Dunia Multipolar dan Retaknya Takhta Hegemoni Barat

Di sebuah ruang rapat megah di Tianjin, para pemimpin dunia berkumpul bukan untuk sekadar bersalaman atau mengulang jargon usang, tetapi untuk menyusun peta jalan baru yang diam-diam mengguncang fondasi lama. Deklarasi Tianjin yang dihasilkan dari KTT Shanghai Cooperation Organization (SCO) bukan hanya sekumpulan paragraf diplomatik; ia adalah cermin kegelisahan dunia yang lelah diatur oleh satu tangan besi. Dunia seakan berkata: “cukup sudah satu penguasa tunggal yang memutuskan nasib semua orang.” Ironinya, suara itu bukan datang dari pinggiran, melainkan dari blok raksasa yang kini mencakup 27 anggota dan mitra dialog.

Kita terbiasa dengan cerita lama: Barat memegang kunci ekonomi, keamanan, dan teknologi, sementara sisanya hanya penonton di kursi kelas dua. Namun Tianjin Declaration hadir sebagai interupsi lantang. Ia bicara tentang kerja sama kontra-terorisme, perdagangan, energi, dan bahkan teknologi satelit, tetapi di balik itu semua ada pesan yang jauh lebih keras: dunia tak lagi rela tunduk pada aturan sepihak. Penolakan terhadap unilateral coercive measures —alias sanksi Barat—adalah sindiran telak, bahkan semacam ejekan halus terhadap hegemoni yang semakin rapuh.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Bayangkan saja, Tiongkok menawarkan pinjaman lebih dari 1,4 miliar dolar untuk proyek bersama, membuka akses ke sistem satelit BeiDou, dan bahkan mengusulkan bank pembangunan SCO. Rusia mendukung penuh, menyebut organisasi ini sebagai model baru tata kelola global. Kalau itu bukan tantangan terbuka terhadap dominasi lama, lalu apa namanya? Saya rasa, ini bukan sekadar diplomasi manis, melainkan deklarasi perang simbolis atas monopoli kekuasaan global.

Tetapi di balik semangat itu, kita juga melihat kerumitan yang tak kalah menarik. India, misalnya, datang dengan wajah yang agak berbeda. Narendra Modi mengusung mantra “One Earth, One Family, One Future,” seakan ingin menegaskan bahwa India tetap punya kemandirian strategis. Ia bicara soal terorisme lintas batas—sebuah sindiran terselubung pada Pakistan. Dengan kata lain, SCO bukanlah utopia yang seragam; ia adalah panggung besar di mana setiap aktor membawa agenda masing-masing. Justru di sinilah letak dramanya: bagaimana organisasi ini bisa mengaku sebagai tandingan global, sementara di dalamnya penuh gesekan kepentingan?

Meski begitu, kita tak bisa menutup mata bahwa ekspansi SCO ke 27 anggota adalah langkah berani. Termasuk Laos sebagai mitra baru memberi sinyal jelas: Global South ingin rumah yang lebih ramah, yang tak melulu mengajarkan demokrasi gaya Barat sambil menutup mata pada ketidakadilan ekonomi. Bagi negara-negara berkembang, SCO bisa jadi semacam oase, tempat mereka meneguk harapan untuk bebas dari cengkeraman standar ganda. Namun seperti oase di padang pasir, ada bahaya fatamorgana: apakah janji multipolaritas benar-benar air segar, atau hanya pantulan cahaya dari ambisi dua raksasa, Tiongkok dan Rusia?

Saya teringat pada analogi sederhana: dunia unipolar adalah rumah kos besar di mana satu penghuni paling kaya bertindak sebagai ketua, menentukan kapan lampu harus mati, apa yang boleh dimakan, siapa yang boleh masuk. Kini, para penghuni lain mulai bosan. Mereka ingin bergantian memegang kunci listrik dan kulkas. Tapi masalahnya, siapa yang menjamin penghuni baru lebih adil daripada penghuni lama? Itulah pertanyaan yang menghantui multipolaritas: ia menawarkan variasi kekuasaan, tapi tidak menjamin keadilan.

Bagi Amerika Serikat dan sekutu Eropa, multipolaritas jelas terasa seperti mimpi buruk. Bayangkan posisi nyaman mereka selama tiga dekade pasca-Perang Dingin, kini perlahan terkikis. Sanksi yang dulu jadi senjata utama kini mulai tumpul. IMF dan Bank Dunia yang dulu tak tertandingi, kini punya saingan bernama BRICS Bank atau bahkan ide Bank SCO. Jalur perdagangan yang dulu mengalir ke arah Atlantik, kini berbelok ke jalur darat Eurasia. Singkatnya, kursi empuk mereka di ruang rapat global mulai digeser perlahan.

Namun bagi kita di Indonesia, multipolaritas ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, kita bisa bermain lincah: tak harus condong ke Washington, tak pula tunduk penuh pada Beijing atau Moskow. Kita bisa menegosiasikan harga diri nasional, seperti pedagang pasar yang tahu betul nilai barang dagangannya. Tapi di sisi lain, bila kita abai, kita hanya akan jadi lapak rebutan para raksasa, dijadikan ajang uji coba pengaruh tanpa pernah benar-benar untung. Saya kira, ini saatnya kita belajar dari sejarah nonblok: jangan hanya netral pasif, melainkan aktif mencari keuntungan dari persaingan antarblok.

Deklarasi Tianjin bahkan menyinggung isu yang tampak teknis tapi sangat strategis: penolakan terhadap militerisasi teknologi informasi. Artinya, SCO paham betul bahwa perang masa depan bukan hanya soal tank dan misil, tapi juga soal data dan internet. Mereka bicara tentang kerja sama melawan narkotika, tentang fasilitasi perdagangan, tentang koordinasi di PBB. Semua itu terdengar biasa, tapi jika dijahit jadi satu narasi, ia membentuk sebuah proklamasi halus: bahwa SCO ingin jadi blueprint alternatif dunia.

Apakah dunia multipolar ini ancaman? Ya, bagi yang terbiasa duduk di singgasana tunggal. Apakah dunia multipolar ini harapan? Ya juga, bagi yang selama ini hanya jadi penonton di pinggiran. Namun jangan salah, multipolaritas bukan dongeng manis. Ia juga berpotensi melahirkan persaingan baru yang lebih rumit, lebih berlapis, bahkan lebih licik. Tidak ada jaminan bahwa banyak pusat kekuasaan berarti banyak keadilan. Bisa jadi, itu hanya berarti lebih banyak orang berebut kuasa di atas kepala kita.

Di akhir semua ini, saya teringat pepatah Jawa: “ganti luwih, ganti butuh.” Kadang pergantian kekuasaan bukan soal idealisme, melainkan soal siapa yang lapar dan siapa yang punya perut untuk diisi. Dunia multipolar mungkin tampak sebagai jawaban atas kebosanan terhadap dominasi Barat, tapi ia juga bisa jadi pintu masuk bagi dominasi baru dengan wajah berbeda. Tugas kita bukan sekadar menyambut atau menolak, melainkan menyiapkan diri agar tidak lagi sekadar menjadi figuran di panggung besar bernama geopolitik global.