Derita Minoritas Suriah, dari Assad ke Al-Sharaa

Rumah-rumah dicat dengan tanda hitam, X dan O, seolah papan catur yang menandai siapa boleh tinggal dan siapa harus enyah. Bukan polisi properti, bukan pula petugas pajak, melainkan aparat bersenjata dengan senjata laras panjang dan pedang, masuk ke rumah-rumah warga Al-Somaria. Mereka tak sekadar mengetuk pintu, mereka menggedor dengan nada perintah: tunjukkan dokumen, buktikan hakmu, atau tinggalkan rumah yang sudah ditinggali puluhan tahun. Begitulah laporan Reuters dari Damaskus. Dan dari situ kita bisa membaca satu babak lagi dari tragedi yang seakan tak ada ujungnya: derita minoritas Suriah.

Saya rasa kita semua tahu, Suriah adalah cermin retak dari abad ke-21: perang yang tak pernah usai, intervensi asing yang terus masuk, dan rakyat jelata yang menjadi pion. Tapi yang jarang disadari, mereka yang paling terhimpit justru kelompok minoritas. Di era Assad, mereka dilindungi, meski hidup di bawah rezim otoriter yang keras. Di mata banyak orang, Assad adalah diktator. Benar. Tapi bagi Alawi, Kristen, Druze, Ismaili, dia sekaligus perisai terakhir yang membuat mereka bisa bernafas. Kini Assad tumbang, kekuasaan berpindah ke tangan Hayat Tahrir al-Sham (HTS), eks afiliasi al-Qaeda yang katanya dibantu Amerika, Turki, bahkan zionis untuk menguasai Damaskus. Hasilnya? Perisai itu pecah. Yang tersisa hanya rasa takut.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Derita minoritas Suriah kini terasa lebih telanjang. Jika dulu ancaman datang dari kelompok teror di pinggiran kota, sekarang ancaman itu duduk di kursi kekuasaan. Aparat yang masuk ke Al-Somaria bukan sekadar pemberontak, tapi “pemerintah baru” yang punya stempel resmi. Mereka mengaku mewakili hukum, tapi hukum yang dimaksud lebih mirip perintah sektarian. Dokumen kepemilikan rumah dianggap tak sah hanya karena diterbitkan di masa Assad. Ironi bukan? Hukum yang seharusnya melindungi hak warga, malah dijadikan alat untuk merampas.

Kita bisa membayangkan, di Jakarta atau Surabaya, seseorang sudah menempati rumah puluhan tahun, membayar pajak, listrik, air. Lalu suatu hari datang aparat berseragam, berkata: dokumenmu tidak berlaku, rumah ini harus kosong dalam 48 jam. Bayangkan paniknya. Bayangkan getirnya. Inilah yang terjadi di Al-Somaria. Ribuan orang, separuhnya keluarga tentara Suriah, diusir hanya karena mereka dianggap “warisan Assad.”

Derita ini makin terasa perih ketika kita ingat tragedi di pesisir Suriah pada Maret lalu. Ribuan Alawi dibantai. Anak muda dipaksa merangkak, menggonggong seperti anjing, lalu dieksekusi. Itu bukan kebetulan, melainkan potret kebencian sektarian yang sudah lama disimpan dan kini menemukan jalannya. Maka wajar bila warga Al-Somaria bergegas meninggalkan rumah, bukan sekadar karena takut kehilangan atap, tapi karena bayangan kematian begitu dekat.

Lucunya, atau tragisnya, semua ini dibungkus dengan jargon pembangunan. Ada rencana proyek metro senilai 2 miliar dolar. Al-Somaria akan dijadikan simpul transportasi dengan garasi besar. Maka tanah harus bersih, penduduk harus pergi. Saya jadi teringat pepatah lama: bila ingin menggusur orang miskin, gunakanlah kata “pembangunan.” Itulah satir paling klasik dalam politik modern. Bedanya, di Suriah, pembangunan bukan hanya menggusur, tapi sekaligus melanjutkan pembersihan etnis.

Mari kita tarik napas sejenak. Sebab kisah ini bukan sekadar tentang Suriah jauh di sana. Kita di Indonesia pun pernah merasakan bagaimana minoritas sering kali hanya bisa bertahan karena perlindungan negara. Bayangkan jika suatu hari negara itu runtuh, lalu kekuatan ekstrem yang naik ke tampuk kekuasaan. Apa yang akan terjadi pada kelompok yang berbeda agama, berbeda keyakinan, berbeda pandangan? Mudah ditebak: mereka akan menjadi Al-Somaria berikutnya.

Derita minoritas Suriah, saya rasa, adalah cermin bagi semua bangsa. Selama rezim Assad berkuasa, minoritas memang tidak sepenuhnya bebas, tapi ada ruang hidup. Kini, ketika HTS berkuasa, ruang itu berubah menjadi lubang kubur. Dan kita bisa melihat ironi sejarah: tanah Al-Somaria dulunya dirampas oleh Rifaat al-Assad dari petani Sunni pada 1970-an. Kini, generasi Alawi yang menempati tanah itu digusur oleh rezim baru. Seperti lingkaran setan: siapa pun yang berkuasa akan mengorbankan yang lemah.

Lalu, di manakah dunia internasional dalam semua ini? Dunia yang begitu cerewet soal demokrasi dan hak asasi, kini seperti bisu. Amerika yang dulu menyerukan perlindungan minoritas, justru membantu HTS masuk Damaskus. Rusia yang katanya pembela Assad, entah bagaimana malah ikut memfasilitasi transisi. Turki yang selalu mengibarkan panji Islam, justru membuka jalan bagi kelompok yang gemar menumpahkan darah atas nama iman. Dan zionis, tentu saja, di mana ada peluang melemahkan Suriah, di situlah mereka bermain. Semua kekuatan besar tampaknya sepakat dalam satu hal: nasib minoritas tidak pernah masuk agenda.

Inilah yang membuat tragedi ini makin getir. Sebab derita minoritas Suriah bukan semata akibat pertempuran internal, melainkan hasil kompromi global. Mereka hanyalah kolateral dalam transaksi antar-negara. Bagi saya, ini pelajaran pahit: jangan berharap pada moralitas politik internasional. Karena pada akhirnya, diplomasi dunia hanya mengenal bahasa kepentingan, bukan kemanusiaan.

Bila kita tarik garis besar sejak 2011, kita akan melihat pola yang sama. Di awal perang, minoritas jadi sasaran teror kelompok pemberontak. Di masa Assad bertahan, mereka relatif terlindungi tapi tetap dihantui bom dan sanksi. Kini, setelah Assad tumbang, justru kelompok ekstremis yang memegang kendali, dan penderitaan minoritas meningkat berkali lipat. Tidak ada satu fase pun dalam 14 tahun terakhir di mana mereka benar-benar aman. Yang ada hanyalah pergantian algojo.

Dan mungkin inilah inti yang paling menyakitkan: minoritas di Suriah tidak pernah punya agensi penuh atas hidup mereka. Mereka selalu bergantung pada siapa yang berkuasa. Selama masih ada perisai, meski retak, mereka bisa bertahan. Tapi ketika perisai itu pecah, tubuh mereka langsung tersayat. Apakah ini berarti mereka tak punya masa depan? Saya tak berani menjawab. Tapi sejarah yang ditulis dengan darah tampaknya lebih keras daripada semua janji politik.

Kita, dari jauh, mungkin hanya bisa menyaksikan. Namun setidaknya kita bisa belajar. Bahwa keberagaman tidak boleh dibiarkan bergantung pada belas kasihan penguasa, apalagi pada kompromi kekuatan besar. Keberagaman harus dijaga dengan sistem, hukum, dan budaya yang menghormati setiap manusia, apapun latar belakangnya. Tanpa itu, yang terjadi hanyalah pengulangan tragedi, seperti Al-Somaria hari ini, seperti minoritas Suriah sejak lama.

Dan ketika kita membaca berita dari Reuters itu, tentang rumah-rumah yang jadi hantu, jalan-jalan tanpa lampu, suara langkah yang hilang di Al-Somaria, kita tahu, derita minoritas Suriah belum akan berhenti. Dari Assad ke Al-Sharaa, dari diktator ke kelompok teror, kisahnya sama: mereka tetap menjadi korban. Yang berbeda hanya siapa algojonya. Dan dunia, sekali lagi, memilih diam.