Perlawanan Quneitra, Pengkhianatan di Damaskus

Di selatan Suriah, di tanah Quneitra yang penuh debu dan cerita lama, sekelompok orang berkumpul dalam sebuah dialog. Wajah-wajah mereka penuh semangat, mata mereka menyala dengan tekad. Mereka berbicara tentang tanah yang dirampas, tentang kebebasan yang direnggut, tentang Golan yang harus kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Tetapi di kejauhan, bayang-bayang kekuasaan baru tampaknya tidak terlalu peduli.

Ahmad al-Sharaa, pemimpin transisi yang baru saja naik takhta setelah Bashar al-Assad tumbang pada Desember 2024, sepertinya terlalu sibuk mengatur bagaimana kursi kekuasaan tetap nyaman di bawah pantatnya. Ia berpidato tentang konstitusi baru yang memerlukan tiga tahun untuk disusun, tentang pemilu yang entah terjadi lima tahun ke depan. Ia bicara tentang masa depan, sementara pasukan zionis sedang menulis ulang batas-batas negaranya dengan buldoser dan pos-pos militer baru.

Di Quneitra, rakyat berbicara dengan bahasa perlawanan. Mereka menolak diam terhadap pendudukan yang semakin terang-terangan. Tetapi di Damaskus, para pemimpin sibuk berbicara tentang posisi gubernur, penyediaan layanan dasar, dan pembentukan komite khusus. Seolah-olah membahas infrastruktur lebih mendesak daripada mempertahankan tanah mereka sendiri. Mungkin al-Sharaa berpikir, jika ia cukup lama mengabaikan kenyataan, maka kenyataan itu akan hilang dengan sendirinya.

Haaretz, media zionis, dengan santai menerbitkan citra satelit yang memperlihatkan bagaimana tentara Israel telah membangun tujuh pos militer baru di wilayah Suriah yang mereka kuasai. Seolah-olah mereka hanya sedang menambah cabang restoran cepat saji di tanah asing. Israel tidak perlu lagi repot-repot merahasiakan rencana mereka. Mereka bahkan secara terbuka mengatakan bahwa mereka akan menduduki 15 kilometer zona kendali dan memperluas pengaruh hingga 60 kilometer ke dalam Suriah. Sementara itu, pemerintah transisi al-Sharaa sibuk menggulung sajadah dan mengatur barisan doa.

Lucunya, beberapa orang masih percaya bahwa ini adalah pemerintahan rakyat. Bahwa al-Sharaa, mantan komandan Al-Qaeda yang kini menamakan dirinya sebagai pemimpin Suriah, akan membawa harapan. Tapi harapan yang seperti apa? Harapan agar Suriah menjadi negara sektarian yang terfragmentasi, di mana Sunni, Druze, dan Kurdi hidup dalam kantong-kantong kecil yang mudah dikendalikan oleh tangan-tangan asing? Harapan agar rakyat Suriah tidak lagi memikirkan kebebasan mereka tetapi hanya sibuk bertahan hidup?

Sementara rakyat Quneitra berbicara tentang perjuangan dan perlawanan, al-Sharaa tampaknya memilih strategi lain: diam total. Mungkin ia berharap jika ia tidak menyinggung soal zionis, mereka akan membiarkannya berkuasa lebih lama. Atau mungkin ada perjanjian tak tertulis yang mengizinkannya duduk di kursinya asalkan ia tidak ikut campur dalam urusan ekspansi Israel? Bukankah sejarah sudah sering menunjukkan bahwa penguasa yang terlalu mudah kompromi akhirnya hanya menjadi boneka yang dimainkan oleh dalang dari luar?

Ironisnya, perlawanan rakyat Quneitra yang sejati tidak mendapat perhatian dari pemimpin mereka sendiri. Ketika mereka menyerukan pembebasan Golan, pemerintah transisi malah berbicara tentang administrasi lokal. Ketika rakyat berbicara tentang pendudukan, pemimpin mereka justru berpidato tentang konstitusi. Seolah-olah mereka hidup di dua realitas berbeda. Di satu sisi, ada Suriah yang masih ingin mempertahankan kehormatannya. Di sisi lain, ada Suriah yang sudah menyerah sebelum bertarung.

Barangkali inilah wajah baru Suriah. Negara yang dipecah belah dari dalam dan diukir ulang dari luar. Negara di mana rakyatnya masih mau berjuang, tetapi pemimpinnya sudah tidak peduli. Negara yang berusaha tetap hidup, tetapi perlahan dicekik oleh tangan-tangan yang dulunya bersumpah melindungi mereka. Mungkin al-Sharaa benar: pemilu baru akan terjadi dalam lima tahun. Itu pun jika masih ada Suriah yang tersisa untuk diperebutkan.