Ketika Teknologi Terlibat dalam Genosida di Gaza

Ada yang lebih sunyi dari dentuman bom, dan lebih mengerikan dari kabar kematian: yaitu ketidakpedulian dunia saat teknologi yang kita gunakan setiap hari dipakai untuk melancarkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dunia saat ini tengah menyaksikan perubahan wajah perang—bukan lagi semata deru tank dan peluru, tapi juga serangkaian algoritma, cloud system, dan sistem kecerdasan buatan yang menentukan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan musnah. Dan Gaza adalah ladangnya.

Dalam laporan terbaru Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, kita diperlihatkan dengan telanjang bagaimana teknologi bukan lagi instrumen netral. Laporan itu menyebut lebih dari 60 perusahaan, termasuk raksasa global seperti Google, Amazon, Microsoft, Palantir, Elbit Systems, dan Lockheed Martin, sebagai bagian dari ekosistem “ekonomi genosida” yang menopang kejahatan terhadap rakyat Palestina. Mereka tidak hanya terlibat secara tidak langsung. Mereka disebut menyediakan dukungan teknis, infrastruktur militer, hingga sistem kecerdasan buatan yang mempercepat targetisasi dalam perang.

Dukung Vichara dengan berdonasi 💛

Bukan narasi spekulatif. Ini adalah laporan resmi PBB yang akan dipresentasikan di Dewan HAM. Dan yang membuatnya mengerikan bukan hanya isi, tetapi juga betapa senyapnya respons dunia terhadapnya.

Laporan itu memuat satu peristiwa penting: ketika sistem militer Israel mengalami kelebihan beban pasca Oktober 2023, Microsoft Azure dan konsorsium Project Nimbus (yang dijalankan Google dan Amazon) disebut ikut menopang infrastruktur digital Israel. Ini bukan semata kerja sama bisnis. Ini adalah bentuk partisipasi aktif dalam sistem yang, dalam laporan PBB sendiri, dikategorikan sebagai bagian dari struktur apartheid, pendudukan ilegal, dan bahkan kejahatan genosida.

Coba bayangkan: perusahaan yang mengiklankan dirinya sebagai pembawa inovasi dan kemajuan manusia, justru menjadi tulang punggung infrastruktur digital dari kekerasan paling brutal terhadap rakyat yang terkepung. Bagaimana bisa sebuah teknologi yang dikembangkan untuk memudahkan hidup sehari-hari justru memperkuat represi dan pembunuhan massal?

Palantir, misalnya, disebut menyediakan platform AI untuk pengolahan data militer secara real-time, yang memungkinkan pengambilan keputusan otomatis di medan tempur. Dengan kata lain, mesin kini ikut memutuskan siapa yang menjadi “target sah” dalam konflik, dengan akurasi dan kecepatan yang mengaburkan batas antara presisi dan pembunuhan terencana. AI tak punya hati nurani. Ia hanya menjalankan perintah. Dan jika data yang diberikan berasal dari sistem yang bias, maka yang terjadi bukan efisiensi, tapi pemusnahan yang dibenarkan oleh angka.

Gaza hanyalah contoh ekstrem. Tapi teknologi yang sama dapat—dan sangat mungkin—digunakan di tempat lain. Sejarah telah menunjukkan bahwa apa yang diuji coba di wilayah konflik hampir selalu diadopsi untuk keperluan keamanan domestik. Sistem predictive policing, pengawasan berbasis AI, dan teknologi pengenal wajah yang diuji di Palestina, dapat dengan mudah diterapkan untuk melacak aktivis di Asia, membungkam oposisi di Afrika, atau mengendalikan minoritas di Eropa dan Amerika Latin.

Jika teknologi bisa membantu menjinakkan perlawanan, maka siapa pun yang punya ambisi kuasa akan tertarik memilikinya. Yang perlu dilakukan hanyalah mengemasnya sebagai kebutuhan “keamanan nasional”.

Dan di tengah realitas ini, kita di Indonesia berada di posisi yang sangat rapuh. Kita adalah pengguna aktif berbagai produk dari perusahaan-perusahaan yang disebut dalam laporan itu. Kita mengetik di Microsoft Word, menyimpan file di Google Drive, mengelola server lewat Amazon Web Services, dan mungkin tanpa sadar, ikut menyumbang pada pendanaan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam ekonomi kekerasan itu.

Apakah kita sepenuhnya sadar terhadap konsekuensi itu? Atau kita sudah terbiasa menganggap bahwa teknologi adalah ruang steril dari konflik?

Inilah masalahnya. Kita terlalu lama diajarkan bahwa teknologi adalah netral. Bahwa ia hanya alat. Padahal, sejak kapan alat sepenuhnya bebas dari ideologi? Semua alat diciptakan dalam kerangka nilai dan digunakan dalam konteks kekuasaan. Ketika alat itu dipakai untuk memperkuat dominasi satu bangsa atas bangsa lain, maka ia bukan lagi alat biasa. Ia menjadi bagian dari sistem penindasan.

Francesca Albanese tidak hanya meminta negara-negara untuk menyimak. Ia menyerukan tindakan. Ia mendesak agar perusahaan-perusahaan yang terlibat diinvestigasi secara hukum, agar perdagangan dan kerja sama ditangguhkan, dan agar negara-negara PBB menjatuhkan sanksi terhadap individu dan entitas yang mendukung kejahatan internasional ini.

Tapi apakah dunia siap?

Hingga saat ini, tanggapan dari perusahaan-perusahaan yang disebut sebagian besar ditandai oleh keheningan atau jawaban normatif. Dari 48 perusahaan yang telah dihubungi oleh tim Albanese, hanya 15 yang memberikan respons. Namun tak satu pun mempublikasikan jawaban mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak benar-benar siap menghadapi transparansi. Dan publik pun belum menekan mereka cukup keras untuk bicara.

Indonesia, dengan posisinya sebagai negara yang selalu menyatakan solidaritas terhadap Palestina, memiliki peluang untuk bersikap lebih tegas. Minimal, pemerintah bisa meninjau ulang kerja sama strategis dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Institusi publik bisa memeriksa apakah layanan teknologi yang mereka gunakan berasal dari entitas yang diduga terlibat dalam kejahatan. Kita bisa mulai dari audit etis. Kita bisa mulai dari keberanian menyuarakan ketidaksetujuan.

Sebagai konsumen, kita juga punya kuasa. Sekecil apa pun. Kita bisa menekan perusahaan dengan bertanya: ke mana aliran dananya? Untuk apa teknologinya digunakan? Kita bisa menuntut mereka memiliki kode etik penggunaan teknologi dalam konflik bersenjata. Dan jika mereka tidak mau menjawab, kita bisa memilih untuk mengurangi ketergantungan pada mereka. Sebab hari ini, setiap klik, setiap langganan, setiap server yang kita sewa, bisa jadi mengalirkan dana ke sistem yang membombardir anak-anak di Gaza.

Yang terjadi di Gaza adalah tragedi. Tapi jika dunia tak bergerak, maka tragedi itu akan menjadi cetak biru. Cetak biru tentang bagaimana kekerasan bisa dibungkus dalam bahasa teknologi. Bagaimana penindasan bisa diklaim sebagai efisiensi. Dan bagaimana kekejaman bisa disembunyikan di balik jargon inovasi.

Gaza mungkin hari ini. Tapi siapa tahu siapa yang jadi korban berikutnya? Jika kita membiarkan teknologi tanpa kendali moral, maka tidak ada yang aman. Tidak kelompok minoritas. Tidak aktivis. Tidak rakyat sipil.

Pertanyaannya kini: akankah kita tetap menggunakan teknologi tanpa bertanya? Ataukah kita bersedia bersikap? Dunia sedang berubah. Dan jika kita tidak menentukan posisi, maka posisi kita akan ditentukan oleh mereka yang berkuasa—dan bisa jadi, oleh mereka yang memegang server.

Kini bukan saatnya lagi menjadi pengguna yang pasif. Kini saatnya menjadi warga digital yang sadar. Sebab masa depan kemanusiaan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata, tapi oleh siapa yang memegang kendali atas teknologi. Dan hari ini, kendali itu sedang dipertanyakan.