situasi ini semakin getir: Gaza. Kritik dari kubu kiri menyoroti betapa Komisi Eropa di bawah Ursula von der Leyen abai terhadap tragedi kemanusiaan di Palestina. Ketika Ukraina diserang, semua pintu terbuka, semua dana mengalir, semua media dipenuhi dengan narasi heroik. Namun ketika Gaza dibombardir, suara Eropa teredam, bahkan cenderung membenarkan agresi. Bukankah ini standar ganda yang kasat mata? Bagaimana mungkin sebuah blok politik yang mengaku sebagai benteng moral dunia bisa memilih diam atau malah berpihak pada penindas?

Di banyak kafe Eropa, pembicaraan tentang Gaza sering diakhiri dengan desahan panjang: “kami malu.” Tapi di Brussels, kata “malu” tampaknya tak ada dalam kamus birokrasi. Von der Leyen terus berbicara tentang “nilai-nilai Eropa,” tetapi rakyat mulai bertanya, nilai macam apa yang bisa membenarkan pembunuhan anak-anak di jalur Gaza? Nilai macam apa yang membuat sebuah benua dengan sejarah panjang penjajahan kini berpaling dari kolonialisme modern yang terjadi di depan mata? Pertanyaan-pertanyaan itu, meski tak selalu terucap di ruang sidang, bergema keras di jalanan.

Saya teringat pada ungkapan sederhana: demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal moralitas. Ketika prosedur dijalankan dengan mengabaikan nurani, yang lahir hanyalah legalitas kosong. Itulah yang mulai terjadi di Uni Eropa. Ursula von der Leyen sah secara prosedural, tetapi keabsahan moralnya kian tergerus. Dan dalam politik, krisis moral seringkali lebih berbahaya daripada krisis angka. Sebab legitimasi moral yang runtuh akan memicu delegitimasi institusional, pelan tapi pasti.

Dalam konteks lebih luas, dorongan von der Leyen untuk membangun program ekspansi militer multibillion-euro semakin mempertegas arah baru Uni Eropa. Dari proyek perdamaian menjadi blok militer. Dari integrasi ekonomi menjadi integrasi senjata. Dari cita-cita demokrasi menjadi mesin birokrasi yang menekan perbedaan. Rusia mungkin akan menertawakan ini sebagai paranoia Barat, tetapi rakyat Eropa sendiri yang merasakan dampaknya: pajak naik, subsidi dipotong, kesejahteraan dikorbankan demi “ancaman” yang tak semua orang percaya nyata.

Apakah kita di Indonesia bisa belajar sesuatu dari drama ini? Saya rasa iya. Kita tahu bagaimana retorika “ancaman asing” bisa dipakai untuk membungkam kritik domestik. Kita tahu bagaimana jargon “kebersamaan” sering dijadikan alasan untuk meminggirkan suara minoritas. Dan kita tahu bagaimana pemimpin yang terus bertahan di kursi kekuasaan, meski ditolak dari berbagai arah, hanya akan memperdalam jurang ketidakpercayaan.

Von der Leyen di ujung tanduk bukan sekadar headline sensasional. Itu refleksi nyata bahwa Uni Eropa sedang mengalami krisis kepemimpinan. Bahkan jika ia lolos lagi, luka politik yang ditinggalkan akan sulit sembuh. Sejarah sering kali tak mencatat siapa yang bertahan dalam jangka pendek, tetapi siapa yang gagal membaca tanda zaman. Jika von der Leyen terus berjalan dengan kepala tegak tetapi telinga tertutup, ia mungkin dikenang bukan sebagai penyelamat Eropa, melainkan sebagai simbol keangkuhan yang mempercepat keruntuhan legitimasi.

Dan pada akhirnya, kita tahu satu hal: berdiri di ujung tanduk terlalu lama hanya punya dua kemungkinan. Mundur dengan selamat, atau jatuh dengan menyakitkan. Pilihan itu kini ada di tangan Ursula von der Leyen. Dan rakyat Eropa, yang bosan dengan pidato kosong, hanya bisa menunggu dengan senyum getir.